Dari Kaisar Nero ke Laskar Cinta Jokowi: Bias, Fallacy, dan Politik Kambing Hitam
Retoria.id – Dalam sejarah politik, selalu ada godaan untuk mencari kambing hitam. Dari masa Kaisar Nero di Roma, yang menyalakan obor kebencian kepada kaum Kristiani demi menutupi kelemahannya, hingga Hitler yang menjadikan bangsa Yahudi tumbal frustrasi kolektif Jerman.
Pola ini berulang rakyat diberi tontonan, diberi musuh bersama, agar lupa pada akar masalah yang sebenarnya. René Girard menyebutnya sebagai scapegoat mechanism, sebuah mekanisme sosial untuk meredakan ketegangan dengan mengorbankan pihak tertentu.
Habermas, di sisi lain, memperingatkan bahwa ruang publik yang mestinya menjadi arena rasionalitas sering direduksi menjadi panggung propaganda.
Di sana, opini bukan lahir dari dialog yang sehat, melainkan dari manipulasi, ketakutan, dan permainan simbol. Politik lalu berubah menjadi seni mengalihkan kemarahan: menutup kegagalan struktural dengan mencari wajah yang bisa disalahkan.
Indonesia, tentu saja, tidak kebal dari pola ini. Sejarah kita menyimpan jejak panjang praktik pengkambing-hitaman, dari era kolonial hingga pascareformasi.
Baca Juga
Setiap kali terjadi krisis, elite politik kerap memancing di air keruh menyulut ketegangan, memproduksi musuh imajiner, atau menempelkan label gagal kepada lawan politik.
Di ruang digital, pola ini semakin tajam buzzing di media sosial sering kali lebih berhasil membentuk emosi publik ketimbang argumen berbasis data.
Dalam lanskap itulah tulisan ini hadir untuk membaca ulang retorika kelompok-kelompok politik hari ini yang berpotensi desktruktif.
Salah satu yang menarik adalah Laskar Cinta Jokowi, sebuah komunitas relawan yang berangkat dari semangat kesetiaan dan pengabdian, tetapi sering kali terjebak dalam pola bias dan sesat pikir.
Pernyataan Suhandono Baskoro, koordinator kelompok relawan ini, mengandung tuntutan keras Presiden Prabowo dianggap gagal menjamin keamanan, sehingga jalan keluarnya adalah mundur.
Dari perspektif retorika dan logika, ada beberapa catatan penting yang patut diurai dan menjadi perhatian.
1. Bias Afiliatif Loyalitas Emosional
Laskar Cinta Jokowi sejak awal dikenal sebagai relawan politik yang identitasnya terikat pada figur Jokowi. Kritik mereka terhadap Prabowo bisa saja lebih dipengaruhi oleh loyalitas politik daripada evaluasi objektif terhadap konteks kericuhan.
Inilah yang disebut bias afiliatif kecenderungan menilai suatu peristiwa bukan karena substansinya, melainkan karena kedekatan atau jarak emosional dengan aktornya.
Dalam kasus ini, relawan Jokowi tampak menggunakan peristiwa ricuh sebagai bukti absolut kegagalan Prabowo. Padahal, akar kericuhan lebih kompleks—ada perubahan tuntutan aksi, ada benturan massa dengan polisi, hingga insiden tragis ojol yang tewas.
Semua ini tidak serta-merta bisa ditimpakan pada satu orang, apalagi dalam sistem negara yang melibatkan banyak aktor.
2. Fallacy of Hasty Generalization (Generalisasi Tergesa-gesa)
Pernyataan “Kerusuhan di depan DPR adalah bukti nyata bahwa negara gagal menjamin rasa aman rakyatnya” adalah contoh klasik generalisasi tergesa-gesa.
Satu atau dua peristiwa ricuh dijadikan dasar untuk menyimpulkan kegagalan total negara. Padahal, pengelolaan keamanan adalah proses panjang yang mencakup ribuan kejadian lain—dari sukses mengawal aksi damai, hingga mencegah konflik di daerah.
Dengan logika yang sama, bila ada demonstrasi damai tanpa ricuh, mungkinkah kita menyimpulkan bahwa negara sepenuhnya berhasil? Siapapun yang berakal sehat Tentu akan menjawab tidak.
3. False Cause (Post Hoc Ergo Propter Hoc)
Ada asumsi implisit bahwa karena terjadi kericuhan, maka itu adalah akibat langsung dari kegagalan presiden.
Padahal, kericuhan bisa dipicu faktor-faktor lain: provokasi di lapangan, perubahan tuntutan, atau tindakan aparat yang represif. Menghubungkan secara linier antara peristiwa ricuh dan tanggung jawab pribadi presiden adalah bentuk false cause fallacy.
4. Appeal to Fear (Argumentum ad Metum)
Kalimat “Wibawa negara akan hancur jika kegaduhan sosial tidak mampu ditangani” menampilkan retorika yang mengandalkan rasa takut.
Argumentasi semacam ini tidak memperkaya analisis, tetapi memanfaatkan emosi publik untuk memperkuat desakan politik. Alih-alih memberi solusi substantif, retorika ketakutan hanya memperbesar kepanikan.
5. Reduksi Kompleksitas
Aksi di DPR sebenarnya memiliki latar berlapis, flyer undangan awalnya menuntut “usut korupsi Jokowi” dan “lengserkan Gibran,” namun bergeser menjadi isu kenaikan tunjangan DPR.
Dengan perubahan ini, terlihat jelas bahwa dinamika massa tidak tunggal. Laskar Cinta Jokowi mengabaikan kompleksitas ini dan mereduksi seluruh persoalan pada satu kesimpulan: presiden gagal.
Reduksi seperti ini berbahaya, karena menghilangkan nuansa dalam membaca realitas sosial-politik.
Jadilah Aksi Massa Gerakan Rakyat Bukan Aksi Massa yang dibodohi Putch Politik
Akhirnya, persoalan kericuhan di depan DPR bukan hanya tentang siapa yang salah, tetapi tentang bagaimana kita menilai dengan jernih. Retorika yang penuh sesat pikir hanya akan menjadikan rakyat “penonton” dari panggung propaganda.
Padahal, seperti sudah lama diingatkan Tan Malaka, yang dibutuhkan bangsa ini bukan massa yang digiring oleh fantasi, bukan pula massa yang dibodohi oleh “tukang putch” politik, melainkan aksi massa gerakan rakyat yang sadar, terorganisir, dan bertolak dari kebutuhan nyata mereka sendiri.
Di titik inilah, kritik menemukan martabatnya. Ia bukan sekadar teriakan emosional, bukan pula permainan kambing hitam, melainkan jalan untuk menyalakan kesadaran publik.
Tanpa itu, demokrasi hanya akan jadi riuh rendah. Dengan itu, ia bisa menjadi kekuatan yang mendidik dan menyelesaikan masalah. (*)
Bias dan sesat pikir laskar Cinta JokowiKognitif BiasLaskar Cinta JokowiPolitik Kambing HitamSesat Pikir
Rekomendasi