Retoria.id – Ada kabar baru untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN). Menteri Keuangan Sri Mulyani meresmikan kebijakan tunjangan tambahan berupa “uang daya tahan tubuh”. Tujuannya sederhana: menjaga stamina dan kesehatan para PNS yang sehari-hari bekerja dalam kondisi rawan, entah itu di laboratorium, di balik layar komputer, atau di lapangan dengan risiko tinggi.
Namun, jangan buru-buru senang. Tidak semua PNS otomatis dapat tunjangan ini. Hanya mereka yang dianggap pekerjaannya bisa mengganggu kesehatan yang masuk kategori penerima. Misalnya, pegawai di BPOM yang harus berhadapan dengan bahan kimia, atau staf IT yang berjam-jam menatap layar komputer.
Baca Juga: Ekonom CELIOS Ajukan 8 Tuntutan Tegas: Copot Sri Mulyani & Sahkan RUU Perampasan Aset
Besarannya Berbeda-beda
Menariknya, jumlah tunjangan ini tidak seragam. Nilainya ditentukan berdasarkan kondisi wilayah dan biaya hidup di tiap provinsi. Nominalnya berkisar antara Rp18 ribu sampai Rp25 ribu per hari. Kalau dihitung sebulan dengan asumsi 22 hari kerja, tunjangan itu setara Rp396 ribu hingga Rp550 ribu.
Berikut gambaran per provinsi:
- Papua: Rp25 ribu per hari (±Rp550 ribu per bulan)
- Maluku Utara: Rp22 ribu per hari (±Rp484 ribu per bulan)
- Maluku: Rp20 ribu per hari (±Rp440 ribu per bulan)
- Sebagian besar Jawa, Sumatra, Kalimantan, Bali, Sulawesi: Rp19 ribu per hari (±Rp418 ribu per bulan)
- Sumbar, Jambi, Lampung, Kalteng, Sulbar: Rp18 ribu per hari (±Rp396 ribu per bulan)
Bentuk Apresiasi
Pemerintah menyebut tunjangan ini bukan sekadar angka di slip gaji, tapi bentuk apresiasi. Meski terlihat kecil, tambahan ini diharapkan bisa membantu menjaga kesehatan ASN agar tetap prima melayani masyarakat.
Baca Juga: BUMN Turun Tangan: Andre Rosiade Dorong Distribusi Minyakita Agar Harga Tak Melonjak
“Pekerjaan mereka tidak mudah, ada risiko yang nyata. Maka pemerintah perlu hadir dengan dukungan konkret,” begitu penjelasan ringkas yang dikutip dari pernyataan resmi Kementerian Keuangan.
Respon ASN
Di kalangan ASN, kebijakan ini memunculkan beragam tanggapan. Ada yang menyambut baik karena merasa akhirnya pemerintah peduli pada kesehatan mereka. Tapi tak sedikit juga yang menilai jumlahnya terlalu kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan nyata, misalnya membeli vitamin atau biaya kesehatan lainnya.
Terlepas dari pro dan kontra, kebijakan ini menegaskan satu hal: kesehatan PNS mulai masuk hitungan serius dalam kebijakan keuangan negara.
