Retoria.id – Tanggul beton di pesisir Cilincing, Jakarta Utara, tengah ramai menjadi perbincangan sebagian publik di media sosial.
Struktur yang disebut membentang sekitar 2 hingga 3 kilometer itu viral usai dianggap menyulitkan nelayan melaut di Cilincing.
Sebuah video yang diunggah akun Instagram @cilincinginfo yang tayang pada 7 September 2025, memperlihatkan tanggul beton tersebut. Dalam rekaman itu, seorang warga menyoroti dampaknya bagi nelayan.
“Tanggul beton nih di Pesisir Cilincing, menyulitkan nelayan pesisir untuk melintas. Jadi awalnya perlintasan nelayan, sekarang harus memutar jauh,” ujar seorang nelayan dalam video tersebut.
Lantas, bagaimana tindak lanjut dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menyikapi polemik tanggul beton di Cilincing sejauh ini?
Baca Juga: Dari Kampus ke Komunitas: Riset Doktoral Dekan UBSI tentang Komunikasi Nelayan Kecil
Pramono Anung: Urusan Pemerintah Pusat dan KCN
Perihal polemik ini, Pemprov DKI Jakarta sempat menegaskan pembangunan tanggul itu bukan kewenangan mereka.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo mengatakan proyek tersebut merupakan urusan pemerintah pusat yang digarap oleh swasta.
“Ini merupakan kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada swasta PT Karya Citra Nusantara (KCN),” kata Pramono kepada awak media di Jakarta, pada Kamis, 11 September 2025.
Pramono mengakui isu tanggul beton ini memicu keresahan masyarakat, terutama nelayan yang merasa penghasilannya berkurang. Ia pun meminta pihak KCN untuk segera menanggapi persoalan ini.
“Saya sudah minta dinas terkait mengundang KCN agar memberikan klarifikasi. Harus ada jaminan akses bagi para nelayan yang beraktivitas di wilayah tersebut,” tegasnya.
Bos KCN Klaim Itu Bangunan Pelabuhan
Menjawab polemik tanggul beton yang sempat ramai di medsos itu, Direktur Utama PT KCN, Widodo Setiadi akhirnya buka suara.
Widodo Setiadi mengklaim, tanggul beton yang viral itu bukanlah pembatas laut, melainkan bagian dari pembangunan pelabuhan.
“Kami bukan bikin pulau lalu dijual atau bikin perumahan. Kami membangun pelabuhan. Ini bukan milik kami, tapi milik pemerintah,” kata Widodo dalam konferensi pers di kawasan KCN Marunda, Jakarta Utara, pada Jumat, 12 September 2025.
Widodo menjelaskan proyek pelabuhan KCN merupakan hasil kerja sama pemerintah dengan swasta.
Pembangunan ini, lanjut Widodo, tidak menggunakan dana APBN maupun APBD. Semua infrastruktur yang berdiri nantinya akan menjadi aset negara di bawah Kementerian Perhubungan.
“Pemerintah tidak keluar uang Rp1 pun dalam proyek ini. Justru proyek ini bisa jadi contoh di daerah lain untuk menggerakkan ekonomi,” ucap Widodo.
KCN Mendata 700 Nelayan, 1000 Kapal Kecil
Dalam kesempatan yang sama, Widodo menjelaskan progres pembangunan pelabuhan sudah 70 persen. Pier 1 sudah rampung, Pier 2 ditargetkan selesai tahun depan.
Adapun, Pier 3, yang paling banyak disorot karena adanya struktur beton, disebut masih dalam proses pengerjaan.
Terkait hal tersebut, Widodo menegaskan pihaknya tidak menutup mata terhadap keberadaan nelayan. KCN, terangnya, telah mendata 700 nelayan dan lebih dari 1.000 kapal kecil di kawasan Cilincing.
“Pertanyaannya, apakah akses nelayan tetap ada? Di gambar rencana sudah disiapkan jalur 800 meter dari Pelindo untuk keluar masuk nelayan. Jadi mereka tetap bisa melintas,” jelas Widodo.
Ia juga menyebut KCN sedang berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyediakan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan fasilitas terpadu bagi masyarakat pesisir.
Selain itu, ada program penanaman bakau dan solusi untuk jarak pemancingan yang semakin jauh.
“Memang jarak melaut bertambah. Kami sedang mencari formula agar penghasilan nelayan tidak turun. Minimal ada bantuan agar kehidupan sehari-hari tetap terjaga,” tukas Widodo.
