Retoria.id – Suasana politik di Kabupaten Pati kembali bergejolak. Ratusan warga yang tergabung dalam Masyarakat Pati Bersatu menggelar aksi protes di depan kantor DPRD pada Jumat (19/9). Mereka menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya karena dinilai gagal memenuhi aspirasi masyarakat.
Gelombang Protes yang Kian Besar
Sejak pagi, massa telah memadati halaman DPRD sambil membawa poster dan spanduk yang berisi seruan agar Sudewo segera meletakkan jabatannya. Orasi yang bergema menuntut dewan memproses pemakzulan bupati. Para peserta aksi menilai Sudewo bersikap arogan dan tidak responsif terhadap persoalan publik, mulai dari pelayanan pemerintahan hingga kebijakan pajak daerah.
“Kami sudah berkali-kali menyampaikan aspirasi, tetapi seolah tidak digubris. Sudewo sebaiknya mundur demi ketenangan Pati,” seru Supriyono, salah satu orator aksi.
Baca Juga: NU dan Muhammadiyah Berbeda Sikap Soal Food Tray MBG yang Diduga Mengandung Babi
Desakan pada DPRD
Selain menuntut pengunduran diri bupati, pengunjuk rasa juga mendesak DPRD memperkuat Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket yang tengah memeriksa berbagai kebijakan pemerintah daerah. Mereka menuding sebagian anggota dewan kurang aktif menggali informasi dalam sidang dan berpotensi melemahkan proses pengawasan.
Aksi yang berlangsung damai itu mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian. Massa berjanji akan terus mengawal jalannya hak angket hingga ada kejelasan sikap DPRD.
Respons Pemerintah Daerah
Hingga berita ini ditulis, Bupati Sudewo belum mengeluarkan pernyataan resmi. Beberapa pejabat Pemkab hanya menyebut bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap kritik dan akan menindaklanjuti aspirasi warga sesuai mekanisme hukum.
Catatan Politik Lokal
Pengamat politik menilai gejolak ini mencerminkan kekecewaan publik terhadap praktik pemerintahan daerah yang dianggap tertutup. Jika DPRD gagal memberikan kepastian, ketegangan politik di Pati dikhawatirkan berlanjut dan berdampak pada pelayanan publik.
