Apa Rakyat Bisa Salah? Kritik Kemapanan Demokrasi dan Tawaran Berani Konsep Infratariat ala Martin Suryajaya

Retoria.id – Buku terbaru Dr. Martin Suryajaya ini lahir dari kegelisahan mendalam terhadap krisis demokrasi kontemporer. Kita hidup di era yang ditandai oleh democratic backsliding —kemunduran demokrasi yang justru terjadi melalui prosedur demokratis.

Fenomena ini bukan hanya menimpa negara-negara di Eropa Timur atau Amerika Latin, melainkan juga Indonesia. Dari titik inilah Martin mengajukan pertanyaan yang mengguncang fondasi kepercayaan kita terhadap demokrasi:

“Apa jadinya jika rakyat secara bulat sepakat untuk membatalkan demokrasi, dan dengan itu menghancurkan dirinya sendiri sebagai rakyat?”

Pertanyaan ini menohok inti legitimasi politik. Jika rakyat adalah sumber kekuasaan tertinggi, dalam arti apa rakyat bisa salah? Dan jika memang rakyat bisa salah, bagaimana merancang sistem politik yang tetap rasional, adil, sekaligus berkelanjutan?

Buku ini disusun dalam kerangka sketsa pikiran, genre khas yang dipilih Martin untuk mengentalkan gagasan. Sketsa bukan esai, bukan pula puisi, melainkan kerangka tulang-belulang argumen yang ringkas, padat, dan tajam.

Hasilnya, setiap bagian terasa efisien dan langsung menghunjam pembaca. Tak ada ornamen retoris berlebihan, melainkan peta ide yang jernih.

Baca Juga: Buku-buku politik terbaik dunia yang harus dibaca oleh semua orang

Dengan model sketsa, pembaca diajak berpikir cepat sekaligus mendalam. Buku ini tidak ditujukan bagi mereka yang mencari bacaan populer ringan, melainkan bagi mahasiswa, peneliti, atau penggiat filsafat politik yang siap terlibat dalam refleksi konseptual tingkat tinggi.

Kritik atas Self-Ownership

Salah satu bagian menarik adalah kritik Martin terhadap konsep self-ownership —gagasan yang diwariskan dari John Locke hingga Robert Nozick.

Teori politik modern sering berangkat dari asumsi bahwa setiap orang sepenuhnya memiliki dirinya sendiri, dan dari situ lahirlah hak kepemilikan privat atas dunia. Namun Martin menunjukkan rapuhnya fondasi gagasan ini.

Diri, katanya, bukanlah entitas privat murni. Identitas, orientasi seksual, kelas sosial, bahkan keyakinan, semuanya terbentuk dalam jaringan relasi sosial.

Dengan demikian, klaim bahwa “diri adalah milik sendiri” sebenarnya adalah bentuk ekstraksi nilai-lebih dari relasi yang sejatinya bersifat kolektif. Apa yang dihasilkan bersama kemudian diapropriasi menjadi milik pribadi.

Kritik ini membuka jalan untuk redefinisi: apakah kita pernah sungguh memiliki diri kita sendiri, atau justru perlu mendefinisikan ulang arti kepemilikan diri dalam dunia modern yang penuh kontradiksi?

Pertanyaan itu menggema ke ranah politik: kalau fondasi kepemilikan diri rapuh, bagaimana dengan legitimasi politik yang bertumpu pada individu-individu pemilih?

Gagasan Infrakrasi Politik dari Bawah Tanah

Lebih jauh, Martin mengusulkan konsep infrakrasi —sebuah model pemerintahan yang berangkat dari perspektif kelompok paling terpinggirkan, yang ia sebut infratariat.

Kelompok ini tidak hanya buruh atau kelas bawah dalam pengertian klasik, tetapi irisan dari semua diskriminasi: ras, kelas, gender, hingga spesies.

Menurut Martin, perspektif infraparsial—yakni melihat dunia dari sudut pandang kaum terlemah—menjadi proksi kebenaran bersama.

Apa yang berlaku bagi mereka yang hidup dalam kondisi paling hancur otomatis berlaku pula bagi mereka yang hidup lebih baik, tetapi tidak sebaliknya. Dengan kata lain, apa yang benar bagi infratariat, pasti benar bagi semua.

Di sinilah infrakrasi tampil sebagai alternatif kelembagaan politik. Ia tidak menempatkan semua suara secara setara, melainkan memberi bobot lebih besar pada suara kaum yang paling terdiskriminasi.

Martin berargumen, hanya dari pengalaman keterpinggiranlah kita bisa menatap kebenaran bersama dengan jernih.

Gagasan ini radikal karena menantang dogma egalitarian demokrasi liberal yang memandang semua suara setara. Martin justru menegaskan bahwa keadilan sejati mensyaratkan keberpihakan lebih besar pada mereka yang berada di “ruang bawah tanah”, tempat seluruh kontradiksi bertemu.

Demokrasi, Kritik, dan Jalan Keluar

Dari sini, buku Apa Rakyat Bisa Salah? menghadirkan keberanian untuk mempertanyakan dogma yang selama ini diterima begitu saja—bahwa demokrasi adalah panacea politik.

Pendekatan epistemik yang dipakai Martin bukan untuk menolak demokrasi, melainkan untuk mendeteksi cacat bawaan sistem ini dan mencari solusi konseptual.

Indonesia diposisikan sebagai laboratorium politik masa depan. Alih-alih sekadar mengutip teori Barat, Martin menjadikan realitas politik Indonesia sebagai ruang eksperimen, sehingga gagasannya terasa dekat sekaligus relevan.

Ia mempertautkan teori pengetahuan, filsafat bahasa, kalkulus kekuasaan, hingga seni rupa kontemporer untuk menyusun kerangka analisis yang unik.

Hasilnya bukan sekadar kritik normatif, melainkan semacam rekonstruksi epistemologis atas legitimasi politik. Demokrasi tidak ditolak, melainkan dipurnakan.

Bacaan yang Mengguncang

Dengan pendekatan lintas disiplin dan gaya sketsa, buku ini menuntut keterlibatan intelektual tinggi dari pembaca. Namun justru di situlah letak kekuatannya.

Ia mampu menggabungkan refleksi filsafat dengan tawaran konseptual yang berani, menjadikan buku ini salah satu kontribusi penting dalam literatur politik kontemporer Indonesia.

Apa Rakyat Bisa Salah? tidak hanya mengguncang kemapanan berpikir tentang demokrasi, tetapi juga membuka horizon baru tentang bagaimana politik bisa dirancang lebih adil.

Ia mengingatkan kita bahwa demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur, melainkan harus ditopang refleksi epistemik yang serius.

Bagi akademisi, aktivis, maupun siapa pun yang peduli pada masa depan politik, buku ini wajib dibaca. Ia menuntut kita melampaui slogan dan ideologi, menembus inti pengetahuan dan legitimasi politik itu sendiri. (*) 

Sumber: https://www.retoria.id/resensi/2571550996/apa-rakyat-bisa-salah-kritik-kemapanan-demokrasi-dan-tawaran-berani-konsep-infratariat-ala-martin-suryajaya

Rekomendasi