Retoria.id – Presiden Prabowo Subianto mengungkap temuan mengejutkan: sebanyak 1.063 tambang ilegal di berbagai wilayah Indonesia diperkirakan merugikan negara hingga Rp300 triliun. Dalam pernyataannya, Prabowo menegaskan akan menindak tegas semua pihak yang terlibat, termasuk jika ada sosok berpengaruh yang membekingi.
“Saya sudah menerima laporan bahwa ada 1.063 tambang ilegal. Potensi kerugiannya minimal Rp300 triliun. Kalau ada yang terlibat, siapa pun itu, akan kita tindak,” ujar Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD RI, Jumat (15/8/2025).
Baca Juga: Prabowo Beberkan Alasan Hapus Tantiem Komisaris hingga Direksi BUMN: Itu Akal-Akalan
Presiden bahkan memberi peringatan keras kepada pihak-pihak yang mencoba melindungi praktik ilegal tersebut, baik dari kalangan politik, aparat keamanan, hingga mantan pejabat tinggi.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyatakan pihaknya akan melakukan verifikasi lapangan terhadap data tambang ilegal yang disampaikan Presiden. Pendataan ulang izin tambang rakyat juga akan menjadi fokus untuk memastikan kegiatan pertambangan berjalan sesuai hukum.
Baca Juga: Prabowo Beri Peringatan Tak Akan Lindungi Jenderal atau Kader Partai yang Terlibat Tambang Ilegal
Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin turut mendukung langkah Presiden. Ia memastikan lembaganya siap melakukan pengawasan dan mendorong penegakan aturan tanpa kompromi.
Tambang ilegal bukan hanya menggerus pendapatan negara, tetapi juga menimbulkan kerusakan lingkungan yang parah. Pemerintah berencana mendorong legalisasi tambang rakyat melalui koperasi agar pengelolaan sumber daya alam lebih adil dan berkelanjutan.
Baca Juga: Prabowo Tegaskan Komitmen Berantas Korupsi: 300 Triliun APBN Sudah Diselamatkan
Langkah Prabowo ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa negara tidak akan lagi memberi ruang bagi praktik ilegal yang merugikan publik. Tantangannya adalah memastikan penindakan benar-benar menyasar aktor utama di balik bisnis kotor tersebut, bukan hanya pekerja lapangan.
Kasus tambang ilegal selalu menjadi ujian bagi komitmen penegakan hukum di Indonesia. Jika janji Presiden terealisasi, dampaknya tidak hanya pada pemulihan potensi Rp300 triliun, tetapi juga pada pembenahan tata kelola sumber daya alam nasional.
