Retoria.id – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti fenomena siaran langsung (live streaming) di media sosial, khususnya TikTok, yang digunakan untuk menayangkan aksi penjarahan. Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Tito menegaskan bahwa keadaan yang sangat sensitif saat ini membuat masyarakat mudah terprovokasi oleh konten yang tersebar di platform digital.
Media Sosial: Peran Sentral dalam Mobilisasi Massa
Tito menyebut bahwa banyak pergerakan massa yang justru dipicu oleh konten viral di media sosial. Dia memberikan contoh konkret, aksi penjarahan yang disiarkan secara langsung melalui TikTok bisa “dinormalisasi” oleh masyarakat sebagai sesuatu yang biasa—berpotensi memicu efek domino yang lebih besar.
Mendagri memperingatkan:
“Situasi yang tidak bagus, sensitif, nanti akan dipotong, dibuat tulisan gambar, video, yang kemudian gampang sekali masyarakat terprovokasi.”
Baca Juga: Jebolan ITB Sindir DPR dengan Rumus Fisika: Suara Rakyat Perlu 1 Miliar Orang untuk Didengar
Konteks Penonaktifan TikTok Live
Sebelumnya, fitur TikTok Live dimatikan sementara pada Sabtu malam (30/8/2025). TikTok Indonesia menyatakan langkah ini adalah tindakan preventif untuk membuat platform tetap aman dan “beradab” di tengah meningkatnya kekerasan selama demonstrasi.
Menghindari Normalisasi Kekerasan Digital
Tito juga menyinggung, jika pejabat atau lembaga membagikan konten gaya hidup mewah (flexing) atau seremonial yang dipotong lalu disebarluaskan di TikTok, hal tersebut dapat menjadi bahan provokasi tambahan. Ia mendorong tampilan yang lebih sederhana dan empatik agar tidak menambah ketegangan publik.
Mendagri Tito Karnavian memberikan peringatan tegas: media sosial, khususnya TikTok, memiliki kekuatan besar dalam memengaruhi perilaku massa. Siaran langsung tindakan kekerasan seperti penjarahan berpotensi menormalisasi ketidakadilan dan memperburuk situasi. Langkah preventif dari TikTok dan kebijakan pengendalian konten dari pejabat adalah bagian penting untuk meredam potensi eskalasi.
