Emosional Versus Rasional: Menimbang Logika Pidato Prabowo dan Jokowi
Retoria.id – Tulisan ini atau saya sendiri sebagai penulisnya, tidak bermaksud hadir atau berpretensi sebagai pakar retorika, logika dan sejenisnya, sama sekali tidak.
Saya bukan siapa-siapa. Tidak punya otoritas yang mentereng. Tidak punya gelar politik, tak duduk di panel opini TV, dan tak punya akses ke angka-angka ekonomi negara.
Barangkali satu-satunya otoritas yang tak bisa dicabut dari diri saya adalah status sebagai warga negara Indonesia dan memiliki akal sehat.
Dan akal sehat itu tergerak atau menyala saat saya duduk menyimak pidato perdana Presiden Prabowo Subianto di depan MPR, beberapa hari lalu.
Baca Juga: Upacara HUT RI Ke 80: Beda Kualitas Antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo
Bukan hanya karena janji-janji besarnya, tapi karena saya pernah mengalami peristiwa serupa sepuluh tahun sebelumnya pidato pertama Presiden Joko Widodo di tempat yang sama.
Baca Juga
Dua pidato. Dua pemimpin. Dua gaya yang memikat dengan cara berbeda. Tapi yang lebih menarik dua cara membangun logika dan harapan itu, kalau tidak kita telaah baik-baik, bisa berujung pada jebakan.
Prabowo dengan Nada Besar, Janji Besar, Logika Emosional
Pidato Prabowo terasa seperti pidato kemenangan di lapangan. Lantang, penuh semangat, dan seolah tak memberi ruang sedikitpun bagi keraguan.
Ia bicara tentang makan bergizi gratis, koperasi desa, sekolah rakyat, digitalisasi bantuan, pertahanan semesta. Semua terasa begitu kuat dan terdengar begitu nyata di telinga rakyat yang sudah cukup lelah menunggu keadilan hadir dari lorong-lorong birokrasi.
Tapi pada sisi rasionalitas saya pidato ini masih menyisakan beberapa pertanyaan apakah ini pidato kenegaraan, atau deklarasi perang terhadap kemiskinan yang disusun dalam bentuk puisi perjuangan?
Secara logika, pidato Prabowo dibangun dengan silogisme sederhana:
- P1: Anak-anak Indonesia harus tumbuh sehat.
- P2: Negara bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya.
- Kesimpulan: Maka negara harus memberikan makan bergizi gratis bagi seluruh anak-anak.
Logika ini memang sahih dan valid secara susunan formal. Tapi secara materi dalam tiap premisnya belum tentu, ia bergantung pada asumsi yang tidak dijelaskan, dan di sinilah letak kerentanannya.
Siapa yang akan mengelola program ini? Apakah data penerima sudah akurat? Bagaimana distribusinya sampai ke pelosok? Dari mana anggarannya? Dan Fakta yang mengkhawatirkan kasus keracunan makan bergizi semakin bertambah.
Ketika pertanyaan-pertanyaan semacam itu tak dijawab, logika yang tampaknya utuh bisa berubah menjadi “wishful thinking” keyakinan bahwa niat baik akan otomatis menjadi hasil baik.
Lebih dari itu, pidato Prabowo sarat dengan bias emosional. Ia menyebut anak-anak kita, nelayan kita, petani kita — menciptakan efek kedekatan yang kuat. Tapi saya tahu, kedekatan secara retorik tidak selalu berarti keberpihakan dalam praktik.
Jokowi Dengan Gaya Sunyi, Sistemik, dan Kadang Terlalu Rasional
Jika Prabowo adalah orator, maka Jokowi adalah teknokrat yang membaca dari kertas. Pidatonya dulu terasa datar, membosankan bahkan bikin ngamtuk. Tidak ada metafora menggugah.
Tidak ada kalimat yang membuat ruangan bergemuruh. Tapi dalam kesunyiannya, ada cara berpikir yang berbeda.
Jokowi tidak menjanjikan makan gratis. Ia bicara tentang subsidi BBM yang akan dialihkan ke sektor produktif.
Ia menyebut infrastruktur sebagai kunci konektivitas nasional. Ia bicara tentang reformasi perpajakan, efisiensi APBN, dan integrasi logistik.
