Retoria.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali memberi penegasan mengenai uang yang tak terserap di kementerian/lembaga (K/L).
Secara khusus, Menkeu menyoroti tentang penyerapan anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) dalam melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“MBG treatment-nya sama, kalau memang kita bisa lihat dan kita coba bantu termasuk ngirim manajemen dan segala macam, biar kerja,” kata Menkeu Purbaya kepada awak media di kantor Kemenkeu pada Jumat, 19 September 2025.
Purbaya menegaskan akan menunggu sampai akhir Oktober mengenai penyerapan anggaran yang bisa dilakukan oleh BGN untuk melaksanakan MBG.
Jika tidak terserap dan masih ada anggaran, ia memastikan akan menariknya lagi dan akan digunakan untuk keperluan lain.
“Kalau di akhir Oktober kita bisa hitung dan kita antisipasi penyerapan hanya akan sekian ya kita ambil juga kita sebar ke tempat lain atau untuk mengurangi defisit atau untuk mengurangi utang,” terangnya.
Baca Juga: MBG Bukan Sekadar Gizi, tapi Investasi Pendidikan Generasi
“Jadi, pada dasarnya tidak ada uang nganggur di departemen ataupun di kementerian yang di-earmark sampai akhir tahun, kira-kira begitu,” imbuhnya.
Dapat Restu dari Presiden Prabowo
Program MBG merupakan salah satu program prioritas Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo.
Atas rencana menarik uang yang gagal diserap dari pelaksanaan MBG, Purbaya menyatakan sudah mendapat restu dari Prabowo.
“Kalau uangnya nggak bisa diserap nggak setuju, dia (Prabowo) nggak setuju juga nggak bisa diserap, nggak merubah apa-apa, kan?” kata Purbaya.
“Dia (Prabowo) bilang, ‘Saya oke, boleh, bagus,’” imbuhnya.
Menurut Purbaya, langkah tersebut dilakukan untuk membantu penyerapan MBG bisa lebih cepat.
“Kalau tidak ada sanksi ya mereka santai-santai aja. Ini stick and carrot. Kalau bisa lebih cepat, ditambah lagi uangnya, tapi hitungan kita tidak mungkin kelihatannya, maka kita mau lihat dan perbaiki. Kita bantu kalau bisa,” terangnya.
Baca Juga: PPATK Gandeng BGN, Detak MBG Jadi Media Pendidikan Anti-Korupsi di Program Gizi Nasional
Rencana Serapan MBG hingga November
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengakui ada perlambatan penyerapan di awal program berjalan.
“Januari itu kan hanya 190 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG), itu penyerapannya berapa? Hanya Rp190 miliar, tapi hari ini sudah 8.344 (SPPG), ini sudah Rp 8,3 triliun,” kata Dadan kepada awak media di kantor BGN, Jakarta Pusat pada Kamis, 18 September 2025.
BGN, menurut Dadan, juga tengah mengejar target agar akhir September sudah memiliki 10 ribu dapur aktif, sehingga pada awal Oktober sudah menyerap anggaran sebesar Rp10 triliun.
Kemudian, pada bulan Oktober BGN menargetkan ada 20 ribu SPPG dengan penyerapan anggaran di bulan November menjadi Rp20 triliun.
Baca Juga: Keamanan Program Pendidikan: Istana Klarifikasi Isu Food Tray MBG Mengandung Minyak Babi
Purbaya: Sisir K/L Lambat dan Ajak Kepala BGN Laporan Publik
Sebelumnya, saat rapat kerja perdananya usai dilantik menjadi Menteri Keuangan bersama DPR, Purbaya menyatakan akan membentuk tim khusus untuk memastikan penyerapan anggaran program yang dijalankan pemerintah.
Ia menyebut bahwa saat ini, beberapa program masih lamban dalam penyerapan, sehingga butuh pihak yang akan terjun langsung untuk memonitor.
“Kalau mereka nggak bisa nyusun kebijakan anggaran dalam nyusun program kerjanya atau pengajuan anggarannya, kami akan kirim orang ke sana supaya jalannya cepat dan kita akan monitor on reguler basis,” kata Purbaya di hadapan DPR pada 10 September 2025 lalu.
“Akan saya sisir (program yang lambat), bagian lambat akan kami percepat,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, ia juga mengusulkan agar Kepala BGN mengadakan jumpa pers untuk memberi laporan mengenai penyerapan anggaran MBG secara langsung kepada publik.
“Nanti sebulan sekali kita akan jumpa pers dengan kepala BGN, nanti kalau penyerapannya jelek, dia (Kepala BGN, Dadan Hindayana) suruh jelasin ke publik, saya di sebelahnya,” tambahnya kala itu.(*)
