Jika dibandingkan saja tak sudi, bagaimana bisa mewakili? Membongkar Sesat Pikir DPR
Retoria.id – Dalam salah satu episode Kontroversi Metro TV, anggota DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus tampil bukan hanya sebagai politisi, tapi juga memproyeksikan dirinya sebagai hakim logika.
Tak tanggung-tanggung dia langsung memvonis pembawa acara sebagai “sesat Pikir” hanya karena berani membandingkan DPR dengan rakyat jelata tukang becak, buruh, dan mereka yang membagi hidupnya untuk tunggakan listrik dengan pajak negara.
Menurut Deddy, perbandingan semacam itu adalah bentuk “adu domba” dan sebaiknya DPR dibandingkan dengan BUMN, bukan rakyat. Iya, betul, kamu tidak salah baca. Wakil rakyat… tidak layak dibandingkan dengan rakyat, terlihat konyol tapi ini faktanya.
Kalimat ini bukan sekadar keliru ia membuka pintu untuk membedah cara berpikir yang tidak hanya salah secara logika, tapi juga bermasalah secara moral dan berbau arogansi struktural.
Baca Juga: 4 Logical Fallacies di Balik Pernyataan Rakyat Juga Korupsi ala Dedi Mulyadi
Baca Juga
Maka mari kita coba lihat pernyataan ini, bukan dengan amarah, tapi dengan logika, teori representasi, dan ilmu retorika yang lebih tinggi dari biaya tunjangan bulanannya.
Kita beri benefit of the doubt. Barangkali Deddy sedang mencoba menyelamatkan martabat logika. Ia bilang, membandingkan DPR dan rakyat adalah “false equivalence” — perbandingan yang tidak seimbang.
Tapi tunggu dulu. Kritik yang muncul dari rakyat tidak bermaksud menyamakan fungsi kerja DPR dan tukang becak, sama sekali tidak. Yang dibicarakan adalah justru disparitas perlakuan, akses, dan keadilan dalam alokasi sumber daya publik.
Kalau dibandingkan saja tak sudi, bagaimana bisa mewakili?
Dalam etika distribusi publik, kita tidak butuh kesamaan fungsi untuk mempertanyakan ketimpangan. Kalau logika Deddy ini kita pakai, maka kita juga tidak boleh mengkritik pejabat karena kita “bukan pejabat”. Kritik publik pun dilarang karena “beda kelas sosial”.
Padahal Ini bukan false equivalence. Ini adalah kritik etis sah terhadap penggunaan dana negara. Dan menolaknya dengan label “sesat logika” justru… ya, sesat logika.
Dalam demokrasi, DPR disebut “wakil rakyat” bukan karena bagus di baliho, tapi karena mereka seharusnya mewakili, mendengar, dan merepresentasikan atau lebih mudah mencerminkan realitas rakyat. Kalau dibandingkan saja tak sudi, bagaimana bisa mewakili?
Dalam teori representasi politik (Pitkin, 1967), wakil rakyat berutang legitimasi pada suara dan kesejahteraan rakyat. Artinya rakyat bukan hanya boleh, tapi harus mengevaluasi wakilnya.
Jadi kalau DPR tidak mau dibandingkan dengan rakyat, barangkali dia bukan wakil rakyat — tapi barang lain wakil dari realitas paralel.
Selain sesat pikir Deddy juga mengklaim perbandingan DPR dan Rakyat adalah “Adu Domba”. Menyebut kritik sebagai “adu domba” adalah trik retoris yang sangat usang tapi nampaknya masih laku keras di ruang kekuasaan. Ini namanya framing, sebuah seni menyulap kritik menjadi konflik horizontal.
Alih-alih menjawab substansi (“kenapa tunjangan rumah 50 juta layak?”), Deddy mengarahkan kamera ke rakyat dan bilang: “Lihat, kalian sedang diadu”.
Sikap seperti ini adalah bias Elitis atau kecenderungan memihak kelompok sendiri (elite) dan menyepelekan kritik dari luar kelompok.
Padahal tidak ada yang mengadu siapa-siapa. Yang sedang terjadi adalah pengaduan publik terhadap arogansi struktural. Dan kalau itu dianggap “adu domba”, barangkali demokrasi memang terlalu gaduh bagi telinga yang terbiasa ditepuk, bukan dikritik.
