Retoria.id – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyatakan bahwa jalur pendidikan kesetaraan, khususnya Paket C, telah menjadi bagian nyata dari sistem pendidikan nasional dan diikuti oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk kalangan legislatif.
Pernyataan tersebut disampaikan Abdul Mu’ti dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI yang membahas strategi pemerintah dalam menekan angka putus sekolah di Indonesia. Dalam forum tersebut, ia menyinggung latar belakang pendidikan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
“Paling banyak itu Paket C. Banyak anggota dewan yang juga lulusan Paket C,” kata Mu’ti saat rapat kerja bersama anggota DPR RI, yang disambut tawa peserta forum.
Menurut Abdul Mu’ti, pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) memiliki peran strategis dalam memberikan akses pendidikan bagi masyarakat yang tidak dapat menempuh jalur pendidikan formal hingga jenjang sekolah menengah atas.
Ia menilai keberadaan PKBM menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya negara memastikan hak pendidikan tetap dapat diakses oleh seluruh warga, khususnya mereka yang menghadapi keterbatasan ekonomi, geografis, maupun sosial.
Baca Juga: Sebut Upah Guru Honorer Tak Capai UMR, Ferry Irwandi: Ada yang Hanya Digaji Rp60.000 per Bulan
Abdul Mu’ti juga menekankan bahwa persoalan putus sekolah tidak semata-mata disebabkan oleh faktor ekonomi. Menurutnya, terdapat faktor lain seperti budaya, kondisi wilayah, serta keterbatasan akses pendidikan yang turut memengaruhi keberlanjutan sekolah peserta didik di berbagai daerah.
Oleh karena itu, pemerintah terus memperkuat pendidikan kesetaraan melalui jalur Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP), dan Paket C (setara SMA) sebagai bagian dari solusi sistemik untuk menekan angka putus sekolah sekaligus meningkatkan rata-rata lama belajar masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Abdul Mu’ti turut membagikan pengalamannya saat mengunjungi sejumlah PKBM di berbagai daerah. Ia menyebut antusiasme peserta didik terhadap pendidikan kesetaraan cukup tinggi dan menunjukkan kebutuhan nyata akan jalur pendidikan alternatif di luar sistem formal.
Meski demikian, ia menegaskan pentingnya penataan dan pengelolaan PKBM secara lebih ketat, terutama dalam hal mekanisme kelulusan serta penggunaan dana bantuan operasional, agar tidak terjadi penyimpangan baik secara administratif maupun akademik.
Menurutnya, penguatan tata kelola PKBM sejalan dengan agenda pemerintah dalam memperluas kesempatan belajar, meningkatkan akses pendidikan, serta memastikan mutu pendidikan kesetaraan tetap terjaga di tengah upaya nasional mengurangi angka putus sekolah. (*)
