Retoria.id – Menteri Keuntungan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyentil pihak yang meragukan data pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pernah dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Seperti diketahui, BPS mengeluarkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk triwulan II 2025 sebesar 5,12 persen.
Data yang dikeluarkan oleh BPS tersebut sempat jadi perdebatan karena ada sejumlah pihak yang meragukan data pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Purbaya: Tidak Ada Manipulasi BPS
Menkeu Purbaya menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi 5,12 persen pada triwulan II 2025 mencerminkan ekonomi domestik yang terjaga, ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang resilien, investasi yang meningkat, dan ekspor yang tetap kuat.
Baca Juga: Wamen ESDM: BBM Satu Harga Satukan Indonesia, Tak Ada Lagi Ketimpangan Energi
Lebih lanjut, Purbaya menyebut konsumsi rumah tangga 5 persen, investasi meningkat sampai 6,99 persen, investasi bangunan tumbuh 4,9 persen, dan investasi mesin tumbuh 25,3 persen.
“Sebagian dari Anda menganggap angka ini salah. (Pertumbuhan) 5,12 (persen) katanya 5+1+2=8, tapi bukan itu. Di belakangnya kalau Anda lihat, laju pertumbuhan uang pada triwulan II itu tumbuh uangnya cukup kencang. Jadi, memang itu yang mendorong belanja konsumen tumbuh kuat 5 persen,” kata Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KITA Agustus 2025, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin, 22 September 2025.
“Triwulan II angkanya memang seperti itu. Tidak ada manipulasi BPS. Kalau yang nyangkal-nyangkal itu, ekonominya nggak pada ngerti. Menteri Keuangan boleh ngomong gitu kan, ya? Jadi liat juga suplai uang pada waktu itu seperti apa,” tambahnya.
Menkeu juga menambahkan bahwa ada insentif pemerintah yang diturunkan hingga April.
“Waktu itu digenjot uang sampai dengan bulan April. Ada delay-nya, April, Mei, Juni, Juli, biasanya 3 bulan. April, Mei, Juni, Juli, habis itu habis,” imbuhnya.
“Mei digenjot lagi ke bawah uangnya, sehingga uangnya melambat, sehingga kita mengalami pelambatan ekonomi setelah itu,” paparnya.
Keraguan Data Pertumbuhan Ekonomi dari BPS Sempat Direspons Istana
Saat pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,12 persen yang dikeluarkan BPS diragukan, Istana menegaskan bahwa pemerintah selalu memberikan data sesuai fakta.
“Kalau keresahan mungkin framing ya, saya juga membaca beberapa ekonom yang mungkin tidak terlalu positif melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang positif,” ujar Hasan Nasbi yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO di Kantor Kwarnas, Jakarta pada 7 Agustus 2025.
Hasan Nasbi menyatakan bahwa pemerintah akan merilis data dengan apa adanya, baik itu saat hasilnya naik maupun saat hasilnya turun.
“Pemerintah itu jujur-jujur aja lho mengeluarkan data, kalau turun dibilang turun, kalau naik dibilang naik,” imbuhnya.
Pejabat yang kini menjadi Komisaris Pertamina itu lantas membandingkan dengan data kuartal IV 2024, di mana data dari BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,02 persen.
Kemudian di Kuartal I 2025, data yang dirilis sesuai data BPS adalah 4,87 persen yang berarti turun dari hasil sebelumnya.
“Tapi memang ada sebagian kalangan yang kalau turun dia percaya, kalau naik dia tidak percaya padahal dikeluarkan oleh BPS di bawah pemerintahan yang sama,” tukasnya. (*)
