Rekam Jejak Sejarah PMII Daerah Istimewa Yogyakarta: Orde Lama, Orde Baru dan Era Reformasi
Retoria.id – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), sebagai salah satu eksponen pembaharu bangsa sekaligus pengemban misi intelektual, memikul tanggung jawab besar untuk meneguhkan komitmen keislaman dan keindonesiaan.
Komitmen tersebut diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat umat manusia serta membebaskan bangsa Indonesia dari kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan baik yang bersifat spiritual maupun nonspiritual dalam berbagai bentuknya.
Setelah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) resmi berdiri pada 16 April 1960 bertepatan dengan 21 Syawal 1379 H di Surabaya, Jawa Timur, setahun kemudian PMII Yogyakarta lahir secara resmi pada 1961.
Meski demikian, sejak awal sejumlah tokoh dari Yogyakarta telah turut ambil bagian sebagai aktor penting dalam proses pendiriannya. Sejak saat itu, PMII Yogyakarta turut mewarnai dinamika pergerakan mahasiswa, baik di tingkat lokal Yogyakarta maupun dalam skala nasional, melalui berbagai tawaran gagasan dan inisiatif intelektual.
Dinamika PMII Yogyakarta berjalan beriringan dengan berbagai fase perkembangan sosial dan psikologis masyarakat Indonesia. Sejak masa Orde Lama, Orde Baru, hingga Era Reformasi, organisasi ini terlibat dalam beragam pergulatan yang menyentuh bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan berbagai aspek kehidupan lainnya.
Baca Juga
Baca Juga: Momentum Hari Perempuan Internasional, KOPRI PMII DIY Perkuat Konsolidasi Lintas Generasi.
Berbagai pemikiran dan inisiatif, baik dalam skala kecil maupun besar, telah dirintis oleh kader dan alumni PMII Yogyakarta. Upaya-upaya tersebut memberikan warna yang beragam sekaligus menjadi warisan pengalaman yang bermanfaat bagi generasi kader PMII berikutnya, serta bagi masyarakat luas.
Bagi Ketua PW IKA PMII Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. Ahmad Anfasul Marom, dalam pengantar buku ini dijelaskan bahwa penerbitan buku berjudul Diaspora Kaum Pergerakan: Sejarah PMII Daerah Istimewa Yogyakarta 1960–2024 merupakan salah satu ikhtiar PW IKA PMII DIY untuk menjadi pelopor perubahan dengan memproyeksikan kembali peran para alumninya di masa depan.
Kehadiran buku ini diharapkan dapat menjadi medium komunikasi lintas sektor sekaligus menjahit kembali sanad dan jaringan intelektual yang mulai tampak memudar karena tidak disapa dan dirawat dengan baik (hlm. xiii).
Buku yang diterbitkan oleh PW IKA PMII Daerah Istimewa Yogyakarta ini terbagi ke dalam sembilan bagian besar, yaitu:
Bagian I menjelaskan tentang kelahiran PMII di tengah kemelut ideologi nasional maupun internasional, serta upaya membangun kader Ahlussunnah wal Jamaah yang berkarakter.
Sebelum PMII lahir, mahasiswa yang berlatar belakang Nahdlatul Ulama telah membentuk berbagai organisasi kemahasiswaan ekstra-kampus yang aktivitasnya berkembang di daerah masing-masing.
Di Surakarta, Jawa Tengah, misalnya, berdiri Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama (KMNU) yang dipelopori oleh Mustahal Ahmad. Sementara di DKI Jakarta berdiri Ikatan Mahasiswa Nahdlatul Ulama (IMANU) yang diinisiasi oleh Wail Haris Sugianto pada Desember 1955.
Dalam skala yang lebih luas, organisasi mahasiswa berbasis agama telah lebih dahulu muncul. Mahasiswa Katolik mendirikan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) di Yogyakarta pada 25 Mei 1947.
Dari kalangan Islam yang berafiliasi dengan Masyumi berdiri Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Yogyakarta pada 5 Februari 1947. Dari kalangan Kristen berdiri Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) di Yogyakarta pada 9 Februari 1950. Sementara Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) berdiri pada 1961.
Seiring perjalanan waktu, berdirinya PMII berkaitan erat dengan transformasi Departemen Perguruan Tinggi IPNU menjadi organisasi mahasiswa tersendiri. Proses ini merupakan dinamika internal yang berkembang di kalangan pemuda Nahdlatul Ulama sebagai respons atas berbagai tantangan sosial dan politik pada masa itu.
Dalam Konferensi Besar IPNU yang berlangsung di Kaliurang, Sleman, Yogyakarta, pada 14–17 Maret 1960, setelah mendengarkan laporan Ketua Departemen Perguruan Tinggi IPNU Ismail Makky serta saran dari Ketua I IPNU, dipandang perlu untuk membentuk organisasi mahasiswa di lingkungan Nahdlatul Ulama.
