Retoria.id – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak Iran agar segera mempercepat langkah menuju perundingan terkait kesepakatan program nuklir, seraya memperingatkan bahwa “waktu terus menipis”.
Pernyataan ini disampaikan di tengah peningkatan bertahap jumlah kekuatan militer AS di kawasan Teluk Persia.
Dalam unggahannya di media sosial, pemimpin Gedung Putih itu menegaskan bahwa pihak Iran sedang menghadapi pergerakan cepat sebuah “armada besar” yang melaju dengan kekuatan, semangat, dan tekad yang tinggi.
Menurut Trump, ia menginginkan Iran segera duduk di meja perundingan untuk menyepakati sebuah “perjanjian yang adil dan setara”, dengan syarat utama yang ia tekankan secara khusus, yakni format “tanpa senjata nuklir”.
Iran sendiri tetap mempertahankan posisi tradisionalnya, Teheran menyatakan bahwa program nuklirnya semata-mata ditujukan untuk tujuan damai dan telah berulang kali membantah adanya niat untuk mengembangkan senjata nuklir.
Baca Juga: Mengapa Trump Membatalkan Serangan ke Iran? ‘Rencana Rahasia’ Terungkap…
Pada saat yang sama, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan bahwa diplomasi yang dijalankan melalui ancaman militer tidak akan membuahkan hasil.
Ia menyatakan, jika perundingan ingin memiliki bentuk yang nyata dan jelas, maka ancaman, tuntutan berlebihan, serta pertanyaan-pertanyaan yang tidak rasional harus ditinggalkan.
Salah satu hal lain yang menarik perhatian dari pernyataan Trump adalah perbandingannya antara skala kekuatan angkatan laut AS di Teluk Persia dengan pasukan yang pernah dikirim ke Venezuela.
Ia menyebut bahwa penempatan saat ini bahkan lebih besar dibandingkan kekuatan yang dikirim ke Venezuela sebelum upaya penangkapan Nicolás Maduro.
Presiden AS itu menambahkan bahwa pasukan tersebut “siap menjalankan misinya dengan cepat, termasuk menggunakan kekuatan jika diperlukan”.
Akar persoalan ini bermula dari kesepakatan nuklir Iran yang ditandatangani pada tahun 2015. Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) disepakati antara Iran dan kelompok P5+1 Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Inggris, Prancis, dan Jerman dengan mediasi Uni Eropa.
Baca Juga: Sanksi AS Hantam Ekspor Karpet Iran, Anjlok Tajam dalam Tiga Dekade
Tujuan utamanya adalah menjamin bahwa program nuklir Iran hanya bersifat damai, sebagai imbalan atas pencabutan sanksi.
Namun pada tahun 2018, pemerintahan Trump secara sepihak menarik Amerika Serikat keluar dari kesepakatan tersebut dengan alasan bahwa dokumen itu tidak cukup memperhitungkan program rudal Iran serta pengaruhnya di kawasan.
Setelah itu, Washington kembali memberlakukan sanksi ekonomi yang keras terhadap Teheran. Secara formal JCPOA masih ada, tetapi dalam praktiknya tidak berjalan sepenuhnya, sementara perundingan untuk menghidupkannya kembali terus berlangsung dengan hasil yang berbeda-beda pada berbagai periode.
Situasi kian sensitif dengan munculnya informasi bahwa pada musim panas 2025, Angkatan Udara AS bersama sekutunya melancarkan serangan besar terhadap tiga fasilitas utama program nuklir Iran, yakni Natanz, Fordo, dan Isfahan.
Sebagai balasan, Iran dilaporkan meluncurkan serangan rudal balistik ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar. Setelah itu, penggunaan kekuatan dihentikan dan situasi relatif mereda, meski secara umum ketegangan masih tetap tinggi.
Kesimpulannya, semakin masing-masing pihak berupaya menekan dan mempercepat lawannya, semakin besar pula risiko bahwa kesalahan kecil dapat berubah menjadi krisis besar.
Karena itu, pertanyaan utama dalam beberapa bulan ke depan hanyalah satu: apakah diplomasi benar-benar akan menang, atau justru pintu ketegangan baru kembali terbuka.
Yang jelas, jika perundingan dapat bertumpu pada prinsip-prinsip yang nyata, transparan, dan beraturan, risiko bagi kawasan dapat ditekan jika tidak, setiap pernyataan berpotensi memicu gelombang ketegangan baru. (*)
