Retoria.id – Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menuntut reset total arah kebijakan ekonomi dengan menyampaikan delapan permintaan krusial kepada pemerintah. Laporan bertajuk “Shrinking Middle Class, Pajak, Utang dan Jalan Keluarnya” disusun oleh tiga ekonom: Nailul Huda (Direktur Ekonomi), Bhima Yudhistira Adhinegara (Direktur Eksekutif), dan Media Wahyudi Askar (Direktur Kebijakan Fiskal).
Laporan ini menyoroti situasi mencemaskan: kelas menengah menyusut, indikasi pertumbuhan ekonomi Q2 2025 bertolak belakang dengan realitas di lapangan, dan kesulitan rakyat untuk membeli beras dengan harga terjangkau . Apalagi ditambah lonjakan PHK dan arus perpindahan tenaga kerja ke sektor informal .
Baca Juga: BUMN Turun Tangan: Andre Rosiade Dorong Distribusi Minyakita Agar Harga Tak Melonjak
8 Tuntutan CELIOS
1. Copot Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
2. Batalkan kenaikan tunjangan DPR. Tetapkan gaji tunggal — maksimal 3× UMP Jakarta — dan buka transparansi dana reses. Bentuk juga komite remunerasi independen.
3. Terapkan Pajak Kekayaan dan sahkan RUU Perampasan Aset untuk mempersempit ruang pelarian koruptor.
4. Revisi menyeluruh regulasi pajak: batalkan kenaikan pajak yang membebani rakyat dan turunkan PPN ke 8%.
5. Pangkas anggaran Polri, evaluasi program MBG, Kopdes Merah Putih, dan Danantara—alihkannya menjadi subsidi tunai bagi rakyat kecil.
6. Restrukturisasi utang pemerintah dan hentikan penambahan utang baru yang tidak perlu.
7. Laksanakan putusan MK terkait pelarangan rangkap jabatan Menteri/Wamen—khususnya Menteri Investasi yang merangkap CEO Danantara.
8. Hentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang merugikan negara, termasuk IKN dan food estate.
Baca Juga: Mentan Soroti Mafia Pangan hingga Pupuk Palsu yang Rugikan Petani
Kepercayaan publik tercabik jika kebijakan lebih menguntungkan elit ketimbang rakyat. CELIOS menekankan kritik akademik bertujuan memperbaiki sistem, bukan mencari popularitas .
Menurunnya kelas menengah menandai defisit kesejahteraan—belum lagi stagnasi daya beli dan disparitas sosial yang kian tajam.
Sekaligus, tuntutan ini mencerminkan desakan publik dan akademisi agar ekonomi berorientasi rakyat, bukan oligarki.