Silogismenya kira-kira begini:
- P1: Pertumbuhan ekonomi butuh konektivitas.
- P2: Konektivitas membutuhkan infrastruktur.
- Kesimpulan: Maka negara harus membangun infrastruktur secara masif.
Logika ini rasional, sistemik, dan sangat teknokratis. Tapi di sinilah pula titik biasnya data terlalu dipercaya, emosi terlalu diabaikan.
Jokowi percaya bahwa pembangunan dimulai dari spreadsheet. Tapi rakyat, sering kali, memulainya dari dapur.
Maka tak heran bila banyak yang merasa tak terlibat dalam proses, meski jalan dan jembatan telah dibangun di depan mata.
Di sisi lain, Jokowi cenderung menghindari fallacy emosional, tapi bisa jatuh dalam planning fallacy — terlalu optimis soal durasi dan hasil dari proyek-proyek besar.
Dan kadang, technocratic bias membuatnya menyepelekan suara-suara kecil yang tidak tertangkap oleh angka.
Dari kedua pidato itu, saya cukup belajar bahwa setiap logika membawa biasnya sendiri. Dan setiap pidato, seberapa meyakinkan pun, bisa mengandung kesalahan berpikir yang disamarkan oleh gaya atau diksi.
Yang satu menggugah rasa dan emosional pendengar. Yang satu merancang sistem. Tapi rakyat — termasuk saya — tidak hanya hidup dari semangat, juga tak cukup hidup dari peta jalan.
Apakah Gaya Bicara Mewakili Gaya Kerja?
Pertanyaan pentingnya apakah gaya pidato merepresentasikan gaya memimpin? Tidak selalu.
Jokowi, meski kaku dan pelan saat berbicara, ternyata punya kemampuan eksekusi yang diam-diam keras. Ia bisa mencopot menteri, mempercepat proyek, dan mengatur elite tanpa banyak suara.
Ia bukan pemimpin yang bicara tentang revolusi, tapi proyek jalan tol, rel kereta, dan kartu vaksin digitalnya mengubah banyak hal secara nyata.
Prabowo, sementara ini, masih menjadi misteri. Apakah pidatonya yang menggelegar akan diterjemahkan ke dalam tindakan yang secepat retorikanya?
Apakah ia punya tim yang mampu menyulap mimpi jadi mekanisme?
Kita belum tahu. Tapi saya percaya, kita berhak untuk bertanya sejak sekarang. Karena terlalu sering, panggung dipakai untuk mengangkat harapan, tapi tidak menjelaskan realisasi.
Saya ingin percaya. Ingin sekali. Tapi saya juga tidak ingin dibutakan oleh panggung.
Karena saya pernah melihat bagaimana kata-kata bisa menjelma proyek fiktif atau omong kosong. Bagaimana program mulia bisa bocor di tangan yang tidak siap.
Bagaimana anak-anak tetap kelaparan meski sudah ada “anggaran gizi”. Saya tidak sinis. Saya realistis.
Dan itulah peran logika rakyat bukan untuk melawan pemimpin, tapi untuk menjaga mereka tetap di jalur nalar yang sehat.
Demokrasi Bukan Tempat Terkagum-Kagum
“You campaign in poetry, you govern in prose,” kata mantan Gubernur New York, Mario Cuomo. Tapi di negara ini, kadang pidato terus menerus seperti puisi — tanpa pernah masuk ke paragraf kebijakan.
Saya ingin, sekali saja, kita punya pidato yang tidak hanya menyentuh hati, tapi juga menyentuh sistem.
Yang tidak hanya memeluk rakyat, tapi juga membenahi birokrasi. Yang tidak hanya merangkul emosi, tapi juga menghormati akal sehat.
Karena demokrasi bukan tempat untuk terpukau. Tapi tempat untuk terus berpikir, menyimak, dan mengingatkan.
Baca Juga
Kami rakyat mungkin diam saat pidato berlangsung. Tapi kami berpikir saat lampu kamera mati. Karena negara ini dibangun bukan di ruang sidang, tapi di pasar, di puskesmas, di dapur, dan di kepala kami yang tak ingin dibohongi. (*)
Ibrahim, Mahasiswa Yogyakarta Menyukai Buku-buku Filsafat dan Pegiat Diskusi Teras.
Rekomendasi
