Retoria.id – Nama mantan Ketua Mahkamah Agung, Sushila Karki, mencuat sebagai kandidat kepala pemerintahan interim pasca gerakan Gen-Z.
Para aktivis Gen-Z sudah mengajukan nama Karki kepada militer Nepal. Menanggapi dirinya yang disebut-sebut, Karki berbicara dalam wawancara dengan stasiun TV India News18.
Dalam wawancara itu, ia mengklaim menerima tawaran untuk memimpin pemerintahan hanya demi tujuan pemilu. Ia mengatakan menerima usulan Gen-Z dengan prioritas utama memberi keadilan bagi korban yang gugur dalam aksi protes.
Baca Juga: Pemberontakan Pemuda Nepal dan Tren Nepokids: Flexing Anak Elite Politik yang Memicu Amarah Jalanan
Selain itu, ia menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilu dalam enam bulan hingga satu tahun adalah prioritas utamanya.
Karki menambahkan, “Kepemimpinan saya nanti akan memberikan bantuan kepada keluarga korban Gen-Z yang tewas dalam demonstrasi. Tuntutan pengunduran diri Perdana Menteri sudah tercapai. Setelah terbentuknya pemerintahan baru, banyak hal lain bisa diselesaikan.”
Profil Sushila Karki Mahkamah Agung Perempuan Pertama Nepal
Ketika menyebut nama Ketua Mahkamah Agung perempuan pertama Nepal, nama Sushila Karki selalu muncul.
Karki dikenal sebagai tokoh bersejarah dalam sejarah yudisial Nepal. Ia adalah Ketua Mahkamah Agung perempuan pertama Nepal. Ia diangkat sebagai Ketua Mahkamah Agung pada 11 Baisakh 2073 atau 12 April 2026 M.
Sushila Karki lahir di distrik Bhojpur. Ia menyelesaikan pendidikan pascasarjana dalam Ilmu Politik dari Universitas Hindu Banaras, India. Ia juga menempuh studi hukum. Setelah beberapa waktu berkarier di bidang pengajaran, ia masuk ke profesi hukum.
Karki dikenal sebagai tokoh bersejarah dalam sejarah yudisial Nepal. Ia adalah Ketua Mahkamah Agung perempuan pertama Nepal. Ia diangkat sebagai Ketua Mahkamah Agung pada 24 April 2016 M.
Sushila Karki lahir di distrik Bhojpur. Ia menyelesaikan pendidikan pascasarjana dalam Ilmu Politik dari Universitas Hindu Banaras, India. Ia juga menempuh studi hukum. Setelah beberapa waktu berkarier di bidang pengajaran, ia masuk ke profesi hukum.
Karki memulai perjalanannya sebagai pengacara dan pada tahun 1992 M ia diangkat sebagai hakim di Mahkamah Agung.
Setelah hampir dua dekade dalam layanan yudisial, ia diangkat sebagai hakim Mahkamah Agung pada tahun 2013 M, dan kemudian sebagai Ketua Mahkamah Agung.
Saat menjabat Ketua Mahkamah Agung pada tahun 2016 M, Karki tetap dikenal karena citra jujurnya, keputusan tegas, dan sikap tanpa kompromi.
Masa jabatannya hanya sekitar 10 bulan, tetapi dalam waktu singkat itu ia berkontribusi memperkuat dan meningkatkan kepercayaan pada peradilan.
Pada masa jabatannya, mosi pemakzulan terhadap dirinya pernah didaftarkan di parlemen, yang dianggap sangat kontroversial. Namun karena ketegasan dan sifat tanpa komprominya, banyak orang mendukungnya.
Karki bukan hanya seorang hakim, tetapi juga simbol pemberdayaan perempuan. Salah satu putusan pentingnya adalah keputusan keras terhadap korupsi, khususnya dalam kasus melawan Lokman Singh Karki, Kepala Komisi Penyalahgunaan Wewenang kala itu.
Keputusan itu mencetak sejarah besar dalam yudisial Nepal dan membuatnya dikenal sebagai “Hakim Keras.” Dalam kasus-kasus hak asasi manusia, ia selalu tegas terhadap pelanggaran oleh negara.
Dalam kasus orang hilang, korban konflik, dan kelompok yang terpinggirkan dari akses keadilan, ia mengeluarkan perintah penting. Ia membuat kementerian, lembaga pemerintah, dan pejabat publik bertanggung jawab di bawah hukum melalui keputusan-keputusannya.
Ia menolak secara terbuka intervensi politik dan tekanan terhadap peradilan. Berkat dirinya, banyak kasus bisa diputuskan secara adil dan berani.
Sushila Karki bukan hanya Ketua Mahkamah Agung perempuan pertama Nepal, tetapi ia dianggap sebagai sosok berani, adil, dan pencinta keadilan.
Meski masa jabatannya singkat, kontribusi yudisialnya, perjuangannya melawan korupsi, dan inspirasinya dalam pemberdayaan perempuan membuatnya selalu dikenang. Pasca gerakan Gen-Z, banyak orang mulai menyukai gagasan menjadikan Karki sebagai Perdana Menteri. (*)
