Retoria.id – Presiden RI, Prabowo Subianto menerima pimpinan sejumlah serikat pekerja di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 1 September 2025.
Diketahui, pertemuan itu membahas dinamika aksi demonstrasi buruh belakangan ini hingga soal pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Para bos serikat pekerja atau buruh yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea.
Terdapat pula tokoh Ketua Umum KSPSI, Jumhur Hidayat dan Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Elly Rosita Silaban.
Setelah melakukan audiensi dengan Prabowo, Andi Gani menegaskan pihaknya mendukung demonstrasi damai dan menentang para oknum perusuh dalam aksi unjuk rasa terhadap DPR RI.
“Kami berada di bawah presiden dan yang pasti kami mendukung demonstrasi yang damai,” kata Andi Gani dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, pada hari yang sama.
Baca Juga: Solidaritas Lintas Iman di Sumut: Seruan Damai, Doa untuk Korban, dan Harapan Demokrasi Bermartabat
“Tetapi kami tegaskan, kami menentang perusuh-perusuh yang mencoba mengganggu stabilitas politik dan ekonomi di Indonesia,” imbuhnya.
Andi menyatakan, Presiden Prabowo berjanji segera membahas aturan yang memberi efek jera kepada koruptor. Selain itu, buruh juga mendorong agar RUU Ketenagakerjaan segera masuk pembahasan di parlemen.
“Dan beliau berjanji yang pertama, RUU Perampasan Aset segera dibahas,” lanjut Andi.
“RUU Ketenagakerjaan yang diminta oleh buruh, beliau minta pada Ketua DPR untuk langsung dibahas segera oleh partai-partai,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Said Iqbal menekankan buruh tetap harus diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi. Menurutnya, hal itu adalah hak konstitusional pekerja yang tidak bisa dihapus.
Selain itu, Presiden KSPI itu mengingatkan agar gaya hidup mewah para pejabat RI tidak lagi dipertontonkan di tengah kesulitan masyarakat menghadapi PHK massal.
“Kebiasaan flexing anggota DPR harus diperhatikan, supaya tidak melukai hati rakyat di tengah kondisi PHK massal dan outsourcing yang merajalela,” ujar Said Iqbal.
Pertemuan tersebut juga dihadiri Ketua DPR Puan Maharani, serta sejumlah menteri dan wakil menteri kabinet.
Menurut Said, Prabowo memberikan respons cepat terhadap aspirasi buruh terkait berbagai rancangan aturan.
“RUU Perampasan Aset harus segera disahkan. Sudah hampir puluhan tahun tertunda, dan beliau tadi menyampaikan respons yang sangat cepat,” terangnya.
“Tapi beliau juga bilang, tidak bisa sendirian, harus bersama DPR dan partai politik,” sambung Said.
Ia menambahkan, buruh juga mengusulkan sejumlah kebijakan lain seperti perancangan ulang sistem pemilu, penghapusan potongan tarif ojek online sebesar 10 persen, hingga reformasi pajak.
“Nah, kami mengusulkan pajak THR, pajak pesangon, dan pajak JHT dihapus. Selain itu, PTKP atau pendapatan tidak kena pajak dinaikkan dari Rp4,5 juta menjadi Rp7,5 juta per bulan,” tukas Said.
