Retoria.id – Dalam sebuah negara yang mengedepankan perencanaan fiskal sebagai fondasi pembangunan, pernyataan seorang Menteri Keuangan bahwa ia perlu “mengecek dulu” alokasi anggaran sebuah proyek strategis nasional.
Seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) memunculkan pertanyaan yang cukup wajar. Apakah ketidakpastian ini bersifat sementara, atau menunjukkan adanya masalah struktural dalam perencanaan?
Baca Juga: IKN Sudah Siap, Masalahnya Cuma Satu—Bukan Soal Anggaran dan Infrastruktur
Pembangunan IKN bukan sekadar proyek fisik, melainkan simbol transformasi tata kelola pemerintahan. Karena itu, asumsi yang masuk akal (premis mayor) adalah:
“Setiap program strategis nasional memiliki perencanaan anggaran yang jelas dan terukur.”
Namun, pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN 2026 mengindikasikan sebaliknya:
“Untuk IKN, saya mungkin cek dulu ya. Oh, Rp6,3 triliun, kalau enggak salah. Nanti kalau salah saya koreksi lagi.”
Pernyataan ini membentuk premis minor yang tampak kontradiktif terhadap premis mayornya.
Jika suatu program prioritas negara justru belum memiliki kepastian angka dalam penyusunan anggarannya, maka secara logika, terdapat tiga kemungkinan:
1. Asimetri Informasi
Ada jeda informasi antara perencana teknis dan pembuat keputusan fiskal.
2. Ketiadaan Finalisasi Rencana Teknis
Jika penganggaran belum pasti, mungkin dokumen perencanaan teknis belum sepenuhnya diserahkan atau divalidasi.
3. Kontinjensi Politik atau Ekonomi
Pemerintah bisa jadi menunggu kepastian politik atau perkembangan makroekonomi sebelum menetapkan angka final.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, justru menyatakan bahwa semua persiapan tahap kedua — termasuk anggaran — telah rampung.
“Semua tahapan termasuk penganggaran telah selesai. Lelang dimulai Agustus 2025,” katanya.
Jika demikian, muncul kontradiksi internal dalam sistem birokrasi. Di satu sisi, teknokrat mengklaim kesiapan penuh; di sisi lain, otoritas fiskal belum menunjukkan keyakinan penuh pada alokasi.
Bila komunikasi antarlembaga tidak sinkron, maka risiko koordinasi menjadi beban laten dalam realisasi program.
Terlepas dari ketidakpastian angka anggaran, proses migrasi ASN dan pembangunan infrastruktur terus berjalan:
1.170 ASN Otorita IKN telah menempati hunian.
109 pegawai RS Kemenkes juga sudah berpindah.
Kementerian PANRB telah menyusun roadmap pemindahan 15 kementerian ke IKN.
Pembangunan Bandara VVIP bahkan ditarget rampung pada Agustus 2025, dengan runway 3.000 meter dan terminal seluas 7.350 meter persegi, mampu menampung Airbus A380 dan Boeing 777.
Proyek IKN bukan sekadar soal anggaran; ia juga mencerminkan simbolisme politik dan mimpi besar pemerataan pembangunan.
Namun, simbolisme harus dikawal oleh koherensi logika kebijakan dari teknis ke fiskal, dari rencana ke implementasi.
Jika ketidakpastian dalam pernyataan pejabat selevel Menkeu menjadi norma, maka logika publik berhak bertanya: Apakah kita membangun dengan rencana, atau sekadar bergerak mengikuti dinamika? (*)
