Retoria.id – Kebijakan bantuan pendidikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kini dirancang untuk menjangkau seluruh mahasiswa asal Kaltim, tanpa membedakan jenjang maupun semester perkuliahan.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, menyampaikan di Samarinda, Rabu, bahwa arah baru kebijakan ini menandai perubahan signifikan dibandingkan skema sebelumnya.
Transformasi tersebut, menurutnya, merupakan langkah progresif yang lahir dari evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan program pendidikan tahun lalu.
Pada tahun 2025, bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) masih difokuskan kepada mahasiswa baru. Namun mulai 2026, cakupan bantuan diperluas sehingga mahasiswa semester lanjutan yang memenuhi persyaratan juga akan memperoleh dukungan serupa.
“Tahun 2026 menjadi titik balik. Kami tidak ingin ada mahasiswa Kaltim yang putus kuliah di tengah jalan hanya karena kendala biaya. Seluruh mahasiswa asal Kaltim yang memenuhi persyaratan, baik semester awal maupun lanjutan, akan dibantu melalui Gratispol,” tegas Sri Wahyuni.
Baca Juga: Prabowo: Pendidikan Dokter, Perawat, Paramedis Akan Dibiayai Negara, Beasiswa Penuh!
Ia menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan arah pembangunan yang digagas Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, yang menjadikan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai fondasi utama pembangunan daerah.
Pemerintah menilai, investasi di sektor pendidikan adalah kunci untuk melahirkan generasi unggul dan mampu bersaing di tingkat global.
Dalam konteks Kalimantan Timur sebagai wilayah penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN), kebutuhan akan tenaga kerja lokal yang terampil dan berpendidikan tinggi menjadi keharusan.
Melalui Program Gratispol, pemerintah berharap mahasiswa dapat mencurahkan perhatian penuh pada prestasi akademik dan pengembangan diri tanpa dibayangi beban finansial.
Sri Wahyuni menambahkan, perluasan manfaat program ini merupakan respons atas kebutuhan riil di lapangan. Pemerintah tidak lagi ingin pendidikan hanya dijamin di awal masa studi, melainkan hingga mahasiswa benar-benar menyelesaikan kuliahnya.
“Faktor ekonomi tidak boleh lagi menjadi penghambat mimpi anak-anak muda kita. Kami ingin mereka siap menghadapi tantangan masa depan dengan bekal ilmu yang mumpuni,” tambahnya.
Untuk memastikan program berjalan optimal, Pemprov Kaltim terus memperkuat kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi. Selain itu, mekanisme pengawasan diperketat agar penyaluran bantuan berlangsung tepat sasaran, transparan, dan berkesinambungan.
Melalui perluasan Program Gratispol, ia berharap Kalimantan Timur tidak hanya hadir sebagai pemberi bantuan pendidikan, tetapi juga sebagai daerah yang serius menanamkan investasi jangka panjang demi kemandirian, kemajuan, dan peran strategis dalam pembangunan nasional. (*)
