Post Truth Antara Devaluasi, Relativisme dan Objektivisme Kebenaran yang Usang
Retoria.id – “Apakah ini benar? Buktikan!” — pernyataan ini bisa dianggap sebagai versi sederhana dari pertanyaan purba tentang pencarian bukti agar suatu peristiwa dianggap nyata — dengan asumsi bahwa kita menerima keberadaan kebenaran.
Namun, dalam kondisi saat ini, pernyataan ini tidak mencerminkan kecenderungan dan prioritas yang diberikan pada verifikasi fakta maupun penerimaan umum terhadap kebenaran.
Menurut Martin Gurri — setiap pendapat atau interpretasi subjektif dapat menuntut status sebagai kebenaran, dan setiap peristiwa, dengan atau tanpa bukti, bisa dianggap valid atau dipertanyakan sebagai palsu, sebagai berita bohong (fake news). Kebenaran objektif menjadi relatif, dan kredibilitas sumber selalu dipertanyakan.
Fase Post-Truth atau Pasca-kebenaran
Istilah pasca-kebenaran tidak hanya berarti penyebaran kebohongan dengan tujuan mempengaruhi opini mengenai suatu isu, tetapi juga representasi dari realitas alternatif disertai dengan ketidakpedulian terhadap kebenaran itu sendiri.
Baca Juga
Fakta objektif menjadi kurang penting dibandingkan dengan seruan emosional atau pandangan pribadi. Ini bukanlah fenomena baru, karena para peneliti meyakini bahwa itu telah ada sejak awal peradaban dan Abad Pertengahan.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir, fenomena ini telah meningkat drastis hingga kita bisa mengatakan bahwa saat ini hampir tidak mungkin berbicara tentang kebenaran objektif di hampir semua bidang — dari ilmu pengetahuan dan politik hingga berita sehari-hari dan budaya.
Tahun 2016 dianggap sebagai titik balik dalam pemantapan fenomena ini — dengan hasil referendum Brexit di Inggris dan pemilihan presiden di AS menjadi contoh utama bagaimana pasca-kebenaran memengaruhi opini publik.
Faktor pembentuk lanskap pasca-kebenaran
Salah satu faktor utama adalah ledakan teknologi dan banjir informasi. Penyebaran berita terjadi secara instan dan luas, memungkinkan siapa pun untuk menyuarakan pendapat dan menjadi penyampai informasi ke publik yang luas.
Akibatnya, penerima informasi hanya memprosesnya secara dangkal. Karena terus-menerus dibombardir oleh arus informasi baru, semuanya menjadi “berita lama” sebelum sempat dianalisis dan dievaluasi.
Kita dipaksa untuk segera mengambil posisi terhadap sebuah peristiwa tanpa berpikir kritis, membuka jalan bagi fakta-fakta pasca-kebenaran untuk langsung diterima.
Bahkan ketika berita terbukti salah, hal itu dengan cepat dilupakan, dan penyampainya tidak merasa bertanggung jawab dalam jangka panjang. Ini menciptakan lingkaran setan kebohongan.
Seperti yang disebutkan Simon Blackburn (2019), anonimitas di internet membuat berbohong menjadi lebih mudah dan meningkatkan ketidakpercayaan terhadap segala bentuk berita dan narasumber.
Hal ini memberikan pembenaran bagi mereka yang berbohong, karena “semua orang juga melakukannya”, sehingga dianggap sepele dan menurunkan lagi kepercayaan publik terhadap kebenaran.
Teknologi juga menciptakan “realitas buatan” di media sosial. Algoritma menjadi mata-mata sekaligus perancang realitas yang kita inginkan. Ketika membuka Facebook atau Twitter, yang muncul adalah pandangan, berita, dan suara yang sejalan dengan perspektif kita sendiri.
Akibatnya, kita menerima realitas ini sebagai satu-satunya kebenaran dan menolak semua yang berbeda sebagai palsu. Gerakan politik, pemberontakan, dan ideologi menemukan pendukungnya secara instan tanpa perlu argumentasi rasional atau bukti kuat.
Abandonmen terhadap pendekatan rasional dalam menilai informasi juga memperluas ruang bagi pasca-kebenaran.
