Retoria.id — Gerakan Nurani Bangsa (GNB), sebuah koalisi lintas tokoh agama, intelektual, dan aktivis masyarakat sipil, menyerukan delapan agenda kebangsaan dalam momentum refleksi 80 tahun Indonesia merdeka.
Dalam konferensi pers yang digelar di Galeri Nasional, Jakarta, Kamis (14/8/2025), para tokoh menyuarakan pentingnya perubahan paradigma dalam tata kelola negara agar sejalan dengan cita-cita luhur kemerdekaan: keadilan sosial, persatuan, dan kesejahteraan rakyat.
Di tengah gejolak global dan tantangan domestik seperti krisis lingkungan, korupsi struktural, serta ketimpangan ekonomi yang melebar, GNB mengajak seluruh elemen bangsa untuk menyalakan kembali “api harapan” menuju Indonesia yang adil, demokratis, dan manusiawi.
Baca Juga: Pidato Kenegaraan: Prabowo Angkat Gagasan Bung Karno-Bung Hatta ke Panggung Politik
Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Pdt. Jacklevyn Fritz Manuputty, membuka refleksi dengan menyoroti tiga paradoks yang mewarnai perjalanan 80 tahun kemerdekaan Indonesia.
“Semangat awal kemerdekaan adalah memberi diri bagi cita-cita bersama. Kini, yang berkembang adalah mentalitas mengambil sebanyak-banyaknya untuk kepentingan sendiri—tercermin dalam korupsi, konflik agraria, dan perusakan lingkungan,” tegasnya.
Paradoks kedua menyangkut persatuan nasional, yang kini tergerus oleh politisasi identitas dan intoleransi. “Perilaku saling menyakiti atas nama etnis atau agama harus dihentikan. Persatuan bukan jargon, melainkan ikhtiar harian,” ujarnya.
Paradoks ketiga adalah pengkhianatan terhadap nilai luhur Pancasila—yang diagungkan dalam wacana, tetapi diingkari dalam tindakan.
Sementara itu, Alissa Wahid, Koordinator GNB, menyoroti persoalan mendasar dalam tata kelola ekonomi nasional. Meski indikator makroekonomi menunjukkan pertumbuhan, realitas di akar rumput menunjukkan sebaliknya, pelaku ekonomi mikro dan kelompok rentan tertinggal.
“Paradigma pembangunan perlu direkonstruksi. Pendekatan ekonomi dari bawah (bottom-up), berbasis komunitas dan data empirik, harus menjadi arus utama dalam perumusan kebijakan publik,” ujarnya.
Pernyataan ini diamini oleh Mgr. Ignatius Kardinal Suharyo, yang mengkritik ketimpangan data dan realita dalam hal kemiskinan.
“Kalau angka kemiskinan kita tinggi, itu karena banyak hati nurani yang tidak bersuara. Kita hidup dalam sistem yang dikuasai segelintir elite, sementara mayoritas warga bergulat dengan kebutuhan dasar,” katanya.
Ia mengutip data bahwa 67 persen kasus korupsi dilakukan oleh pejabat aktif, memperlihatkan bahwa kemunduran moral telah menyusup ke jantung birokrasi negara.
Menanggapi pertanyaan awak media, Pdt. Jacky Manuputty menegaskan komitmen GNB terhadap keadilan di Papua. Ia menyebut Papua sebagai “bagian integral dari Indonesia yang harus diperlakukan dengan adil, setara, dan bermartabat”.
“Kemiskinan, pengungsian, kekerasan, dan pelanggaran HAM di Papua adalah lubang hitam dalam sejarah bangsa ini. Kita perlu nurani yang bersih dan dialog yang tulus untuk memutus lingkaran kekerasan,” tegasnya.
Dalam pernyataan bersama, GNB menyampaikan Delapan Pesan Kemerdekaan, hasil dari sarasehan kebangsaan pada 8 Juli 2025, sebagai agenda strategis untuk memperkuat demokrasi dan kesejahteraan:
1. Penguatan Demokrasi Substantif
Demokrasi harus bersandar pada supremasi sipil, etika politik, dan perlindungan HAM—termasuk di Papua.
2. Pemberantasan Korupsi dan Benturan Kepentingan
Presiden dan aparat hukum wajib menjamin negara bersih dari kolusi, nepotisme, dan impunitas.
3. Kebijakan Publik Berbasis Konstitusi dan Kepentingan Nasional Jangka Panjang
Bukan demi kelompok atau kepentingan sesaat.
4. Rekonstruksi Kebijakan Ekonomi
Inklusif, berbasis bukti, dan melibatkan komunitas sebagai subjek pembangunan.
5. Reformasi Sistem Pajak dan Pengendalian Ekonomi Digital
Termasuk penegakan hukum atas praktik pinjaman online dan judi daring yang merugikan masyarakat.
6. Peran Strategis Kebudayaan
Negara wajib menjamin ruang ekspresi dan perlindungan hak-hak budaya warga.
7. Kebebasan Pers dan Perlindungan Jurnalis
Media adalah instrumen perubahan, bukan musuh kekuasaan.
8. Penguatan Peran Masyarakat Sipil
Dari organisasi keagamaan, kampus, media, hingga komunitas seni dan adat, semua punya peran menjaga demokrasi.
Tokoh-tokoh lintas agama seperti Nyai Sinta Nuriyah Wahid, Prof. Quraish Shihab, Romo Magnis Suseno, Prof. Amin Abdullah, Bhikkhu Pannyavaro, hingga Karlina Supelli, hadir dalam acara ini. Semuanya sepakat bahwa perubahan hanya mungkin jika ditopang oleh keberanian moral dan keberpihakan nurani.
“Reformasi boleh melahirkan demokrasi prosedural, tapi tanpa keadilan sosial dan integritas moral, kemerdekaan sejati belum sepenuhnya kita raih,” pungkas Romo Magnis.
Gerakan Nurani Bangsa (GNB) adalah koalisi independen yang dibentuk oleh para tokoh bangsa lintas agama dan latar belakang, yang mengedepankan suara moral untuk menyikapi dinamika kebangsaan.
GNB percaya bahwa kekuatan spiritual, intelektual, dan kemanusiaan harus menjadi penuntun arah perjalanan bangsa, bukan semata kekuatan politik dan ekonomi. (*)
