Retoria.id – Indo-Pacific Strategic Intelligence (ISI), sebuah think tank independen yang berfokus pada kajian strategis dan pertahanan, menyelenggarakan kegiatan Networking Iftar bersama jurnalis dan pimpinan redaksi media nasional di Jakarta.
Momentum ini digunakan untuk bersilaturahmi dengan insan media sekaligus membedah isu-isu krusial terkait kebijakan luar negeri, pertahanan, dan ekonomi nasional di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
Dalam forum tersebut, ISI menyoroti pergeseran geopolitik menuju realisme yang menuntut Indonesia memperkuat “Autonomi Strategis” guna menjaga kelangsungan negara (state survival).
Dewan Penasihat ISI, Dr. Muhammad Hadianto, menekankan bahwa kebijakan luar negeri dan pertahanan adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.
“Diplomasi tanpa topangan kekuatan militer akan melemahkan posisi Indonesia. Meskipun aliansi kini menjadi prasyarat dalam situasi dunia yang fluktuatif, hal tersebut harus dipahami secara kontekstual dan tetap berbasis pada pragmatisme tujuan nasional,” tegasnya.
Sejalan dengan upaya memperkuat posisi tawar di kancah internasional, ISI mengupas tuntas keterlibatan Indonesia sebagai anggota pendiri Board of Peace (BoP) yang piagamnya telah ditandatangani di Davos pada Januari 2026.
Direktur Riset ISI, Dr. Ian Montratama, memaparkan tiga alasan fundamental di balik keputusan strategis ini:
- Amanat Konstitusi: Sebagai langkah nyata menunaikan janji konstitusi untuk menghapuskan penjajahan di atas dunia sesuai alinea pertama Pembukaan UUD NRI 194
- Kebuntuan Diplomasi Global: Menjadi terobosan baru mengingat 119 resolusi PBB sejak tahun 1965 terbukti gagal mencapai perdamaian nyata bagi Palestina.
- Urgensi Kemanusiaan: Kebutuhan akan solusi instan untuk menghentikan bencana kemanusiaan dan genosida di Gaza yang tidak dapat ditunda lagi.
Langkah BoP ini dinilai sebagai instrumen konkret untuk mengawal two-state solution sekaligus menjaga keseimbangan agar diplomasi global tidak didominasi oleh kekuatan tunggal.
Komitmen ini pun dipertegas melalui pengiriman 8.000 personel dalam misi Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di Gaza, di mana Indonesia dipercaya sebagai Wakil Komandan Operasi.
Di sisi pertahanan dalam negeri, ISI menjelaskan transformasi menuju budaya maritim yang kuat melalui modernisasi alutsista strategis guna menjaga kedaulatan di ZEE dan Natuna.
Hal ini diperkuat dengan pengembangan Batalyon Teritorial Penyangga (BTP) berbasis Sishankamrata yang bertujuan menyiapkan wilayah logistik pertahanan, mulai dari sektor kesehatan hingga pertanian di tingkat daerah.
Melengkapi strategi pertahanan, ulasan ekonomi strategis menyoroti Perjanjian Agreement on Reciprocal Trade (ART) RI-AS yang berhasil mengamankan tarif 0% bagi 1.819 pos tarif produk unggulan Indonesia.
Melalui diversifikasi kerja sama dan penguatan industri pertahanan lewat skema TKDN, Indonesia berupaya menghindari ketergantungan pada pemasok tunggal demi
menjaga kedaulatan di tengah persaingan kekuatan besar.
“Kami berharap sinergi ini dapat meningkatkan literasi publik terhadap isu strategis. ISI siap menjadi mitra media dalam menerjemahkan niat strategis pemerintah ke dalam narasi yang kredibel dan mudah dipahami masyarakat,” ujar Aisha R. Kusumasomantri, Direktur Kerja Sama ISI.
Pertemuan ini disambut baik oleh para hadirin yang sepakat untuk terus memperkuat kolaborasi, khususnya dalam mengawal isu pertahanan dan kebijakan luar negeri.
Turut hadir dalam kegiatan ini perwakilan dan pimpinan redaksi dari berbagai media nasional seperti Total Politik, Kumparan, Sindonews, GarudaTV, Kontekstual, IDM, dan Promedia.
Tentang Indo-Pacific Strategic Intelligence (ISI): Indo-Pacific Strategic Intelligence (ISI) adalah think tank strategis berbasis di Jakarta yang berfokus pada kajian pertahanan, keamanan regional, dan kebijakan luar negeri.
ISI berkomitmen mendukung kebijakan melalui riset mendalam, layanan konsultasi korporasi, serta menjadi knowledge hub untuk isu-isu keamanan terutama di kawasan Indo-Pasifik. (*)