Untuk itu dibentuk tim beranggotakan 13 orang guna mempersiapkan musyawarah mahasiswa NU yang kemudian dilaksanakan di Surabaya.
Forum musyawarah mahasiswa NU tersebut diselenggarakan di Sekolah Muallimat NU Wonokromo, Surabaya. Dalam forum ini disepakati nama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), sekaligus memandatkan penyusunan Peraturan Rumah Tangga PMII kepada tiga mahasiswa: Mahbub Djunaidi (Ketua), Chalid Mawardi (Wakil Ketua), dan M. Said Budairi (Sekretaris Umum).
Pimpinan PMII yang terbentuk melalui musyawarah mahasiswa NU tersebut kemudian diberi mandat untuk menyusun kelengkapan kepengurusan pusat PMII. Sejak saat itu, tanggal 17 April 1960 diperingati sebagai Hari Lahir PMII, sekaligus menandai hadirnya organisasi penting bagi mahasiswa Nahdlatul Ulama di lingkungan perguruan tinggi, yaitu PMII (hlm. 3–53).
Bagian II menguraikan tentang PMII Yogyakarta pada periode 1960–1970-an: masa awal pergerakan, peristiwa 1965, Malari, serta proses pengkroposan rezim Orde Baru. Pada fase ini kehadiran PMII Yogyakarta disambut dengan antusias oleh mahasiswa NU. Antusiasme tersebut bahkan kerap memicu ketegangan dengan organisasi mahasiswa Islam lain, misalnya HMI.
Tokoh-tokoh PMII Yogyakarta pada masa ini antara lain: Ismail Makky, Tolchah Mansoer, Saiful Mujab, Munsif Nahrawi, Hamzah Haz, Ahmadi Anwar, Dindin Saefuddin, Imam Tauhid, Yahya Umar, Slamet Effendy Yusuf, Hafidz Ma’soem, Umar Basalim, dan lain-lain.
Di tubuh PMII Yogyakarta, Saiful Mujab dapat disebut sebagai salah satu tokoh generasi awal yang berperan menata ulang arah gerakan organisasi. Ia menghidupkan kembali tradisi pemikiran Islam pesantren sebagai kerangka membaca berbagai persoalan sosial yang tengah berkembang saat itu. Melalui berbagai forum diskusi mengenai situasi nasional, ia mengonsolidasikan gerakan PMII Yogyakarta agar tetap berpijak pada refleksi intelektual (hlm. 57–74).
Bagian III memaparkan PMII Yogyakarta pada periode 1980–1990-an, yakni masa dinamika dan pergulatan antara intelektualisme dan aktivisme di tengah represi Orde Baru. Dalam konteks perubahan nasional, mahasiswa NU di Yogyakarta telah menjadi bagian penting dari dinamika tersebut sejak awal berdirinya PMII.
Pada periode ini PMII Yogyakarta melakukan refleksi mendalam atas perjalanan sejarah organisasinya. Berbagai forum diskusi, baik yang bersifat terbatas maupun terbuka, diinisiasi oleh cabang, komisariat, maupun rayon-rayon PMII.
Tokoh-tokoh PMII dan KOPRI Yogyakarta pada masa ini antara lain: Andi Muawiyah Ramly, Ending Ali Maksum, Nusking Ahmad, Fajrul Falaakh, Imam Aziz, Cholidy Ibhar, Susono Yusuf, Lilik Kholidah, Siti Maryam, Habibah Musthafa, Lilik Umi Nasriyah, Masruchah, Ema Marhumah, Masrokhah, Siti Musawwamah, Abdul Muhaimin Iskandar, Wahid, Eman Hermawan, Marwan Ja’far, Muhammad Nastain, Mashuri Arow, Awaludin Ahmad, dan lain-lain (hlm. 75–174).
Bagian IV membahas PMII Yogyakarta pada awal tahun 2000-an, yakni dinamika dan pergulatan gerakan di awal milenium ketiga. Bagian ini mengulas gagasan liberasi Islam, kesinambungan ide dan gerakan PMII, serta berbagai eksperimen ide-ide pergerakan di lingkungan kampus, khususnya dalam konteks IAIN/UIN Sunan Kalijaga.
Selain itu dibahas pula dinamika organisasi dan diaspora para alumninya. Pada masa ini juga diinisiasi musyawarah untuk mendirikan Yayasan dan Omah PMII. Yayasan tersebut diberi nama Yayasan Bakti Harkat Indonesia (YBHI) yang kemudian membentuk panitia pelaksana pembangunan Omah PMII.
