Retoria.id — Kebijakan parkir gratis di ruas jalan protokol Kabupaten Bojonegoro kini resmi diberlakukan. Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menyatakan bahwa seluruh kendaraan bermotor berpelat “S” lokal Bojonegoro dibebaskan dari biaya parkir di sejumlah jalan utama kota. Keputusan ini dipandang banyak warga sebagai bukti bahwa kebijakan pemerintah bisa benar-benar berpihak pada rakyat kecil.
Pelaksanaan dan Ruas Jalan yang Terlibat
Kebijakan ini mulai nampak nyata sejak Rabu, 3 September 2025, ketika Pemkab memasang banner di titik strategis di kota sebagai pengumuman kepada masyarakat. Beberapa ruas protokol yang sudah dipasangi banner parkir gratis antara lain:
- Jalan Imam Bonjol
- Jalan Hasyim Asy’ari
- Jalan Mastrip
- Jalan Panglima Sudirman
- Jalan Trunojoyo
- Jalan AKBP M. Suroko
- Jalan Kartini
- Jalan Teuku Umar
- Kawasan Pasar Kota Bojonegoro
Banner-banner tersebut bertuliskan informasi bahwa kendaraan bermotor — baik mobil maupun motor — dengan pelat “S” lokal Bojonegoro tidak perlu membayar parkir di ruas jalan tersebut.
Alasan dan Landasan Hukum
Menurut Kepala Dinas Perhubungan Bojonegoro, Aan Syahbana, kebijakan parkir gratis ini sesuai dengan Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan.
Wakil Bupati Nurul Azizah menguatkan bahwa masyarakat jangan merasa risih atau terbebani menghadapi petugas parkir karena diminta membayar. Hal ini karena petugas parkir telah digaji oleh pemerintah daerah melalui APBD Kabupaten Bojonegoro. Artinya, pemerintah mengambil alih beban pembayaran tukang parkir agar warga mendapatkan kemudahan.
Baca Juga: Gubernur Bali Pastikan Tak Ada Travel Warning ke Bali Pasca Banjir Besar
Dampak Positif Terhadap Masyarakat
1. Mengurangi beban ekonomi
Bagi warga pengguna kendaraan lokal, khususnya yang sering menggunakan jasa parkir di area protokol dan pasar kota, kebijakan ini langsung meringankan pengeluaran rutin.
2. Dorongan aktivitas ekonomi lokal
Pasar Kota Bojonegoro dan toko-toko di sekitar ruas jalan protokol berpotensi merasakan peningkatan transaksi karena pengunjung tak khawatir terkena biaya parkir.
3. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah
Kebijakan yang langsung menyentuh keseharian warga seperti ini biasanya meningkatkan citra pemerintahan sebagai pemerintahan “yang hadir di lapangan”, bukan hanya sebagai pengatur di atas meja.
Tantangan dan Catatan Kritis
1. Pengawasan dan kepatuhan
Untuk memastikan kebijakan ini berjalan mulus, dibutuhkan pengawasan terhadap jukir (juru parkir) agar tidak memungut biaya di luar kebijakan, serta awareness masyarakat agar tidak membayar secara tidak sengaja.
2. Penyediaan anggaran
Pemerintah daerah harus memastikan keberlanjutan anggaran untuk membayar honor petugas parkir melalui APBD, agar tidak ada celah anggaran yang bermasalah kemudian hari.
3. Ekspansinya ke seluruh daerah
Meski berlaku pada banyak ruas jalan protokol, belum semua area kota atau desa ikut. Masyarakat di luar area protokol masih harus melihat apakah kebijakan diperluas.
Baca Juga: Bali Kehilangan 1.000 Hektar Lahan Produktif per Tahun Akibat Pariwisata, Sistem Subak Terancam
Pandangan Publik dan Aspirasi Lebih Lanjut
Warga banyak yang menyambut positif. Seorang pedagang di Pasar Kota Bojonegoro menyebut bahwa “tahun ini belanja makin ringan, karena parkir gratis,” sehingga pembeli lebih leluasa datang. Adapun beberapa warga berharap kebijakan ini diperluas ke fasilitas parkir berskala besar, misalnya area perkantoran atau pusat keramaian yang selama ini tarifnya cukup tinggi.
Kebijakan parkir gratis di Bojonegoro di bawah kepemimpinan Nurul Azizah menunjukkan bahwa pemerintah daerah bisa mengambil langkah nyata yang langsung dirasakan masyarakat. Ini bukan hanya soal simbol, tetapi tentang bagaimana regulasi dibuat dan diimplementasikan agar benar-benar pro-rakyat. Ke depan, pertanyaannya adalah: siapa lagi yang berani mengambil langkah serupa? Apakah kabupaten/kota lain akan mengikuti jejak Bojonegoro?
