Jawa Timur dikenal sebagai salah satu provinsi dengan perekonomian terbesar di Indonesia. Selain itu, angka kemiskinan di wilayah ini juga terus menurun. Namun, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan masih ada kabupaten termiskin di Jawa Timur, dengan persentase penduduk miskin lebih 20%.
Realitas ini membuka mata kita tentang ketimpangan ekonomi, di mana pertumbuhan pesat di kawasan industri ternyata belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh pelosok daerah. Lalu, kabupaten mana saja yang masuk dalam urutan kabupaten termiskin di Jawa Timur di tahun 2026? Simak pembahasannya berikut!

Sebelum melihat daftar kabupaten kota termiskin di Jawa Timur, mari kita pahami dulu bagaimana cara BPS mengukur kemiskinan.
Nah, BPS tuh tidak menilai seseorang miskin hanya berdasarkan besarnya pendapatan, tapi pakai pendekatan kebutuhan dasar yang disebut Cost of Basic Needs (CBN). Dengan metode ini, seseorang dikategorikan miskin jika rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah Garis Kemiskinan (GK) yang telah ditetapkan.
GK ini adalah batas minimum biaya yang harus dikeluarkan oleh satu orang tiap bulannya untuk memenuhi kebutuhan pangan dasar dan juga kebutuhan non-pangan esensial seperti tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan kesehatan.
Jika rata-rata pengeluaran per kapita per bulan seorang warga berada di bawah nominal Garis Kemiskinan tersebut, maka ia dikategorikan sebagai penduduk miskin. Angka nominal ini selalu berubah-ubah tiap tahunnya, menyesuaikan laju inflasi dan harga barang pokok di pasar lokal.
Ketika kita melihat potret Jawa Timur secara menyeluruh, performa provinsi ini sebenarnya patut diacungi jempol karena tren kemiskinannya makronya konsisten mengalami penurunan. Berdasarkan data terupdate BPS Provinsi Jawa Timur, angka kemiskinan di provinsi itu adalah 9,30 persen, atau sekitar 3,80 juta orang.
Tapi, ketika angka kemiskinan per kabupaten di Jawa Timur dipecah, kita akan melihat sebaran data yang sangat kontras. Di satu sisi, ada wilayah perkotaan besar yang angka kemiskinannya sudah sangat menipis hingga di bawah 2,86%.
Di sisi lain, beberapa kabupaten masih harus berjuang keras karena persentase penduduk miskinnya masih berada di angka belasan, bahkan menyentuh angka 20,61%. Sangat kontras bukan? Yah, di sinilah ketimpangan ekonomi di Jawa Timur terlihat nyata.

Setiap daerah punya karakteristik geografis, budaya, dan struktur ekonomi yang berbeda. Inilah yang memengaruhi lambatnya percepatan kesejahteraan warganya. Mari kita bedah satu per satu profil ekonomi dari 10 kabupaten termiskin di Jawa Timur periode 2025-2026 untuk melihat akar masalah utamanya:
Sampang masih menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Timur. Secara profil ekonomi, wilayah ini sangat bergantung pada sektor pertanian dan perikanan.
Tapi, daerah ini sering dilanda kekeringan saat musim kemarau. Hal ini membuat produktivitas pertanian pangan di Sampang relatif rendah.
Selain itu, minimnya sektor industri manufaktur berskala besar membuat lapangan kerja sektor formal sangat terbatas. Akibatnya, banyak warga yang memilih merantau ke luar pulau atau menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Bangkalan merupakan pintu gerbang Pulau Madura yang terhubung langsung dengan Surabaya melalui Jembatan Suramadu. Posisi strategis ini sebenarnya membuka peluang investasi, perdagangan, dan industri.
Namun, realitas ekonomi menunjukkan bahwa letak strategis tersebut belum sepenuhnya mampu mengangkat taraf hidup sebagian besar warganya. Malah, daerah ini masih jadi kabupaten miskin di Jawa Timur, dengan persentase penduduk miskin mencapai 18,25%.
Realitas ini diperparah oleh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang berada di kisaran 5,31%. Angka ini menunjukkan bahwa sekitar 31.878 orang di daerah ini masih menganggur.
Keterbatasan ini kian pelik karena rendahnya rata-rata lama sekolah (RLS) yang memicu kesenjangan keahlian (skill gap) di pasar kerja modern. Menurut data, RLS penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Bangkalan mencapai 6,15 tahun. Ini berarti bahwa rata-rata penduduk di sana hanya menempuh pendidikan formal sampai kelas 4 SD.
