Retoria.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan inisiatif pemerintah untuk menyediakan makanan siang bergizi bagi siswa sekolah. Tujuannya adalah memastikan bahwa anak-anak mendapatkan asupan gizi yang memadai di tengah jam sekolah, terutama di daerah yang memiliki tantangan pemerataan pangan.
Namun belakangan ini, muncul usulan dari Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris (Fraksi PDIP), agar skema pemberian MBG diubah menjadi pemberian uang tunai kepada orang tua siswa, agar mereka sendiri yang menyiapkan makanan bergizi untuk anaknya. Usulan ini dipicu munculnya beberapa kasus keracunan makanan di sekolah, serta dugaan bahwa prosedur operasional standar (SOP) MBG di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak selalu dijalankan dengan baik.
Respons Istana
Menanggapi usulan tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan beberapa hal penting:
1. Penghargaan terhadap Ide
Ia menyebut bahwa usulan- usulan seperti itu sah saja disampaikan oleh siapa pun, karena diskusi publik dan evaluasi kebijakan adalah bagian dari proses pemerintahan.
2. Kepastian Skema Saat Ini yang Terbaik
Meskipun menghargai ide tersebut, Prasetyo menyatakan bahwa pemberian makanan langsung di sekolah (skema MBG yang berjalan sekarang) dianggap sebagai konsep terbaik oleh pemerintah dan oleh BGN (Badan Gizi Nasional) untuk dijalankan.
3. Kesediaan Memperbaiki Jika Ada Catatan Masalah
Bila ada laporan valid mengenai masalah—seperti SOP yang tidak dijalankan dengan baik, risiko kesehatan, atau insiden keracunan—pemerintah mengaku siap untuk menampung, mengevaluasi, dan memperbaiki.
Baca Juga: Serapan Anggaran MBG Masih Rendah, Menkeu Purbaya Siap Alihkan Dana ke Program Lain
Kritik dan Alasan Usulan Uang Tunai
Beberapa kritik dan alasan yang diutarakan oleh pengusul skema uang tunai antara lain:
- Kualitas pelaksanaan SOP: Diduga banyak sekolah atau pihak pelaksana yang tidak mematuhi SOP secara terinci. Misalnya, persiapan bahan baku yang dilakukan sangat malam, memasaknya dini hari, pengemasan pagi hari, kemudian makanan baru disajikan menunggu beberapa jam. Hal ini meningkatkan risiko kontaminasi.
- Insiden Keracunan: Kejadian keracunan beberapa siswa menjadi pemicu kekhawatiran bahwa distribusi makan gratis melalui MBG belum sepenuhnya aman.
- Kemungkinan fleksibilitas lokal: Dengan uang tunai, orang tua murid bisa menyesuaikan menu dengan kondisi lokal, selera anak, dan ketersediaan bahan makanan setempat, yang diharapkan bisa meningkatkan kualitas gizi dan keamanannya. (Meski ini sebagian bersifat asumsi yang muncul dalam diskusi publik atas usulan tersebut.)
Pertimbangan Pemerintah terhadap Skema Uang Tunai
Beralih ke sistem uang tunai tentu membawa sejumlah pertimbangan risiko dan tantangan:
- Pengawasan dan akuntabilitas: Pemberian uang tunai harus disertai mekanisme kontrol agar dana digunakan sesuai tujuan: untuk membeli makanan bergizi, bukan dialihkan ke penggunaan lain.
- Standarisasi gizi: Jika orang tua membeli sendiri makanan, akan sulit secara seragam menjamin standar gizi minimum seperti protein, sayur, buah, atau keamanan pangan.
- Biaya logistik versus beban administratif: Meski uang tunai bisa mengurangi beberapa beban operasional (seperti pengadaan kolektif, pengolahan, distribusi), skema tersebut kemungkinan menghadirkan beban administratif baru—misalnya verifikasi keaslian penggunaan dana, pengawasan lokal, dan potensi penyalahgunaan.
- Efek terhadap ekonomi lokal: Skala pembelian makanan oleh instansi pemerintah bisa mendorong pasar lokal penyedia bahan baku/penyedia katering. Perubahan ke uang tunai mungkin berdampak ke pelaku usaha tersebut.
Resiko ketimpangan & kehilangan program layanan pendukung: Kadang MBG bukan hanya makanan, tetapi juga bagaimana sekolah dan BGN dapat memastikan bahwa anak-anak benar-benar makan di sekolah, dengan pengawasan kesehatan/sekolah. Uang tunai bisa membuat partisipasi menjadi kurang terstruktur.
Dari respons Istana, terlihat bahwa pemerintah belum berencana mengganti skema MBG menjadi uang tunai secara fundamental. Meski usulan uang tunai dianggap sah dan akan ditampung, skema makan bergizi gratis langsung di sekolah tetap dipandang sebagai metode terbaik saat ini.
Pemerintah terbuka terhadap kritik dan perbaikan, terutama terkait SOP dan insiden keracunan, tetapi belum ada sinyal kuat bahwa perubahan besar ke skema uang tunai akan segera dilakukan.
