Retoria.id – Sekitar 1.000 massa dari berbagai elemen masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memadati kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta pada Jumat (19/6/2026) dalam aksi damai yang berlangsung sejak pagi hingga sore hari.
Aksi tersebut diinisiasi oleh Aliansi Relawan Peduli Bangsa (ARPB) DIY dengan mengusung tema “Wujudkan Kesejahteraan Rakyat: Lanjutkan Program Kerakyatan, Wujudkan Transparansi dan Akuntabilitas, Adili Koruptor, Bangun Kedaulatan Bangsa.”
Ribuan massa yang hadir terdiri dari mahasiswa, pekerja, pelaku UMKM, ibu rumah tangga, petani, nelayan, serta unsur masyarakat sipil lainnya dari berbagai kabupaten dan kota di DIY. Mereka tampak membawa spanduk, poster, dan atribut lain yang menampilkan dukungan terhadap program-program kerakyatan yang dinilai memberi dampak langsung bagi masyarakat.
Di tengah aksi, orasi-orasi bergantian terdengar dari atas mimbar bebas yang disediakan panitia. Salah satu fokus utama aspirasi yang mengemuka adalah dukungan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Para peserta aksi menilai program tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama dalam membantu pemenuhan gizi anak-anak serta meringankan beban ekonomi keluarga penerima manfaat. Di sisi lain, mereka juga melihat adanya efek ekonomi yang bergerak di tingkat lokal melalui keterlibatan petani, penyedia bahan pangan, hingga tenaga kerja di lapangan.
“Program MBG harus terus dilanjutkan dan diperkuat. Banyak keluarga yang merasakan manfaatnya, terutama bagi anak-anak yang kini mendapatkan akses makanan bergizi secara lebih baik. Program ini juga membantu perputaran ekonomi masyarakat,” ujar salah satu orator dalam aksi tersebut.
Baca Juga: Mahasiswa Lintas Kampus se-DIY Kecam Pembubaran Diskusi di GIK UGM
Selain menyuarakan dukungan, massa aksi juga menyoroti pentingnya penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. Mereka menekankan bahwa setiap program berbasis dana publik perlu dibuka secara jelas agar manfaatnya dapat diawasi dan dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Sorotan juga diarahkan pada penegakan hukum terhadap praktik korupsi. Dalam orasi yang disampaikan secara bergantian, massa menilai korupsi masih menjadi hambatan utama dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan pembangunan yang berkeadilan.
“ Kami mendukung program-program yang berpihak kepada rakyat, tetapi pada saat yang sama kami juga menuntut transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang tegas terhadap para koruptor. Uang negara harus kembali untuk kepentingan rakyat,” tegas peserta aksi lainnya.
Sepanjang kegiatan, mimbar bebas menjadi ruang utama penyampaian aspirasi. Massa secara bergantian menyuarakan tuntutan serta pandangan mereka, mulai dari penguatan sektor pangan, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari upaya membangun kedaulatan bangsa.
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan di sekitar lokasi. Menjelang sore, massa mulai membubarkan diri secara teratur setelah seluruh rangkaian penyampaian aspirasi selesai dilakukan.
Para peserta berharap pemerintah dapat melanjutkan program-program yang dinilai berpihak kepada rakyat, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. (*)