Retoria.id – Penyerapan tenaga kerja tengah menjadi sorotan sebagian publik Tanah Air dalam program strategis pemerintah untuk membuka seluas-luasnya lapangan kerja di Indonesia.
Menteri Perekonomian, Airlangga Hartarto bahkan menyebut Presiden RI, Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus terhadap dampak langsung penyerapan tenaga kerja.
“Yang pertama tentu koperasi desa merah putih itu ada 80 ribu, karyawan baru diperkirakan bisa menyerap 681 ribu dan targetnya sampai sejuta orang di bulan Desember,” ujar Menko Perekonomian.
Selain itu, program kampung nelayan merah putih juga menjadi prioritas dengan target pembangunan 100 desa nelayan pada tahun 2025.
Airlangga menuturkan, lewat program ini, penyerapan tenaga kerja diharapkan terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah kampung nelayan.
“Tahun ini targetnya 100 desa, diharapkan bisa menyerap 8.645 tenaga kerja. Jangka panjang 4.000 titik bisa menciptakan 200 ribu lapangan kerja,” katanya.
Baca Juga: Penguatan Pendidikan Karakter di Sekolah: Menyiapkan Generasi Mandiri dan Berintegritas
Pemerintah juga menaruh perhatian pada sektor kelautan dengan revitalisasi tambak di kawasan Pantura di area seluas 200 hektare dan diperkirakan dapat menyerap tenaga kerja hingga 168 ribu pekerja.
Tak hanya di sektor maritim, pemerintah juga mendorong program perkebunan rakyat melalui penanaman kembali 870 ribu hektare lahan.
“Diharapkan bisa membuka lapangan kerja lebih dari 1,6 juta dengan komoditas prioritas antara lain tebu, kakao, kelapa, kopi, mete, dan pala,” imbuhnya.
Berkaca dari hal itu, Menteri Ketanagakerjaan (Menaker), Yassierli mengakui target program strategis dalam membuka 19 juta lapangan kerja, tidak semudah membalik telapak tangan.
Pasalnya, terdapat sejumlah regulasi dalam perekrutan karyawan di berbagai daerah yang dinilai menyulitkan warga, terkhusus bagi fresh graduate yang masuk ke dalam kompetisi dunia kerja.
Baca Juga: Digitalisasi Pendidikan di Bawah Sorotan: KPK Pastikan Penyelidikan Google Cloud Tetap Berjalan
1. Kejar Target 19 Juta Lapangan Kerja
Dalam siniar YouTube Tretan Universe yang dipublikasikan pada Jumat, 19 September 2025, Menaker Yassierli menjawab pertanyaan menohok dari host, Tretan Muslim.
“Mana 19 juta lapangan kerja?” tanya Muslim.
“Itu bukan pertanyaan enteng,” jawab Yassierli.
Menaker lantas menjelaskan terkait pertumbuhan kerja di Indonesia sebesar 3 juta per tahun.
“Jadi memang pertumbuhan angkatan kerja di Indonesia setiap tahun itu sekitar 3 juta. Jadi kan kalau kita bicara target 5 tahun, itu berarti kan sekitar 15 juta,” jelas Yassierli.
“Presiden menyampaikan, dari semua program prioritas salah satunya peningkatan lapangan kerja,” imbuhnya.
2. Potensi Kerja ke Luar Negeri
Pada kesempatan yang sama, Yassierli menuturkan tenaga kerja di Indonesia pun memiliki peluang kerja ke luar negeri.
Pemimpin di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI itu menyebut salah satunya dalam perekrutan tenaga kerja di Jepang.
“Kita juga punya potensi penyerapan tenaga kerja kita ke Jepang, dari satu negara itu saja membuka 800 ribu per tahun. Bisa magang, dan sebagai pekerja migran,” kata Yassierli.
“Jadi pembukaan lapangan kerja yang jutaan itu masih proses ya,” timpal Muslim.
3. Sulitnya Seleksi Masuk Kerja
Muslim kemudian menyoroti keluhan sebagian publik yang kesulitan dalam mengikuti seleksi masuk kerja di Tanah Air.
“Sekarang itu masih banyak yang kesulitan masuk kerja, syaratnya ribet, harus good looking (berpenampilan menarik), dan sebagainya,” sebutnya.
“Ada yang minimal S1, tapi ada peraturan katanya tidak harus S1, mana?” ungkap Muslim.
Menjawab hal itu, Yassierli menerangkan terkait sudah adanya surat edaran dari Kemenaker terkait larangan diskriminasi dalam proses perekrutan kerja di Indonesia.
Baca Juga: Rincian Anggaran Pendidikan 2026 Capai Rp757,8 Triliun, Alokasi Terbesar Sepanjang Sejarah
“Kita memang sudah mengeluarkan surat edaran, tapi memang Undang-Undang Ketenagakerjaan sedang berproses dengan inisiatifnya DPR,” terangnya.
“Jadi dalam undang-undang itu (tercantum) ada dua, yaitu inisiatif pemerintah dan inisiatif DPR, sehingga dari inisiatif ini kita baru mengeluarkan surat edaran,” sebut Yassierli.
Usut punya usut, dalam poin ke-2 di surat edaran terkini yang dipublikasikan Kemenaker pada 26 Mei 2025, terdapat hal terkait larangan untuk pemberi lapangan kerja melakukan diskriminasi atas dasar apapun dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
“Kita sudah menghimbau (pemberi kerja) tidak boleh ada diskriminasi terkait dengan rekrutmen tenaga kerja,” terang Yassierli.
“Kalau terkait lowongan kerja S1, memang dibutuhkan bagi perusahaan untuk menyerap tenaga kerja yang analitis dan lebih spesialis, jadi kalau seperti itu, tentu diperbolehkan,” tukasnya.(*)
