4 Negara Tanpa Pajak Penghasilan: Surga Finansial Ekspatriat
Retoria.id – Beberapa negara di dunia menawarkan keuntungan finansial yang cukup menggiurkan tidak adanya pajak penghasilan pribadi. Empat di antaranya, Uni Emirat Arab (UEA), Bahama, Bermuda, dan Monako.
Bukan hanya menarik dari sisi pajak, tetapi juga dikenal sebagai destinasi dengan kualitas hidup yang tinggi.
Baca Juga: Denmark Hapus Pajak Buku Untuk Atasi Krisis Membaca
Namun, tinggal di negara tanpa pajak penghasilan bukan sekadar soal mengemasi koper dan membeli tiket pesawat. Ada syarat, biaya hidup, dan aturan ketat yang perlu dipertimbangkan.
1. Uni Emirat Arab
UEA menjadi salah satu negara paling populer di Timur Tengah dengan status bebas pajak penghasilan. Negara ini memiliki pemerintahan yang relatif stabil, perekonomian yang kuat, dan suasana multikultural yang membuatnya berbeda dari banyak negara kawasan.
Kota-kota seperti Dubai dan Abu Dhabi menawarkan hiburan kelas dunia, fasilitas pendidikan berkualitas, hingga populasi yang fasih berbahasa Inggris.
Namun, sejak Juni 2024, UEA memberlakukan pajak perusahaan flat sebesar 9 persen untuk perusahaan dengan penghasilan di atas AED 375.000 per tahun, serta pajak pertambahan nilai (VAT) untuk sebagian besar barang dan jasa.
Meski begitu, bebas pajak penghasilan pribadi tetap menjadi daya tarik utama bagi ekspatriat.
2. Bahama
Bahama menawarkan kehidupan bebas pajak penghasilan dengan syarat kependudukan, bukan kewarganegaraan. Untuk memperoleh residensi permanen, seseorang harus tinggal minimal 90 hari per tahun serta memiliki properti setidaknya selama 10 tahun.
Properti dengan nilai lebih dari USD 1 juta bahkan diproses dengan prioritas. Biaya hidup di Bahama relatif lebih rendah dibanding negara Karibia lainnya. Infrastruktur cukup baik, meski layanan kesehatan masih dinilai mahal dan terbatas.
Meski tingkat kriminalitas di Nassau cukup tinggi, kedekatannya dengan Amerika Serikat serta suasana tropis menjadikan Bahama pilihan populer bagi ekspatriat.
3. Bermuda
Bermuda dikenal sebagai salah satu destinasi bebas pajak penghasilan paling eksklusif. Negara kepulauan ini menawarkan pemandangan indah, pantai berpasir merah muda, dan gaya hidup mewah.
Namun, biaya hidup di Bermuda termasuk yang tertinggi di dunia karena letaknya yang cukup terisolasi.
Meski bebas pajak penghasilan, Bermuda mengenakan pajak gaji (payroll tax) pada pemberi kerja serta pajak tanah bagi pemilik rumah dan penyewa jangka panjang. Sektor keuangan yang berkembang pesat juga menjadi magnet bagi banyak ekspatriat, khususnya dari Amerika Serikat.
4. Monako
Terletak di French Riviera, Monako dikenal sebagai “taman bermain” orang superkaya. Negara-kota mungil ini memiliki tingkat kriminalitas yang sangat rendah, marina mewah penuh yacht internasional, serta reputasi sebagai salah satu tempat tinggal paling prestisius di Eropa.
Untuk memperoleh izin tinggal, seseorang harus menyetor minimal 500.000 euro di bank Monako. Prosesnya bisa selesai dalam dua hingga lima bulan, tetapi biaya hidup di Monako termasuk yang termahal di dunia.
5 Andorra
Andorra dulu dikenal sebagai surga pajak tanpa pajak penghasilan, hingga pada 2015 memberlakukan pajak progresif dengan tarif maksimal 10 persen untuk penghasilan di atas 40.000 euro. Meski begitu, Andorra tetap menarik karena tidak memiliki pajak warisan dan hibah, serta terkenal dengan industri perbankan lepas pantai.
Negara Lain yang Bebas Pajak Penghasilan
Selain empat negara utama di atas, ada juga negara lain yang tidak mengenakan pajak penghasilan, di antaranya Bahrain, Brunei, Kepulauan Cayman, Kuwait, Oman, Qatar, serta St. Kitts and Nevis.
Sebagian besar negara ini mampu menghapus pajak penghasilan karena kekayaan sumber daya alam seperti minyak dan gas.
Jadi, Setidaknya ada selusin negara di dunia yang tidak mengenakan pajak penghasilan. Namun, alasan finansial semata tidak cukup untuk menentukan keputusan pindah.
UEA, Bahama, Bermuda, dan Monakomenawarkan daya tarik gaya hidup yang berbeda-beda, dari pantai tropis hingga kosmopolitan modern.
Sebelum memutuskan, pastikan menimbang faktor biaya hidup, keamanan, hingga kualitas layanan publik agar langkah besar ini benar-benar sepadan. (*)