Retoria.id — Polemik food tray atau ompreng program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut mengandung minyak babi menuai tanggapan beragam dari dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.
Ketua PBNU Fahrur A Rozi menilai persoalan ini bisa diselesaikan secara fikih. Menurutnya, benda keras seperti food tray yang terkena najis babi dapat kembali suci dengan cara dicuci bersih, sehingga penggunaannya tetap sah dan halal.
Fahrur menegaskan, keharaman hanya berlaku jika minyak babi tercampur ke dalam makanan.
“Kalau menurut fiqh NU, setiap benda keras yang terkena najis babi itu bisa disucikan dengan cara dicuci bersih. Tidak ada masalah bisa dipakai setelah dicuci,” ujarnya.
Baca Juga: Misteri Kleopatra Segera Terungkap: Arkeolog Membuat Penemuan Sensasional
Sebaliknya, Muhammadiyah mengambil posisi lebih tegas. Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas meminta pemerintah memastikan kebenaran isu tersebut. Jika food tray terbukti mengandung babi, penggunaannya wajib dihentikan demi melindungi umat Islam.
“Muhammadiyah meminta pemerintah memastikan apakah food tray MBG itu mengandung unsur babi atau tidak. Jika benar, maka pemerintah wajib menyetopnya,” kata Anwar.
Anwar juga menegaskan hal ini sejalan dengan Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragama, termasuk hak umat Islam untuk terhindar dari makanan haram.
Isu ini sebelumnya mencuat setelah beredar kabar food tray impor untuk MBG menggunakan minyak babi dalam proses pembuatannya.
Sejumlah organisasi pelajar seperti IPNU, PII, dan IPM bahkan mendorong penggunaan produk lokal yang lebih terjamin halal, serta melakukan uji laboratorium di PT Sucofindo.
Pemerintah melalui Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan siap menghentikan impor food tray apabila terbukti mengandung unsur babi. Pemerintah kini menunggu hasil inspeksi BPOM dan berencana menerapkan standar SNI wajib untuk produk tersebut.
Meski berbeda penekanan, baik NU maupun Muhammadiyah sepakat pentingnya kejelasan dari pemerintah agar program MBG tetap terjamin kehalalannya serta dipercaya masyarakat. (*)