Deddy mungkin saja lupa, bahwa jabatan publik bukanlah hak istimewa, tapi mandat sosial. Gaji mereka bukan gaji negara, tapi upah kepercayaan rakyat. Maka wajar — bahkan wajib — jika rakyat membandingkan hidupnya dengan mereka yang dibayar dari hasil jerih payahnya.
Jika rakyat merasa suara dan uangnya hanya menghasilkan kenyamanan elite, maka pertanyaan semacam itu bukan “adu domba”, tapi panggilan akal sehat.
Relasi antara DPR dan Rakyat adalah Implikasi dan Irisan
Pernyataan Deddy Sitorus bahwa DPR tidak bisa dibandingkan dengan rakyat pada dasarnya menolak adanya relasi esensial antara yang mewakili dan yang diwakili.
Padahal, dari sudut pandang logika, relasi antara DPR dan rakyat tidak bisa diputuskan sesederhana membandingkan dua profesi berbeda.
Jika kita bicara relasi, ada beberapa jenis hubungan logis yang bisa diuji: relasi ekuivalen, non-ekuivalen, implikasi, dan irisan.
Pertama, apakah DPR dan rakyat ekuivalen? Tentu tidak. Tidak ada yang bilang DPR dan rakyat identik secara fungsi atau jabatan.
Kritik rakyat tidak pernah datang dari tempat ingin menjadi DPR, tapi dari kesadaran bahwa tanggung jawab publik seharusnya sebanding dengan kondisi publik.
Jadi argumen Deddy seakan menyerang sesuatu yang tidak pernah diklaim: tidak ada yang sedang menyamakan jabatan, tapi sedang membandingkan keadilan.
Kedua, apakah DPR dan rakyat tidak ada hubungannya sama sekali? Ini lebih absurd lagi. Tanpa rakyat, DPR bukan siapa-siapa. Mereka lahir dari suara rakyat, dibiayai oleh rakyat, dan diberi mandat oleh rakyat.
Bahkan konstitusi menyebut mereka “wakil rakyat” — bukan “wakil korporasi” atau “wakil sesama elite.” Maka, menyatakan bahwa mereka tidak pantas dibandingkan dengan rakyat sama saja dengan menyangkal asal-usul politik mereka sendiri.
Yang ketiga — dan ini paling penting — hubungan antara rakyat dan DPR bersifat implikatif: keberadaan DPR bergantung pada legitimasi rakyat. Artinya, jika rakyat menarik kepercayaannya, maka DPR kehilangan otoritas moral maupun politis.
Rakyat bukan sekadar objek yang ditenangkan dengan kata-kata indah, tapi adalah sumber utama keberadaan politik para legislator.
Dan yang terakhir, hubungan mereka bersifat beririsan. DPR, sejauh ini, masih terdiri dari manusia — yang secara biologis, ekonomi, dan sosial, berada dalam sistem yang sama dengan rakyat biasa.
Mereka tetap makan dari pasar, menggunakan jalan umum, menyentuh realitas sosial — atau seharusnya begitu. Maka membandingkan penghidupan mereka dengan rakyat bukan hanya wajar, tapi niscaya, jika demokrasi masih berarti sesuatu.
Dengan kata lain, menyatakan bahwa DPR tidak bisa dibandingkan dengan rakyat adalah bentuk pelarian dari kenyataan — kenyataan bahwa mandat kekuasaan itu bukan hak keturunan, tapi kontrak sosial yang bisa, dan harus, dievaluasi oleh yang memberi mandat: rakyat.
Jika logika tidak lagi sanggup menjembatani kenyataan ini, maka yang sesungguhnya “sesat” bukanlah pertanyaan rakyat, tapi cara berpikir pejabat yang menolak untuk bercermin.
Wakil rakyat seharusnya tidak takut dibandingkan dengan rakyat. Jika mereka hidup dalam kenyamanan yang tak bisa dibandingkan, itu justru alarm — bahwa jarak antara yang mewakili dan yang diwakili sudah terlalu jauh.
Dan ketika wakil takut cermin, mungkin sudah waktunya kaca itu dibersihkan. Bukan supaya rakyat bisa melihat wajah mereka, tapi supaya para pejabat bisa kembali melihat rakyat. (*)
Rekomendasi
