Retoria.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) melalui unit yang disebut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), bertujuan menyediakan layanan dapur yang menyuplai makanan bergizi bagi siswa sekolah. Dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama BGN pada 15 September 2025, anggota DPR Nurhadi mengemukakan dugaan bahwa sekitar 5.000 titik dapur MBG fiktif — yakni lokasi yang tercatat dalam sistem tetapi belum dibangun — telah masuk dalam daftar pengajuan program.
Nurhadi juga melaporkan adanya oknum yang menjual lokasi titik dapur MBG kepada investor, sebelum dapur tersebut bahkan dibangun. Ia menilai bahwa sistem verifikasi dan pengawasan BGN selama ini lemah sehingga membuka peluang penyalahgunaan seperti ini.
Isi Tuduhan Nurhadi
Beberapa poin utama dari tuduhan Nurhadi:
- Ada oknum yang “mengunci” lokasi/lokasi titik dapur MBG ke BGN, meskipun tidak ada pembangunan fisik yang dilakukan.
- Titik-titik ini kemudian dijual ke investor/pihak lain, meskipun belum memenuhi syarat pembangunan, sehingga menjadi “fiktif” dalam arti tidak berwujud nyata meskipun secara administratif tercatat.
- Progres pembangunan banyak yang tidak berjalan walau telah melewati tenggat waktu yang ditetapkan — Nurhadi menyebut misalnya 45 hari sebagai salah satu batas waktu untuk memulai pembangunan.
Karena anggaran MBG sangat besar, Nurhadi menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas harus diperkuat.
Baca Juga: Istana Tegaskan Skema MBG Sekarang Paling Baik, Meskipun Usulan Uang Tunai Muncul Kuat
Klarifikasi dan Bantahan dari BGN
BGN merespons tuduhan ini dengan beberapa klarifikasi, bahwa istilah “fiktif” kurang tepat jika ditafsirkan sebagai proyek yang mendapat dana tapi tidak dijalankan. Berikut poin-penting bantahan dari BGN:
1. “Booking Titik” & Proses Pengajuan
BGN menyampaikan bahwa titik-titik yang disebut fiktif sebenarnya adalah calon mitra yang telah “booking titik” — yakni telah mendaftar dan mendapatkan identifikasi dalam sistem, tetapi belum memasuki tahap operasional.
2. Belum Ada Dana yang Diberikan
BGN memastikan bahwa belum satu pun titik dari 5.000 tersebut telah menerima anggaran operasional, karena belum memenuhi persyaratan administratif atau tahap verifikasi dan validasi.
3. Rollback Proses & Verifikasi Ketat
Karena banyak pengajuan yang tidak diikuti dengan progres fisik dalam waktu yang ditetapkan (misalnya 20–45 hari), BGN melakukan kebijakan rollback — mengembalikan status pengajuan untuk titik-titik yang tidak menunjukkan aktivitas ke proses awal. Titik-titik tersebut kemudian bisa dihapus jika tidak ada tindak lanjut.
4. Penutupan Pendaftaran Sementara dan Penghapusan Akun Non-Progresif
Saat ini pendaftaran untuk dapur MBG sedang ditutup sementara untuk memungkinkan tahap verifikasi bagi yang sudah terdaftar. Akun/aplikasi yang tidak menunjukkan bukti pembangunan akan dihapus.
Baca Juga: Serapan Anggaran MBG Masih Rendah, Menkeu Purbaya Siap Alihkan Dana ke Program Lain
Analisis & Implikasi
Berdasarkan data yang ada, berikut beberapa hal yang patut dicermati dan implikasi dari tuduhan dan respons tersebut:
Aspek Temuan / Tantangan Potensi Dampak
- Verifikasi & Validasi Sistem memungkinkan pendaftaran dulu, pembangunan nanti. Ada celah bagi pihak mendaftar hanya untuk “nomor ID” atau titik dalam sistem tanpa niat membangun. Kalau tidak diperbaiki, akan banyak terdaftar tanpa realisasi, menyebabkan anggaran tidak efisien dan program tak menyentuh sasaran.
- Pengawasan Lapangan Keterbatasan pengawasan fisik (inspeksi langsung) mulai sejak pendaftaran dan on-ground verifikasi. Risiko mis-laporan, ketidaksesuaian data, potensi fraud, dan kepercayaan publik menurun.
- Akuntabilitas Administratif Titik yang “booking” atau dalam proses pengajuan bisa terus bertahan dalam sistem meskipun tidak menunjukkan progres. Bisa memunculkan sistem yang penuh entri tanpa hasil nyata, mempersulit evaluasi kinerja program.
- Transparansi Anggaran Perlu kejelasan kapan dan kepada siapa dana dikucurkan, siapa yang bertanggung jawab jika dana disalahgunakan atau proyek tidak terlaksana. Jika audit dan pengawasan tidak tegas, potensi kebocoran anggaran atau misalokasi anggaran jadi lebih tinggi.
Dari debat antara DPR (Nurhadi) dan BGN, beberapa kesimpulan serta rekomendasi muncul:
- Meskipun ada indikasi koordinasi sistem yang kurang optimal (termasuk celah dalam proses pendaftaran dan pengajuan), dari sisi BGN belum ada bukti bahwa dana publik telah disalurkan ke titik-titik yang benar-benar “fiktif” dalam arti sudah dibiayai tapi tidak dijalankan.
- Istilah “fiktif” dalam pengamatan Nurhadi tampaknya merujuk pada lokasi yang tercatat tetapi belum dibangun, bukan proyek yang sudah dianggarkan dan gagal atau menyalahgunakan anggaran.
- Untuk memastikan program MBG berjalan sesuai tujuan, perlu dilakukan perbaikan sistem verifikasi (termasuk verifikasi fisik di lapangan), audit secara berkala, transparansi daftar titik dapur dengan status pembangunan, dan mekanisme sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi kewajiban pembangunan setelah disetujui.
Sumber: https://www.retoria.id/nasional/2571592698/tuduhan-dapur-mbg-fiktif-dan-respons-bgn
