4 Logical Fallacies di Balik Pernyataan Rakyat Juga Korupsi ala Dedi Mulyadi

Retoria.id – “Karena saya hidup dengan mereka, saya tahu karakter mereka. Jadi ketika dikasih lapak satu mereka ngambil lima, ponakannya dikasih, istrinya beda, suaminya beda, anaknya semua,” Ujar Dedi Mulyadi. 

“Saya pernah ngasih pasar gratis… yang oleh dia disewakan. Dia dagang lagi di trotoar. Jadi sifat koruptif, sifat nepotisme bukan hanya milik politisi seperti Dedi Mulyadi, tetapi rakyat juga punya karakter itu. Punya karakter serakah.” 

Kurang banyak demikian kutipan pernyataan Dedi Mulyadi, seorang tokoh publik yang dikenal vokal dan kedekatan dengan masyarakat. Sekilas, pernyataan ini terdengar jujur, bahkan bernuansa kritik sosial.

 Baca Juga: Hasty Generalization: Arti, Contoh, dan Mengapa Kesalahan Logika Ini Menyesatkan

Namun jika ditelaah lebih dalam, terdapat retorika manipulatif dan potensi kesesatan berpikir (logical Fallacies) yang bisa menyesatkan publik dalam memahami tanggung jawab sosial, politik, dan moral di dalam sistem demokrasi.

Baca Juga

Steven Pinker: Mengapa semakin Banyak yang Kita Tahu, Semakin Besar Risiko Gagal Dipahami?

Pernyataan Dedi Mulyadi mirip dengan gaya retorika konfesional-populis. Di mulai dari pengakuan bahwa dirinya adalah bagian dari pejabat publik (“seperti Dedi Mulyadi”) lalu menyatakan bahwa korupsi bukan hanya milik pejabat, tapi juga milik rakyat.

Dengan menyisipkan narasi bahwa ia “hidup bersama rakyat”, Dedi mencoba membangun kredibilitas emosional (Pathos) —bahwa ia tahu apa yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Retorika ini bekerja dengan cara memikat emosi audiens dan menimbulkan efek “ya juga, rakyat memang begitu”, padahal ia sedang menyisipkan generalisasi berbahaya. Narasi ini seolah adil dan netral, tapi sejatinya mengaburkan relasi kuasa antara rakyat dan pejabat.

Di sisi lain, retorika ini secara tidak langsung juga bisa dimaknai sebagai upaya merelatifkan kesalahan pejabat, yaitu dengan menyebarkan tanggung jawab moral kepada seluruh masyarakat. Ini bukan retorika yang netral, melainkan retorika yang bisa melemahkan posisi rakyat sebagai pengontrol kekuasaan dalam demokrasi.

4 Potensi Sesat Pikir (Logical Fallacies)

Baca Juga

Ibn Taymiyyah dan Kritik atas Logika Formal Yunani

Di balik gaya bahasanya yang emosional dan penuh pengalaman pribadi, pernyataan Dedi Mulyadi berpotensi memuat beberapa logical fallacies —kesalahan berpikir yang tampak masuk akal, tapi menyesatkan secara logis dan etis.

1. Hasty Generalization (Generalisasi Tergesa-gesa)

Dedi menyebut bahwa rakyat punya “karakter serakah” karena segelintir contoh kasus: pedagang mengambil lebih dari satu lapak, menyewakan pasar gratis, hingga berdagang lagi di trotoar. Namun dari beberapa contoh ini, ia menarik kesimpulan besar bahwa rakyat secara umum bersifat koruptif dan nepotistik.

Ini adalah contoh klasik generalization fallacy, karena pengalaman personal tidak cukup untuk mewakili realitas sosial yang luas. Rakyat bukan satu entitas homogen. Tak semua rakyat bertindak demikian, dan tidak adil mengeneralisasi karakter seluruh warga hanya dari beberapa kasus.

2. False Equivalence (Penyetaraan yang Keliru)

Baca Juga

Liberal Arts, buku dan Seni menjadi manusia Merdeka

Dengan mengatakan bahwa rakyat juga korup, Dedi sedang menyamakan korupsi struktural pejabat dengan penyalahgunaan bantuan oleh rakyat kecil. 

Padahal, antara pejabat dan rakyat ada perbedaan besar: dari segi kekuasaan, akses ke sumber daya, skala kerugian, hingga dampak sosial. Pejabat memegang amanah publik dalam skala nasional atau daerah, sementara rakyat berjuang dalam sistem yang seringkali tidak adil.

Menyamakan kedua bentuk korupsi ini mengaburkan realitas sosial dan politik yang sebenarnya, dan membuat publik kehilangan arah dalam membedakan mana yang harus dikritik lebih keras.

3. Tu Quoque (You Also Fallacy / Balas Menuduh)

Ini adalah strategi klasik “kamu juga!”, di mana kritik terhadap pejabat dibalas dengan tuduhan balik kepada rakyat.

Baca Juga

Hamza Yusuf: Dari Era Iman, Era rasio menuju Era Perasaan

Ketika publik bicara soal korupsi pejabat, Dedi membalas: “rakyat juga punya sifat koruptif”. Namun dua kesalahan tidak saling membenarkan. Jika rakyat salah, tentu harus dibina atau diberi sanksi; tapi itu bukan alasan untuk membenarkan atau meringankan kesalahan pejabat atau alasan untuk tidak mengkritik pejabat. Ini adalah upaya mengalihkan tanggung jawab dengan menyerang balik lawan bicara.

 4. Appeal to Personal Experience (Pengalaman Pribadi sebagai Kebenaran Umum)

Dedi menyandarkan argumennya pada pengalaman pribadi: “saya hidup dengan mereka, saya tahu.” Namun pengalaman individual tidak serta-merta valid sebagai argumen umum. Hal ini menutup ruang diskusi berbasis data, sistem, dan konteks sosial yang lebih kompleks.

Pernyataan seperti ini rawan membentuk bias otoritas, di mana argumen diterima bukan karena isinya kuat, tetapi karena siapa yang mengatakannya.

Dari segi etika publik sejatinya, pernyataan seperti ini bisa berbahaya karena memperkuat narasi bahwa korupsi adalah “budaya bersama”, bukan tanggung jawab pejabat atau elite politik. Narasi ini bisa melemahkan pendidikan moral dan kewarganegaraan yang menekankan pentingnya teladan dari atas.

Baca Juga

Sanksi AS Hantam Ekspor Karpet Iran, Anjlok Tajam dalam Tiga Dekade

Dalam demokrasi yang sehat, pejabat publik dituntut lebih tinggi secara moral, karena mereka memegang kekuasaan dan mengelola anggaran. Menyalahkan rakyat secara kolektif bukan solusi, melainkan bentuk pengalihan tanggung jawab moral dan politik.

Pernyataan Dedi Mulyadi tidak berdiri dalam ruang hampa. Ia berpengaruh karena disampaikan oleh figur publik. Namun, publik berhak menganalisis, mengkritisi, dan menimbang apakah narasi semacam ini mencerdaskan atau justru membingungkan.

Dalam zaman krisis kepercayaan, yang dibutuhkan bukan pengalihan kesalahan, tapi keteladanan dan kejujuran moral. Bukan dengan berkata “semua juga salah”, tetapi berani berkata “saya mulai dari diri saya”. (*)