Tokoh-tokoh PMII Yogyakarta pada era 2000-an antara lain: Ishfah Abidal Aziz, Purnama Dedy Setyawan, Ahmad Nur Hasim, Imam Subkhi, Eko Eni Setyaningsih, Ihsanudin, Jibril Fathul Muin, Sofyan Ahda Alex, Noer Syamsi Zakaria, Munir Abdul Haris, Imam Machali, Dedik Hernanto, Kaisar Abu Hanifah, Hatim Ghazali, Ali Usman, dan lain-lain (hlm. 177–222).
Bagian V menitikberatkan pada periode 2009–2015, yang ditandai dengan menguatnya aktivisme intelektual dan aksi gerakan, termasuk melalui Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) serta paradigma kompetisi sosial. Pada bagian ini ditunjukkan bagaimana PMII Yogyakarta mewarnai peta gerakan, gagasan, dan posisi ideologisnya di tengah tekanan globalisasi. Pada saat yang sama kader-kader PMII juga aktif terlibat dalam berbagai ruang aktualisasi (hlm. 225–252).
Bagian VI menjelaskan perkembangan PMII Yogyakarta pada periode 2015–2024 dengan penekanan pada penguatan sektor kepemimpinan, tertib administrasi organisasi, serta strategi kaderisasi. Pada fase ini sejumlah kader PMII Yogyakarta terlibat dalam berbagai aliansi taktis pro-demokrasi di Yogyakarta, antara lain Jogja Darurat Agraria (JDA), Gerakan Nasional Pendidikan (GNP), Jamaah Nahdliyin Mataram (JNM), Infest Foundation, Moeda Institute, Majelis Istiqomah, dan lain-lain (hlm. 254–278).
Bagian VII menguraikan perkembangan cabang PMII di Daerah Istimewa Yogyakarta selain cabang Yogyakarta, yakni Gunungkidul, Sleman, dan Bantul. Dalam perjalanannya, PMII Yogyakarta terus menunjukkan eksistensi baik dari segi kualitas maupun kuantitas kadernya.
PMII Gunungkidul pernah berdiri pada 1988–1989. Kemudian pada 17 April 1993 berdiri PMII Cabang Sleman yang berangkat dari embrio Komisariat Gadjah Mada di Universitas Gadjah Mada dan Komisariat Hasyim Asy’arie di Universitas Negeri Yogyakarta. Sementara pada tahun 2017 berdiri PMII Bantul dengan basis awal komisariat di kampus STIQ An Nur Bantul (hlm. 281–303).
Bagian VIII menjabarkan perkembangan komisariat PMII di berbagai kampus di DIY, seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII), STAIYO, Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta (UNU), Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST), UPN Veteran, IIQ An Nuur, dan lain-lain.
Di kota pendidikan sekaligus kota budaya inilah PMII Yogyakarta tumbuh subur menyemai gagasan di berbagai kampus negeri maupun swasta, antara lain melalui Komisariat Gadjah Mada di Universitas Gadjah Mada, Komisariat Wahid Hasyim di Universitas Islam Indonesia, Komisariat Trajumas Gunungkidul di Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta, Komisariat Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, Komisariat Dewantara di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Komisariat UPN Veteran, serta Komisariat An Nur di IIQ An Nur Bantul (hlm. 307–353).
Bagian IX mengulas PMII setelah 65 tahun perjalanan: khittah PMII dalam menghidupkan kesarjanaan yang bernurani. Pada usia ini kader-kader PMII diharapkan mampu tampil lebih dinamis, bertanggung jawab dalam mengembangkan berbagai wacana alternatif, serta menggerakkan praksis sosial yang berpijak pada nurani di tengah masyarakat.
Dalam kerangka tersebut orientasi kuantitas kader diharapkan terus bertransformasi menuju penguatan kualitas dan nilai praksis yang mencerminkan kesarjanaan sebagaimana diidealkan dalam Khittah PMII (hlm. 356–364).
Buku ini dapat menjadi literatur penting yang memantik diskusi lebih luas sekaligus memberi kontribusi baru bagi penguatan aktivasi kader dan alumni PMII Yogyakarta ke depan. Tidak hanya bagi kader PMII, buku ini juga relevan bagi para pegiat gerakan mahasiswa, santri, akademisi lintas disiplin ilmu, sejarawan, peneliti, aktivis, pemerhati organisasi kepemudaan, hingga para sosiolog. (*)
*Akhmad Syarief Kurniawan, Warga NU, tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung.
Judul : Diaspora Kaum Pergerakan: Sejarah PMII Daerah Istimewa Yogyakarta 1960–2024
Penulis : Nur Khalik Ridwan, dkk
Penerbit : PW IKA PMII Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun Terbit : Agustus 2025
Tebal : xvi + 391 halaman
Rekomendasi
