Retoria.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjadwalkan pertemuan daring bersama seluruh kepala daerah dan sekretaris daerah pada Selasa (tanggal sesuai jadwal rapat). Pertemuan ini akan membahas langkah cepat penanganan kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan menimbulkan kekhawatiran publik.
Langkah itu diambil menyusul insiden keracunan massal di sejumlah daerah yang diduga berasal dari makanan paket MBG. Tito menilai koordinasi lintas pemerintah daerah sangat penting agar standar keamanan pangan di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat terjaga.
“Kami ingin memastikan setiap kepala daerah bersama jajaran terkait memahami prosedur penanganan darurat, sekaligus memperketat pengawasan di lapangan,” ujar Tito dalam keterangan pers di Jakarta.
Fokus pada Sertifikasi dan Pengawasan
Dalam pertemuan tersebut, Kementerian Kesehatan juga akan memberikan arahan teknis. Salah satu fokusnya adalah kewajiban setiap SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat operasional. Pemerintah pusat menilai sertifikasi ini penting agar dapur pengolahan makanan memenuhi standar kebersihan dan keamanan.
Sejumlah laporan menyebut keracunan kerap terjadi pada SPPG yang baru beroperasi. Faktor yang disoroti meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kualitas bahan pangan, ketersediaan air bersih, hingga kepatuhan terhadap standar operasional.
Baca Juga: Hasil Lab Terungkap: Eks Direktur WHO Beberkan Sumber Keracunan di MBG
Tanggapan dan Evaluasi Program
Program MBG sendiri dirancang untuk menjangkau jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia dan hingga kini telah melibatkan ribuan SPPG. Namun kasus keracunan terbaru membuat sebagian pihak mendesak evaluasi menyeluruh, bahkan mempertimbangkan penghentian sementara di daerah yang bermasalah.
Presiden Prabowo Subianto dilaporkan telah meminta laporan perkembangan program MBG kepada Badan Gizi Nasional (BGN). Pemerintah pusat menegaskan komitmennya untuk melindungi masyarakat tanpa mengurangi tujuan mulia pemberian makanan sehat secara gratis.
Perlunya Transparansi dan Pemantauan
Pengamat kebijakan publik menilai, pertemuan nasional yang diinisiasi Mendagri harus diikuti langkah konkret: inspeksi acak bahan baku, audit kualitas produksi, serta pelatihan berkala bagi tenaga pengolah makanan. Mekanisme pengaduan masyarakat dan transparansi pengadaan bahan juga penting agar kepercayaan publik terhadap program MBG tetap terjaga.
Pertemuan daring yang dipimpin Tito diharapkan menghasilkan peta jalan pengawasan yang lebih ketat, sehingga program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan sesuai tujuan: menekan angka gizi buruk sekaligus menjamin keamanan pangan bagi masyarakat.
