Retoria.id – Perundingan antara Iran dan Amerika Serikat kembali digelar. Namun alih-alih mempertemukan kedua pihak secara langsung, proses negosiasi berlangsung dalam format yang tidak lazim.
Dengan melakukan perundingan tanpa tatap muka, tanpa satu ruangan yang sama, dan dengan mediator utama dari Oman.
Pengamat geopolitik Timur Tengah, Dina Y. Sulaeman, mengungkapkan bahwa dalam perundingan ini Iran dan AS sama sekali tidak saling berhadapan.
“Kedua pihak melakukan negosiasi tidak langsung. Menlu Iran dan utusan AS duduk di ruangan terpisah dan bergantian berbicara dengan Menlu Oman,” tulis Dina dalam catatannya.
Menteri Luar Negeri Oman, Badr Albusaidi, berperan sebagai penghubung pesan dan tuntutan kedua negara.
Setelah rangkaian penyampaian posisi masing-masing pihak, pertemuan ditutup dengan kesepakatan untuk melanjutkan perundingan di waktu berikutnya.
Baca Juga: Perundingan Iran–AS di Oman, Teheran dinilai Unggul Secara Diplomatik
Iran Menolak Hentikan Pengayaan Uranium
Dalam perundingan tersebut, Iran menegaskan posisinya dengan konsisten tidak bersedia menghentikan pengayaan uranium.
Menurut Dina, Iran menganggap aktivitas itu sebagai hak sahnya sebagai anggota Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT) dan bukan bagian dari upaya pembuatan senjata nuklir.
“Iran sama sekali tidak mau menghentikan pengayaan uranium seperti yang diminta AS karena itu hak Iran sebagai anggota NPT, dan tidak dimaksudkan untuk membuat bom nuklir,” tulis Dina.
Sebaliknya, Amerika Serikat tetap menuntut agar Iran menghentikan dua hal sekaligus: program nuklir dan pengembangan rudal.
Tuntutan ini, menurut Dina, justru memperjelas bahwa isu utama AS bukan senjata nuklir.
Baca Juga: Mengapa Iran Memilih Oman, Bukan yang Lainnya?
Topik perundingan sebenarnya Rudal
Dina menilai bahwa kekhawatiran AS terhadap nuklir Iran kerap dibesar-besarkan. “Senjata nuklir? Itu hanya hoaks; AS juga sebenarnya tahu, Iran tidak bikin senjata nuklir,” tegasnya.
Menurutnya, yang benar-benar dianggap mengancam oleh Washington adalah kapabilitas rudal Iran, terutama karena implikasinya terhadap keamanan Israel. “Tujuan asli AS, ya rudal ini, karena sangat berbahaya untuk Israel,” lanjut Dina.
Bagi Iran, tuntutan untuk menghentikan proyek rudal dianggap tidak rasional. Tanpa sistem pertahanan tersebut, Iran dinilai akan berada dalam posisi sangat rentan.
“Kalau tak punya rudal, bagaimana Iran bisa melindungi keamanannya? Israel akan mudah menyerang Iran dan Iran tidak bisa membalas,” tulis Dina.
Sanksi Bertambah Usai Perundingan
Alih-alih ada pelonggaran tekanan, perundingan ini justru diikuti dengan langkah sepihak dari Washington.
Amerika Serikat mengumumkan penambahan sanksi terhadap Iran dengan mengembargo 14 kapal pengangkut minyak Iran.
Dina menyindir langkah tersebut secara terang-terangan. “What a joke,” tulisnya, merujuk pada ironi antara ajakan berunding dan pengetatan sanksi yang berjalan beriringan.
Dinamika yang terjadi di Internal Iran
Di dalam negeri Iran sendiri, perundingan dengan AS bukan tanpa perdebatan. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, berulang kali menyatakan ketidakpercayaannya terhadap AS.
Terutama selama Washington masih melindungi Israel dan mendukung kelompok-kelompok bersenjata yang menyerang Iran dari dalam.
Namun, Dina menekankan bahwa Leader bukan eksekutif dan tidak menjalankan pemerintahan sehari-hari. “Leader bukan diktator & dia menghormati proses demokrasi,” tulisnya.
Pemerintahan Iran saat ini berasal dari kubu reformis, yang masih percaya bahwa negosiasi dapat membuka jalan keluar.
Dina mengaitkan hal ini dengan jejak presiden-presiden sebelumnya seperti Mohammad Khatami, Hassan Rouhani, hingga Masoud Pezeshkian.
Pengalaman JCPOA 2015 menjadi catatan penting. Kesepakatan yang ditandatangani di era Rouhani itu runtuh setelah Donald Trump menarik AS keluar dan justru memperketat sanksi. “JCPOA 2015 dulu ditandatangani Rouhani & terbukti tidak berfaedah,” tulis Dina.
Tidak ada ruang untuk tunduk
Meski terdapat perbedaan pandangan di elite Iran, Dina menegaskan bahwa pemerintah tetap berjalan dalam koridor tertentu.
Menurutnya, tidak ada ruang bagi Iran untuk sepenuhnya tunduk pada tuntutan AS.
“Kalau sampai nekat tunduk misalnya menghentikan proyek nuklir dan rudal pasti langsung di-impeachment oleh parlemen dan rakyat akan turun ke jalan,” tulisnya.
Protes sosial yang terjadi pada Desember lalu juga dibaca Dina sebagai bagian dari dinamika demokrasi.
Kemarahan publik, menurutnya, lebih banyak diarahkan pada kegagalan pemerintah mengelola ekonomi di tengah embargo.
“Memang iya, ini semua gara-gara embargo AS, tapi kalau pemerintah becus, pasti ada yang bisa dilakukan,” demikian kira-kira ringkasan sentimen publik Iran yang ditangkap Dina.
Dina juga menyoroti adanya upaya terorganisir untuk memanfaatkan protes tersebut. Kelompok bersenjata disebut turun ke jalan dengan agenda menciptakan kekacauan total agar sistem pemerintahan Islam Iran runtuh. Namun, skenario ini gagal terwujud.
Ketika Washington melihat bahwa masyarakat Iran justru tidak menginginkan kehancuran sistem dan penyeragaman ke model demokrasi liberal ala AS, strategi pun bergeser.
“AS yang melihat situasi dalam negeri Iran berbalik, akhirnya geser strategi: ngajak berunding, meski tetap sambil mengancam serangan militer,” tulis Dina.
Perundingan pun berjalan namun dengan bayang-bayang sanksi, ancaman, dan ketidakpercayaan yang belum sirna. (*)