Akibatnya, sektor pertanian, perkebunan dan perikanan masih mendominasi mata pencaharian warga di kabupaten ini.
Sebenarnya, angka kemiskinan di Sumenep sudah mengalami penurunan, dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi, daerah ini masih berada di urutan ke tiga kabupaten termiskin di Jawa Timur.
Tantangan terbesar Sumenep terletak pada kondisi geografisnya. Kabupaten ini terdiri dari ratusan pulau kecil (wilayah kepulauan). Masalah aksesibilitas dan tingginya biaya logistik antarpulau jadi faktor utama yang menghambat perputaran ekonomi warga.
Selain itu, mayoritas penduduk di sini juga bekerja di sektor pertanian atau nelayan. Penghasilan mereka umumnya cuma cukup untuk memenuhi kebutuhan harian, bukan untuk meningkatkan kesejahteraan.
Bergeser ke wilayah Tapal Kuda, Probolinggo mencatatkan angka kemiskinan yang cukup kontras dengan potensi wisatanya yang mendunia, seperti Gunung Bromo.
Kantong-kantong kemiskinan di kabupaten ini mayoritas berada di kawasan pedalaman dan lereng pegunungan. Sektor pertanian yang menjadi sandaran utama warga lokal seringkali terkendala fluktuasi harga jual dan rantai distribusi yang panjang melalui tengkulak.
Tuban memuat sebuah paradoks ekonomi yang unik: wilayah ini menjadi rumah bagi industri skala raksasa, mulai dari kilang minyak, pabrik semen, hingga pembangkit listrik besar. Namun, industri-industri padat modal tersebut belum mampu menyerap tenaga kerja lokal secara maksimal karena adanya skill gap.
Akibatnya, sebagian besar masyarakat lokal masih bertahan di sektor pertanian tradisional dan nelayan dengan pendapatan yang rendah.
Terletak di ujung barat Jawa Timur, Ngawi merupakan salah satu lumbung padi utama di tingkat nasional. Selama triwulan pertama 2026 saja, daerah ini memproduksi 195.620 ton padi.
Sayangnya, status sebagai lumbung pangan tidak serta merta membuat warganya makmur. Banyak petani ngawi hanya berstatus sebagai buruh padi. Jadinya, mereka harus berbagi penghasilan dengan pemilik tanah.
Selain itu, mereka harus mengeluarkan biaya untuk penanaman, seperti pupuk, obat-obatan, dan traktor. Hal ini semakin membuat keuntungan bersih yang mereka terima jadi sangat minim.
Kondisi topografi Pacitan didominasi oleh perbukitan kapur (karst) dan pegunungan. Hal ini membuat akses transportasi logistik ke pusat perekonomian utama di Jawa Timur jadi cukup menantang.
Selain itu, sebagian besar penduduk bekerja sebagai buruh tani, yang penghasilannya kecil. Ditambah lagi, ketersediaan lapangan kerja di Pacitan juda rendah, karena minimnya industri berskala besar. Hal ini membuat banyak warga Pacitan yang berpendidikan tinggi lebih memilih untuk merantau ke kota-kota besar.
Menurut data BPS Kabupaten Pamekasan, angka kemiskinan di daerah ini secara perlahan mengalami penurunan. Tapi, karena masih ada 118,52 ribu orang di Pamekasan yang menganggur, daerah ini masih termasuk kabupaten miskin di Jawa Timur.
Tingginya angka pengangguran ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan. Rata-rata lama sekolah Pamekasan adalah 7,29 tahun. Ini berarti, penduduk di Pamekasan rata-rata hanya mengenyam pendidikan formal sampai kelas 1-2 SMP.
Dan sama seperti wilayah Madura lainnya, Pamekasan sangat mengandalkan sektor pertanian dan usaha mikro kecil.
Sebagai satu-satunya kabupaten di Tapal Kuda yang tidak memiliki garis pantai, Bondowoso sangat mengandalkan sektor pertanian dan perkebunan. Penghasilan petani atau buruh perkebunan kadang tidak menentu, tergantung hasil panen.
Angka rata-rata lama sekolah di Bondowoso juga masih sangat rendah, hanya 6,54. Hal ini membuat masyarakat sulit untuk mendapatkan pekerjaan formal dengan penghasilan yang layak.
