Retoria.id – Merespons isu panas soal rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto, ada baiknya pengurus PBNU berhati-hati. Pernyataan pribadi di media yang dianggap sebagai pernyataan resmi PBNU sungguh menyayat hati warga Nahdliyyin.
Saya meyakini, itu memang bukan pernyataan PBNU, melainkan pernyataan pribadi. Namun pernyataan Gus Fahrurrozi dan Gus Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) setidaknya yang saya tahu dua orang inilah yang setuju dan dianggap publik sebagai representasi suara PBNU.
Untuk dua pengurus PBNU ini, bagaimana mungkin jenengan setuju Soeharto memperoleh gelar pahlawan, sementara NU pernah dimarginalisasi secara sistematis oleh calon pahlawan yang jenengan usulkan?
Tentu sikap dua pengurus PBNU ini sulit diterima akal. Mungkin mereka termasuk dalam kategori yang disebut Gus Mus sebagai orang yang tidak tahu sejarah. Tapi dalam konteks ini, tafsir saya bukan tidak tahu dalam arti tidak memiliki pengetahuan sama sekali, melainkan tidak tahu menempatkan diri dan pengetahuannya dalam jalinan kepentingan rumit ketika bersemangat mendukung Soeharto sebagai pahlawan.
Gus Ipul berada di simpang jalan sebagai Sekjen PBNU sekaligus Menteri Sosial. Meski dari tindakannya, terlihat beliau lebih mengakomodasi kepentingan juragannya. Sementara Gus Fahrur juga bukan pertama kali viral.
Sebelumnya beliau disorot karena menjadi komisaris perusahaan tambang yang merusak keindahan Pulau Raja Ampat. Saya tidak menebak-nebak apa kepentingan beliau dalam konteks dukungan terhadap Soeharto sebagai pahlawan nasional.
Tulisan ini tidak membahas detail kenapa Soeharto tidak layak menjadi pahlawan, tapi ingin berbagi pengalaman: bahwa menjadi NU (apalagi pengurus PBNU) adalah posisi yang terhormat sekaligus rentan khianat. Dibutuhkan ketulusan dan kehati-hatian dalam merespons isu publik yang secara substansi memang bermasalah.
Menjadi pengurus NU tidak cukup hanya memiliki pengetahuan, jaringan, dan kecakapan organisasi. Yang lebih penting adalah niat. Sekilas niat ini sulit diukur, karena wilayahnya ada di hati masing-masing. Tapi maksud saya, pengurus NU harus menginternalisasi niat bahwa ia mengabdi di organisasi yang didirikan para wali dan ulama.
KH. Hasyim Asy’ari pernah berpesan:
“Siapa yang mau mengurus NU, aku anggap dia santriku. Dan siapa yang menjadi santriku, aku doakan husnul khatimah beserta anak cucunya.”
Tentu yang dimaksud adalah mereka yang benar-benar mengurusi NU, bukan memanfaatkan NU.
KH. As’ad Syamsul Arifin juga pernah dawuh:
“Kalau menjadi pengurus NU, jadikan NU sebagai istri, bukan suami.”
Maksudnya, jika dijadikan istri, maka kewajiban suamilah untuk menafkahi NU. Sebaliknya, jika NU dijadikan suami, maka pengurus akan menuntut NU menafkahinya dengan kata lain, memanfaatkan NU.
Saya tidak bermaksud menggurui, apalagi menghakimi niat seseorang menjadi pengurus NU. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa niat seseorang bisa dibaca dari tindakannya dan pendapat yang diucapkannya. Sekalipun niat mendukung Soeharto tulus, tetap saja itu mengundang tafsir liar. Maka kehati-hatian adalah kunci bagi pengurus NU.
Saya pernah menulis, ada pengurus NU di daerah saya yang ditawari menjadi komisaris bank daerah. Tanpa pikir panjang, ia menolak karena khawatir terjadi conflict of interest dengan posisinya sebagai pengurus NU.
Jika kini muncul desakan agar Gus Ipul dan Gus Fahrur mundur dari PBNU, menurut saya wajar. Bagaimana mungkin warga NU bisa melupakan kengerian sejarah ketika Soeharto dan rezim Orde Baru memusuhi, mengintervensi, dan memarginalisasi NU?
Terakhir, saya berharap PBNU mengeluarkan pernyataan resmi menolak pencalonan Soeharto sebagai pahlawan nasional. Memang ada pengurus seperti Mas Savic Ali yang menolak, tetapi itu pun masih bersifat pribadi. (*)
*A. Dardiri Zubari, Penulis Buku Politik Agraria Madura: Privatisasi, Marginalisasi, dan perampasan ruang hidup
