Retoria.id – Gerakan “17+8 Tuntutan Rakyat” kini menjadi sorotan nasional. Disuarakan lewat media sosial sehingga viral, rangkaian 25 tuntutan ini mencerminkan keresahan masyarakat di tengah gelombang demonstrasi yang berlangsung sejak akhir Agustus. Tuntutan tersebut menjadi penyatu aspirasi jutaan rakyat yang menuntut transparansi, reformasi, dan empati dari pemerintah.
Awal Muncul dan Konteks Gerakan
Unggahan “17+8 Tuntutan Rakyat” pertama kali viral pada 30 Agustus 2025. Nama “17+8” diambil sebagai simbol perjuangan baru pasca hari kemerdekaan, dengan angka 17 menyimbolkan dan ditujukan sebagai tuntutan jangka pendek, serta angka 8 sebagai tuntutan jangka panjang.
Penyusunnya adalah gabungan antara influencer dan figur publik—seperti Jerome Polin, Andovi da Lopez, Salsa Erwina, Abigail Limuria, Andhyta F. Utami, dan Fathia Izzati. Mereka menyusun tuntutan ini hanya dalam kurun tiga jam, sebagai cara mengakumulasi desakan dari berbagai elemen masyarakat.
Baca Juga: Pertemuan 5 Jam di Istana Negara: Mampukah Meredam Gejolak Publik?
17 Tuntutan Jangka Pendek (deadline: 5 September 2025)
1. Tarik TNI dari tugas pengamanan sipil dan hentikan kriminalisasi demonstran.
2. Bentuk Tim Investigasi Independen untuk kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan selama demo.
3. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan DPR dan batalkan fasilitas baru.
4. Publikasikan transparansi anggaran DPR secara menyeluruh.
5. Periksa anggota DPR bermasalah melalui Badan Kehormatan dan KPK.
6. Beri sanksi tegas kepada anggota DPR yang tidak etis.
7. Partai politik harus menyatakan diri berpihak pada rakyat.
8. Libatkan DPR dalam dialog publik.
9. Bebaskan demonstran yang ditahan.
10. Hentikan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa.
11. Proses hukum aparat yang melanggar HAM secara transparan.
12. TNI harus kembali ke barak.
13. Tegakkan disiplin internal agar TNI tak campuri tugas Polri.
14. Komitmen publik bahwa TNI tak akan masuk ranah sipil selama krisis.
15. Pastikan upah layak bagi semua pekerja, termasuk ojol, tenaga kesehatan, guru, dan buruh.
16. Ambil langkah darurat untuk cegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
17. Mulai dialog dengan serikat buruh mengenai upah minimum dan outsourcing.
Baca Juga: Mendagri Tegaskan Waspadai Live TikTok Saat Demo: Bisa Picu Provokasi
8 Tuntutan Jangka Panjang (deadline: 31 Agustus 2026)
1. Lakukan reformasi besar-besaran DPR.
2. Reformasi partai politik dan perkuat pengawasan eksekutif.
3. Rancang reformasi perpajakan yang lebih adil.
4. Sahkan dan tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor.
5. Reformasi kepemimpinan dan sistem kepolisian agar profesional dan humanis.
6. Pastikan TNI kembali ke barak tanpa pengecualian.
7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.
8. Revisi kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan untuk perlindungan yang lebih adil.
Respons Pemerintah dan Relevansi Gerakan
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan dalam rapat koordinasi bahwa pemerintah telah membaca dan sedang menyiapkan respons atas tuntutan masyarakat. Namun, implementasinya akan dilakukan secara bertahap dan disesuaikan kewenangan masing-masing lembaga.
Gerakan ini menjadi simbol perlawanan damai dan penegasan bahwa aspirasi rakyat dapat terstruktur dan bermakna. “17+8 Tuntutan Rakyat” bukan sekadar slogan—melainkan peta tuntutan konkret yang menuntut akuntabilitas dan perubahan nyata.
Gerakan “17+8 Tuntutan Rakyat” mencerminkan momentum keterlibatan publik dalam demokrasi. Massa digital kini punya suara, format, dan tenggat waktu. Semoga pemerintah menjadikannya sebagai pemicu reformasi substansial—bukan hanya simbolis.