Menurut Martin Gurri (2020), kebenaran adalah fungsi dari kepercayaan, yang terkait dengan otoritas sumbernya. Jika kita memberikan kepercayaan tanpa berpikir kritis dan hanya berdasarkan emosi, kita memperlemah kebenaran dan membuka jalan bagi “fakta alternatif.”
Pemahaman keliru terhadap postmodernisme, menurut Yael Brahms (2019), yang menyatakan bahwa semua fakta mengandung unsur subjektif, telah memperkuat pendekatan relativistik terhadap kenyataan — bahwa tidak ada berita objektif dan semua hal bisa diterima.
Dampak era pasca-kebenaran pada pengetahuan dan moralitas
Kini, kebenaran objektif menjadi relatif. Informasi tidak diverifikasi melalui bukti, dan pendapat tidak dibuktikan dengan logika. Dalam ranah epistemologi, hal ini menyebabkan devaluasi terhadap para ahli.
Seperti yang dikatakan Yael Brahms, di era pasca-kebenaran, kekuasaan untuk memilih narasi tidak lagi berada di tangan otoritas tradisional, tetapi pada siapa pun yang mampu menantangnya — bahkan dengan narasi yang dulunya dianggap tidak masuk akal atau salah.
Dalam sains, hal ini terlihat dari meningkatnya kepercayaan pada orang-orang non-ahli dalam isu-isu kritis seperti vaksin atau diet ekstrem. Dalam politik, yang dipertaruhkan adalah demokrasi itu sendiri.
Pluralisme sering disalahartikan sebagai relativisme, padahal pluralisme mensyaratkan adanya kebenaran agar perdebatan bisa bermakna. Menurut Vasso Kindi (2001), kebenaran objektif mendukung pluralisme dan kebebasan berekspresi tidak bisa disamakan dengan relativisme.
Bahkan di ranah hukum, devaluasi terhadap aparat peradilan dan manipulasi rasa keadilan publik dapat menyebabkan disfungsi serius dalam masyarakat.
Seperti yang dikatakan Vittorio Bufacchi (2020), pasca-kebenaran merupakan ancaman bagi demokrasi, karena awalan “post” menunjukkan bahwa kebenaran dianggap sebagai sesuatu yang usang dan bisa dibuang.
Dampak moral dan komunikasi
Secara moral, relativisme terhadap kebenaran mengguncang nilai-nilai dasar yang memungkinkan komunikasi dan koeksistensi.
Ketika tidak ada kesepakatan dasar tentang apa yang benar dan argumen rasional diabaikan, dialog sebagai dasar komunikasi runtuh.
Alih-alih diskusi yang membangun, kita hanya menyaksikan monolog paralel — seperti yang disebut Martin Gurri, kita tidak berbicara untuk meyakinkan, tetapi untuk memaksakan pendapat sendiri, meniadakan yang lain. Dialektika digantikan oleh retorika, logika oleh emosi.
Apakah objektivitas masih mungkin?
Era pasca-kebenaran telah mengubah aturan komunikasi, melemahkan gagasan objektivitas, dan berdampak besar pada struktur masyarakat.
Penyebabnya beragam: dari devaluasi lembaga, ledakan informasi, hingga evolusi media teknologi. Meski bukan fenomena baru, skalanya kini jauh lebih luas karena teknologi.
Namun, bukan berarti kita tidak bisa mengejar objektivitas. Teknologi juga memberi peluang untuk pluralisme dan demokrasi. Oleh karena itu diperlukan pendekatan kritis, etika dalam menyampaikan informasi, serta pendidikan publik agar mampu membedakan antara informasi yang valid dan tidak.
Jika pencarian kebenaran objektif adalah pertanyaan abadi dalam filsafat, maka di era pasca-kebenaran, langkah pertama adalah kembali ke pencarian itu sendiri: pencarian sumber, fakta, dan narasi yang dapat dipercaya. Kita harus kembali… kepada pencarian akan pencarian itu sendiri. (*)
Ibrahim, Pegiat Diskusi Teras, Penulis Buku Literasi Berkeadaban
Rekomendasi
