Retoria.id – Sejumlah tokoh memilih untuk walk out dalam momen audiensi terkait ijazah Joko Widodo (Jokowi) yang digelar Komisi Percepatan Reformasi Polri atas inisiasi pakar hukum tata negara, Refly Harun yang digelar di gedung STIK-PTIK, Jakarta Selatan pada Rabu, 19 November 2025.
Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra yang turut hadir dalam audiensi tersebut mengaku ada penjagaan ketat bahkan sebelum acara dimulai.
“Pertemuan yang dilaksanakan di PTIK, layaknya seperti pertemuan yang sangat rahasia karena sejak saya datang, sudah ditanya di depan, dari mana, keperluannya apa, segala macam,” ucap Sri Radjasa dalam podcast yang diunggah di kanal YouTube Forum Keadilan TV pada Rabu, 19 November 2025.
“Ketat sekali dan itu terbukti bahkan ternyata wartawan juga tidak boleh meliput, kan,” lanjutnya.
Walk Out Usai Jimly Asshiddiqie Beri 2 Opsi untuk Tersangka Ijazah Jokowi
Sri Radjasa mengatakan bahwa ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie meminta Roy Suryo cs yang turut hadir dalam pertemuan itu untuk keluar dari ruangan atau tetap hadir tapi tidak memberikan pendapat.
“Ini menjadi yang aneh buat saya dan Refly. Akhirnya kita berunding. Tapi ada dua opsi pilihan, (Roy Suryo cs) boleh di ruangan, duduk di belakang dan tidak boleh berpendapat. Ini lebih parah lagi, untuk apa ada forum audiensi tapi tidak boleh berpendapat?” jelasnya.
Kata Sri Radjasa, setidaknya ada sekitar 25 orang yang hadir dalam audiensi tersebut dan sebagian mengikuti walk out, serta sebagian lainnya tetap bertahan di ruangan.
Alasan Refly Harun Ajak Tersangka Ijazah Jokowi Audiensi
Ada 4 tersangka yang hadir atas undangan Refly untuk mengikuti audiensi tersebut, yaitu Roy Suryo, Tifauzia Tyassuma atau dokter Tifa, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Muhammad Rizal Fadillah.
Kehadiran keempat orang tersebut, menurut Sri Radjasa untuk memberikan Komisi Percepatan Reformasi Polri mendapat masukan yang seimbang dari kedua belah pihak, mengingat ada Otto Hasibuan sebagai anggota adalah kuasa hukum Jokowi.
“Jimly sendiri mengatakan bahwa persoalan Roy Suryo ini tidak bisa diangkat ke persidangan karena penetapan ijazah itu asli atau palsu belum kita ketahui,” kata mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN) itu.
“Tapi, kenyataannya Jimly membuat keputusan tersangka harus keluar, satu hal yang menurut saya itu kontradiksi,” sambungnya.
Jimly Asshiddiqie sendiri sempat menyebut bahwa permintaan untuk Roy Suryo cs keluar karena status tersangka dan menghormati proses hukum yang berlangsung.
Hal itu lantas menjadi alasan yang tak bisa diterima oleh Sri Radjasa dan mengingatkan tim reformasi Polri harus independen dengan menerima masukan dari berbagai pihak.
Pertemuan Awal yang Direncanakan Secara Personal antara Roy Suryo cs dengan Komisi Reformasi Polri
Sebelum audiensi digelar, Sri Radjasa mengatakan bahwa awalnya pertemuan akan dilakukan secara personal, sehingga tidak dalam forum besar.
“Awalnya, Refly menghendaki pertemuan itu satu-satu, dengan Pak Jimly, Pak Mahfud, dan dengan Pak Yusril. Tadinya, kita mau mengadakan pertemuan terpisah,” ujar Sri Rajasa.
Namun, sebelum ada pertemuan itu, Refly Harun mendapat undangan dari Ahmad Dofiri dan menggelar pertemuan di PTIK, yang menurut Sri Radjasa kurang fair dalam pemilihan lokasi.
“Di situ (PTIK) saya pikir juga tidak fair karena di situ kelihatan sekali ada intervensi para petinggi Polri yang ada di tim reformasi kepada Jimly untuk tidak menghadirkan Roy suryo cs,” tegasnya.
Sementara itu, 5 dari 10 anggota komisi reformasi Polri sekaligus petinggi Polri adalah Jenderal (Purn) Tito Karnavian yang merupakan Kapolri tahun 2016-2019, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang menjabat Kapolri saat ini, Jenderal (Purn) Badrodin Haiti yang pernah menjadi Kapolri 2015-2016, Jenderal (Purn) Idham Azis pernah menjadi Kapolri 2019-2021, dan Jenderal (HOR) (Pur) Ahmad Dofiri merupakan Wakapolri 2024-2025. (*)
