Retoria.id – Harapan lahirnya perjanjian internasional yang mengikat terkait penggunaan dan pengelolaan plastik kembali menemui jalan buntu. Perundingan di Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Geneva, Swiss, resmi ditutup pada Jumat (15/8/2025) tanpa menghasilkan konsensus.
Padahal, mayoritas negara peserta mengakui bahwa plastik telah menjadi masalah global serius yang berdampak langsung pada kesehatan manusia, keberlanjutan ekosistem laut, dan stabilitas lingkungan jangka panjang.
Baca Juga: Telegram Blokir 20,9 Juta Kanal dan Grup Sepanjang 2025
Isu plastik menjadi paradoks global. Di satu sisi, plastik telah menjadi bagian penting dari kehidupan modern—mulai dari industri makanan, medis, hingga teknologi. Namun di sisi lain, sampah plastik yang sulit terurai memicu kerusakan lingkungan yang semakin tak terkendali.
Negara-negara berkembang mendorong agar ada perjanjian internasional yang bersifat mengikat dengan target pengurangan produksi plastik sekali pakai. Sementara itu, beberapa negara produsen besar cenderung menolak aturan ketat dengan alasan akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi.
Baca Juga: Donald Trump Temui Vladimir Putin di Alaska, Disebut Jadi Titik Balik Hubungan AS-Rusia
Perundingan ini sebenarnya menjadi bagian dari rangkaian proses yang dimulai sejak 2022, ketika Majelis Umum PBB menyetujui resolusi untuk membentuk Instrumen Global Plastik. Harapannya, kesepakatan tersebut dapat setara pentingnya dengan Perjanjian Paris tentang iklim.
Namun, hingga saat ini negosiasi masih tersendat pada beberapa isu krusial, antara lain:
- Batas produksi plastik: Apakah perlu ditetapkan kuota global?
- Pendanaan transisi: Siapa yang menanggung biaya pengelolaan sampah plastik di negara berkembang?
- Teknologi daur ulang: Apakah aksesnya akan dibuka secara adil bagi semua negara?
Baca Juga: Israel Gempur Utara Lebanon, Targetkan Basis Hizbullah di Dekat Sungai Litani
Kegagalan mencapai konsensus kali ini membuat arah perjanjian global semakin kabur. PBB menyebut negosiasi akan dilanjutkan pada waktu yang belum ditentukan, tetapi tekanan publik terhadap hasil nyata semakin besar.
Pakar lingkungan menilai, kegagalan ini bisa memperlambat langkah dunia dalam mengurangi kerusakan lingkungan akibat plastik. “Setiap tahun kita kehilangan waktu, artinya miliaran ton plastik baru kembali masuk ke laut dan tanah,” ujar salah satu aktivis lingkungan di Geneva.
Meski belum ada kesepakatan, momentum kerja sama global tetap dianggap penting. Beberapa negara sudah mengambil langkah unilateral, seperti melarang kantong plastik sekali pakai, meningkatkan insentif daur ulang, atau berinvestasi pada bahan alternatif ramah lingkungan.
Baca Juga: Israel Perluas Permukiman E1: 3.400 Rumah ‘Mengubur’ Harapan Negara Palestina?
Namun tanpa instrumen global yang mengikat, upaya ini dikhawatirkan hanya bersifat parsial dan tidak mampu menekan masalah di level internasional.
Perundingan plastik di Geneva sekali lagi menunjukkan tarik-menarik kepentingan ekonomi dan lingkungan di panggung global. Dunia sepakat bahwa plastik adalah ancaman nyata, tetapi dunia juga belum sepakat siapa yang harus paling bertanggung jawab.
Pertanyaan besar kini tersisa: apakah umat manusia berani menaruh kesehatan bumi di atas kepentingan ekonomi jangka pendek, atau justru membiarkan masalah plastik terus menumpuk tanpa kepastian solusi?
