Retoria.id – Pemberlakuan blokade sepihak oleh Iran di Selat Hormuz, sebagai respons terhadap perang antara Amerika Serikat dan Israel, telah memicu salah satu krisis energi paling serius dalam beberapa dekade terakhir. Para ahli memperingatkan kemungkinan terjadinya resesi global dalam waktu dekat.
Jalur laut ini, yang dilalui sekitar 20 persen pasokan minyak dan gas dunia, kini menjadi pusat perhatian, karena Teheran menggunakannya sebagai alat tawar geopolitik dalam konflik tersebut.
Sekitar 2.000 kapal dilaporkan tertahan di dekat selat yang memisahkan Iran bagian barat dengan Oman dan Uni Emirat Arab di bagian selatan.
Baca Juga: Negara Mana Saja yang Diizinkan Melintasi Selat Hormuz oleh Iran?
Pada Kamis (26/3), media Iran melaporkan bahwa parlemen negara itu tengah mendorong undang-undang untuk mengenakan tarif kepada kapal-kapal yang melintasi jalur laut minyak paling penting di dunia.
Menurut kantor berita Tasnim dan Fars, yang mengutip ketua Komite Urusan Politik parlemen, rancangan undang-undang tersebut telah disusun dan segera akan difinalisasi oleh tim hukum Majelis Permusyawaratan Islam.
“Berdasarkan rencana ini, Iran harus memungut biaya untuk menjamin keamanan kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz,” ujar seorang pejabat.
Ia menambahkan, “Hal ini sepenuhnya wajar. Seperti di jalur lain, ketika barang melewati suatu negara, dikenakan bea. Selat Hormuz juga merupakan sebuah jalur. Kami menjamin keamanannya, sehingga wajar jika kapal dan tanker membayar biaya.”
Namun, bahkan tanpa regulasi resmi tersebut, Korps Garda Revolusi Islam telah lebih dulu menerapkan sistem “tarif” untuk mengendalikan lalu lintas pelayaran di selat tersebut, menurut majalah maritim Lloyd’s List.
Alasan di balik keputusan Iran
Iran, yang wilayah perairannya mencakup selat tersebut, telah memblokir jalur kapal pengangkut minyak dan gas alam cair (LNG) dari kawasan Teluk ke pasar global sejak dimulainya perang oleh Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari.
Langkah ini mendorong harga minyak dunia melonjak di atas 100 dolar per barel sekitar 40 persen lebih tinggi dibandingkan sebelum perang yang memaksa banyak negara, terutama di Asia, untuk mengurangi konsumsi bahan bakar dan menekan produksi industri.
Negara-negara terdampak kini menekan Teheran agar membuka kembali jalur pelayaran tersebut, yang merupakan satu-satunya akses ekspor minyak dan gas bagi sebagian besar produsen di kawasan Teluk.
Iran sendiri menjadikan pengakuan internasional atas haknya untuk mengontrol Selat Hormuz sebagai salah satu dari lima syarat untuk mengakhiri perang.
Pada Minggu (22/3) lalu, anggota parlemen Iran, Alaeddin Boroujerdi, mengatakan kepada saluran televisi Iran International yang berbasis di Inggris bahwa negaranya telah mengenakan biaya hingga 2 juta dolar kepada beberapa kapal untuk melintasi selat tersebut.
Ia menyatakan, “Karena perang memiliki biaya, maka wajar bagi kami untuk melakukan ini dan memungut biaya dari kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz.” (*)
