Retoria.id – Beberapa minggu terakhir, rasanya sulit sekali menulis dengan kepala dingin rasional, dan logis. Bawaannya selalu emosional daya afeksi kita rasanya selalu terpompa. Ini uniknya DPR di negeri ini pernyataan-pernyataannya bukan buat rakyat jadi mikir tapi buat emosi.
Minggu ini rasanya benar-benar klimak, publik menyaksikan pertunjukan yang menyedihkan dari orang-orang yang mestinya menjadi orang yang paling representatif dan menjadi cerminan dari ragam warna-warni rakyat terasa kian jauh dan kontras orientasinya.
Titik pancang ketegangan ini dimulai dari perhatian publik terhadap tunjangan perumahan anggota DPR RI yang disebut-sebut bisa mencapai angka miliaran. Dari anggaran beras 12 juta sebulan yang disebut “hanya”. Ini yang beban negara rakyat apa di DPR sebenarnya?
Di tengah krisis, ketimpangan, dan ketidakpastian ekonomi, wajar bila rakyat mempertanyakan “Kenapa wakil kami hidup seperti raja, sementara kami sibuk bertahan hidup dari utang, PHK, dan harga sembako yang melonjak?” Belum lagi rekening dan tanah yang diambil.
Namun jawaban yang datang bukanlah penjelasan jujur, bukan pula empati. Yang datang adalah logika beku dan sindiran merendahkan. Anggota DPR Deddy Sitorus menyebut perbandingan antara dirinya dan rakyat jelata sebagai “sesat logika” atau fallacy.
Seolah-olah menjadi wakil rakyat bukan berarti harus hidup sebagaimana rakyat. Seolah-olah representasi hanya berlaku di kotak suara, tapi tidak dalam kenyataan sosial.
Tidak cukup dibilang rakyat jelata, dan sesat pikir, Ahmad Sahroni—anggota DPR lainnya—menyebut mereka yang menyuarakan pembubaran DPR sebagai “orang tolol sedunia.” Katanya, kritik seperti itu tidak masuk akal.
Tapi yang luput dari pengamatan beliau, bahwa banyak yang menyerukan itu bukan karena benci dengan konsep DPR, tapi muak se muak-muaknya dengan isinya?
Lalu tragede yang terjadi tadi malam saya menganggapnya ini sebagai titik kulminasi yang paling mengiris sisi nurani rakyat, rakyat yang turun ke jalan di depan gedung DPR, menyuarakan tuntutan, malah harus berhadapan dengan represifitas brutal. Ditabrak dengan mobil baja bahkan dilindas. Ya, dilindas —dan itu bukan metafora.
Jadi silahkan tarik garis yang paling logis dan emosional di sini.
Pertama, rakyat punya hak penuh untuk membandingkan kehidupan mereka dengan wakilnya. Karena dalam demokrasi, kekuasaan adalah mandat —bukan hak istimewa yang melekat karena gelar atau jabatan.
Wakil rakyat yang alergi dibandingkan dengan rakyatnya, sebaiknya bercermin mungkin Anda sedang tidak mewakili siapa-siapa, kecuali diri sendiri dan sesama elite.
Kedua, kritik keras seperti seruan “bubarkan DPR” tidak lahir dari ketololan, melainkan dari frustrasi yang mendalam, sekali lagi frustrasi. Ini bukan anti-demokrasi, ini justru ekspresi tertinggi dari demokrasi. Untuk apa dipertahankan jika keberadaannya sama dengan tiadanya artinya selalu menarik diri dari suara-suara rakyat.
Alih-alih menjaga rakyat malah menjauh dari mereka. Menyebut kritik seperti itu sebagai “tolol” adalah cara malas untuk membungkam suara mereka yang tidak punya akses siaran pers, tidak punya mikrofon, tidak punya panggung.
Dan terakhir, soal rakyat yang dilindas secara fisik— Saya teringat kata- kata dari Jenderal A.H. Nasution “Tidak ada prajurit tolol, kecuali jenderalnya yang goblok.”
Sebagian besar tipikal pejabat di Republik ini adalah orang-orang yang miskin empati, pengecut dan feodal. Di otaknya tak ada strategi untuk menyejahterakan rakyat.
Di hatinya nihil sikap untuk bertanggungjawab. Kata “integritas” sejatinya tak mereka kenal. Jika terjadi sesuatu yang fatal seperti saat ini, yang pertama mereka salahkan anak buah atau pihak lain.
Jangan bermimpi mereka bilang saya yang salah dan saya akan mundur sebagai bentuk tanggungjawab. Tempat mereka adalah kejayaan dan kesuksesan, adapun kesalahan adalah mutlak milik anak buah yang dalam kasus ini adalah anak anak kemarin sore yang terdoktrin secara prima.
Ayolah Pak, Bu jangan jadi “sampah” dalam kenangan generasi mendatang. Sikap ksatria bukan terletak pada seragam gagah dan senjata yang garang, tapi pada keberpihakan kalian kepada rakyat…
Sudah dibilang rakyat fallacy. Sudah dicap tolol. Sekarang dilindas. Apa lagi selanjutnya?
Demokrasi bukan hanya tentang prosedur pemilu lima tahunan, tapi soal relasi harian antara yang dipilih dan yang memilih. Saat yang dipilih merasa lebih tinggi dari yang memilih, demokrasi itu mati. Pelan-pelan, tapi pasti.
Jadi ketika rakyat marah, bukan berarti mereka bodoh. Ketika rakyat turun ke jalan, bukan berarti mereka ingin menghancurkan negara. Mungkin mereka hanya sedang berusaha keras agar negara ini tak kehilangan akal dan nurani. (*)
Ibrahim, Pegiat Diskusi Teras dan Penulis Buku Panorama di Negeri Kecil
