Respons Felix Siauw soal Tudingan Tempo Dukung LGBT: Kalau Propaganda, Saatnya Boikot

Ustaz Felix Siauw ikut angkat bicara menanggapi kontroversi unggahan Instagram Tempo yang dinilai sebagian warganet sebagai bentuk dukungan terhadap kelompok LGBT, Jumat (26/7/2026) pukul 21.24 WIB.

Melalui kolom komentar akun Instagram Tempo, ia menulis secara tegas, “Kalau Tempo mau propaganda untuk dukungan ke perilaku LGBT, artinya saatnya boikot Tempo nih.”

Komentar tersebut langsung ramai diperbincangkan dan memicu pro-kontra di kalangan warganet sejak beredar pada akhir Juni 2026.

Awal Mula Kontroversi

Polemik ini bermula dari unggahan Tempo di Instagram yang memuat konten bertajuk “Kekerasan dan Kriminalisasi Kelompok LGBT Masih Marak”. Dalam unggahan itu, Tempo menuliskan narasi pembuka sebagai berikut:

“Keragaman gender dan seksualitas masih menjadi topik yang enggan dibahas masyarakat secara terbuka. Pemahaman mengenai identitas gender dan orientasi seksual pun masih dianggap tabu. Kurangnya pengetahuan atas topik ini sering berujung pada diskriminasi terhadap kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Persekusi hingga penganiayaan kerap dialami kelompok ini.”

Tempo juga menyatakan pihaknya telah berbincang dengan Arisdo Gonzales, seorang aktivis dari Pelangi Nusantara, mengenai keragaman gender dan seksualitas.

Unggahan inilah yang kemudian memantik gelombang kritik dari sebagian warganet yang menilai Tempo telah melampaui batas pemberitaan dan berpihak pada kelompok LGBT.

Merespons gelombang komentar yang masuk, Tempo mengeluarkan klarifikasi melalui kolom komentar postingan tersebut pada Rabu, 25 Juni 2026.

“Teman-teman, terima kasih untuk semua komentarnya. Kami meliput mereka yang mengalami diskriminasi atau kekerasan, sebagaimana kami juga meliput kelompok lain yang mengalami perlakuan tidak adil, termasuk kelompok yang pandangannya mungkin tidak kami sepakati,” tulis Tempo.

Tempo juga menyinggung rekam jejaknya dalam meliput berbagai isu sensitif, termasuk liputan dan film dokumenter tentang peristiwa “Kilometer 50”, serta memberikan ruang bagi keluarga korban yang menuntut keadilan dalam kasus dugaan pembunuhan di luar hukum oleh aparat.

“Salah satu peranan media menurut Undang-Undang Pers adalah menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan,” tambah Tempo dalam klarifikasinya.

Respon Warganet

Kontroversi ini tak hanya menyulut komentar di Instagram, tetapi juga merambat ke platform X (Twitter). Warganet terbagi antara yang membela langkah editorial Tempo dan yang menilai unggahan tersebut telah melampaui batas.

Di Instagram Tempo, akun @fathianpujakesuma menilai konten itu sebatas kerja jurnalistik biasa. “Gue lihat ini lebih ke reportase, bukan keberpihakan. Sama kayak meliput sekte penyembah ubur-ubur gitu misalnya,” tulisnya.

Berbeda pandangan, akun @gilangsamudro mengungkapkan kekhawatirannya. “Tempo? Jgn dinormalisasi lho. Walaupun cuma ‘wawancara’ tapi cuplikan ini bisa misleading. Ada yg mikir ‘oh orang-orang itu ada dan normal-normal aja ya’. Belum lagi kalo anak-anak penerus bangsa yg nonton. Gimana tuh Tempo,” tulisnya.

Akun @sketch.van memilih nada berbeda dan mengapresiasi langkah Tempo, sementara akun @windayu23 menyuarakan keberatan secara lebih panjang.

“Saya berteman dengan siapa saja, termasuk mereka yang LGBT, tanpa perlu mendiskriminasi. Tapi jujur, secara prinsip saya tidak mendukung dan berharap mereka bisa berubah. Tolong jangan diberi ruang untuk penyimpangan seperti ini,” tulisnya.

Di platform X, akun @Anariadwiri menyoroti dimensi yang lebih luas dari polemik ini. “Isu Tempo dukung LGBT menjadi sorotan karena menyentuh persoalan nilai dan pandangan masyarakat. Apa pun sikap sebuah media, publik tetap memiliki hak untuk mengevaluasi apakah pemberitaan yang disajikan sesuai dengan harapan pembacanya,” tulisnya.

Akun @AriyaAulizshizy mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam menyikapi isu semacam ini. “Perdebatan soal Tempo dukung LGBT menunjukkan bahwa isu sosial selalu sensitif. Karena itu, verifikasi informasi menjadi hal yang wajib dilakukan,” ujarnya.

Kasus ini kini menjadi perbincangan luas di berbagai platform digital karena menyentuh dua isu yang sama-sama sensitif di Indonesia, kebebasan pers dalam meliput kelompok marginal dan batasan etika pemberitaan menurut nilai-nilai yang dipegang mayoritas masyarakat.