Masuknya Lamongan dalam daftar ini dipengaruhi oleh karakteristik wilayahnya yang rawan banjir, terutama di daerah aliran Sungai Bengawan Solo. Nah, bencana musiman ini seringkali membuat rugi para petani dan petambak lokal yang sumber penghasilannya dari bertani dan tangkap ikan.
Jika kita melihat data kabupaten termiskin di Jawa Timur dari tahun ke tahun, nama-namanya hampir itu-itu saja. Dan meskipun beberapa daerah berhasil mengurangi angka kemiskinan, mereka tetap terjebak di zona bawah. Pertanyaannya, kok bisa begitu?
Akar masalahnya terletak pada rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah-wilayah tersebut. Sebagai contoh, menurut data BPS Jawa Timur, IPM Kabupaten Sampang tahun 2025 adalah 67,23. Ini berarti masyarakat di daerah tersebut rata-rata masih punya keterbatasan di pendidikan, kesehatan, atau pendapatan.
Jika dilihat lebih detail lagi, beberapa kabupaten termiskin di Jawa Timur memiliki RLS yang rendah, dengan tingkat pendidikan hanya sampai kelas 1-2 SMP, bahkan banyak yang tidak tamat SD.
Hal ini menciptakan skill gap yang luar biasa besar dengan kebutuhan industri modern. Jadi, ketika investor ingin masuk membawa industri padat modal, mereka terpaksa membawa tenaga kerja terampil dari luar daerah karena angkatan kerja lokal belum memenuhi kualifikasi.
Alhasil, orang-orang berpendidikan rendah terjebak di sektor informal, pertanian, perkebunan dan perikanan, dengan penghasilan yang sangat minim.
Faktor lain yang tidak kalah menentukan adalah masalah kesehatan. Daerah miskin bisanya menghadapi tantangan pemenuhan gizi kronis (stunting). Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan ini mengalami hambatan perkembangan kognitif, yang ketika dewasa kelak, membatasi mereka untuk keluar dari garis kemiskinan.
Meskipun angka kemiskinan masih tinggi di beberapa daerah di Jawa Timur, bukan berarti tidak upaya untuk bangkit. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama jajaran Pemerintah Kabupaten telah melakukan sejumlah upaya pengentasan kemiskinan.
Salah satu pendekatan yang dijalankan adalah program perlindungan sosial seperti PKH Plus. Program ini menyasar kelompok rentan, terutama lansia, dengan memberikan bantuan langsung tunai agar kebutuhan dasar mereka tetap terpenuhi.
Upaya lainnya adalah meluncurkan Program Desa Berdaya untuk memperkuat ekonomi pedesaan. Wujud program ini pun bermacam-macam, ada yang fokus untuk mengembangakan UMKM, ada pula untuk mendorong sektor pertanian untuk menciptakan kemandirian pangan.
Selain itu, Pemerintah Jawa Timur juga meluncurkan program Jatim Puspa untuk memperkuat ekonomi masyarakat, khususnya perempuan dari keluarga rentan. Melalui program ini, penerima bantuan diberikan barang produktif atau alat kerja untuk mendukung usaha mereka. Barangnya bisa berupa mesin jahit, alat masak, kulkas, atau etalase, bergantung bidang usaha yang mereka jalankan.
Ada juga program Perempuan Jawara, di mana perempuan kepala keluarga atau janda diberikan modal usaha agar dapat membangun kemandirian ekonomi.
Yang tidak kalah penting, penguatan sektor dasar seperti pendidikan dan kesehatan juga menjadi perhatian utama. Salah satu contoh konkretnya adalah program Genting (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting) yang berjalan sangat aktif di Jawa Timur.
Upaya-upaya ini tentu saja membuahkan hasil. Jika melihat data BPS dari tahun sebelumnya, persentase kemiskinan di 10 daerah termiskin di Jawa Timur mengalami penurunan.
Pada dasarnya, setiap daerah memiliki rintangannya masing-masing dalam menjemput kesejahteraan. Data makro dari BPS mengenai peta kemiskinan di Jawa Timur ini seyogianya tidak dipandang sebagai instrumen untuk menyudutkan atau memberi stigma negatif pada wilayah tertentu. Sebaliknya, angka-angka ini adalah potret evaluasi yang jujur agar pembangunan lebih merata.
Bagaimana dengan daerah asal Anda? Apakah ada kemajuan ekonomi yang terasa tahun ini? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar!