Retoria.id – Ruang publik kembali diramaikan oleh kemunculan istilah baru yang lahir bukan dari kamus, melainkan dari ruang sidang.
Frasa “di-Noel-kan” mendadak populer setelah digunakan oleh mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer (Noel), dalam proses persidangan kasus dugaan korupsi yang menjeratnya.
Ungkapan tersebut segera menyebar luas di media sosial dan memantik rasa ingin tahu publik. Banyak warganet mempertanyakan maknanya, konteks kemunculannya, serta implikasi politik dan hukum yang menyertainya.
Dalam waktu singkat, “di-Noel-kan” berubah dari ucapan personal menjadi kosakata baru dalam perbincangan publik.
Makna “Di-Noel-Kan” dalam Bahasa Politik Populer
Secara umum, istilah “di-Noel-kan” digunakan untuk menggambarkan situasi ketika seseorang disebut-sebut berpotensi terseret ke dalam perkara hukum berdasarkan pengakuan, pernyataan, atau informasi yang diklaim dimiliki oleh Noel.
Dalam perkembangan maknanya, frasa ini juga merujuk pada kemungkinan seseorang “disebut”, “diungkap”, atau “dilaporkan” terkait dugaan keterlibatan dalam aliran dana ilegal.
Karena itu, istilah ini kerap dipahami sebagai metafora politik atas praktik “nyanyian” terdakwa dalam perkara korupsi.
Tak heran jika kemudian “di-Noel-kan” menjelma menjadi slang politik yang sarat nuansa ancaman simbolik dan tekanan moral di ruang publik.
Latar Kemunculan: Dari Klaim Informasi hingga Peringatan Terbuka
Istilah ini mencuat setelah Noel menyampaikan bahwa dirinya memiliki informasi yang ia sebut sebagai informasi tingkat tinggi terkait kemungkinan pejabat negara lain mengalami nasib serupa dengannya.
Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada Senin, 26 Januari 2026, Noel secara terbuka menyebut nama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi sebagai pihak yang berpotensi “di-Noel-kan”.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung di hadapan majelis hakim dan pengunjung sidang, sehingga dengan cepat menjadi sorotan media.
Noel juga mengaitkan pernyataan itu dengan pengalamannya sendiri, yang menurut pengakuannya merupakan hasil dari proses hukum yang penuh rekayasa.
Pernyataan yang Memicu Tafsir dan Spekulasi
Dalam penjelasannya, Noel menggunakan sejumlah analogi keras untuk menggambarkan situasi yang ia hadapi. Namun, ia tidak menguraikan secara rinci siapa pihak-pihak yang dimaksud dalam analogi tersebut. Ketidakjelasan ini justru memicu beragam tafsir di ruang publik.
Selain itu, Noel melontarkan kritik tajam terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menilai lembaga antirasuah tersebut seolah “memerangi negara” di tengah situasi bangsa yang sedang menghadapi bencana alam.
Pernyataan ini memperkuat kesan bahwa istilah “di-Noel-kan” bukan sekadar ungkapan spontan, melainkan bagian dari pesan politik yang disengaja.
Kasus Hukum yang Menjadi Latar Belakang
Untuk memahami konteks kemunculan istilah ini, publik perlu melihat perkara hukum yang tengah dihadapi Noel. Ia didakwa terlibat dalam pemerasan terkait pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan nilai total mencapai Rp6,5 miliar, serta menerima uang sebesar Rp70 juta.
Jaksa juga mendakwa Noel menerima gratifikasi senilai Rp3,365 miliar dan satu unit sepeda motor Ducati Scrambler berwarna biru dongker. Pemberian tersebut diduga berasal dari aparatur sipil negara di Kementerian Ketenagakerjaan serta pihak swasta.
Atas perbuatannya, Noel didakwa melanggar sejumlah pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Respons Lembaga dan Pihak Terkait
Hingga kini, KPK belum memberikan pernyataan khusus menanggapi klaim Noel yang menyebut nama Purbaya Yudhi. Namun, juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa praktik korupsi yang melibatkan pejabat publik masih menjadi persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan.
Menurut KPK, penyalahgunaan kewenangan kerap menjadi pintu masuk terjadinya tindak pidana korupsi, baik melalui pengelolaan anggaran, perizinan, pengadaan barang dan jasa, maupun proyek pembangunan.
Sementara itu, sejumlah pejabat yang namanya sempat dikaitkan dengan pernyataan Noel menyatakan bahwa mereka tidak pernah menerima uang sebagaimana yang dituduhkan.
“Di-Noel-Kan” sebagai Fenomena Politik 2026
Memasuki tahun 2026, istilah “di-Noel-kan” tak lagi berdiri sebagai ungkapan individual. Ia berkembang menjadi simbol ketegangan antara terdakwa korupsi, aparat penegak hukum, dan elite politik yang namanya ikut terseret dalam narasi persidangan.
Fenomena ini juga mencerminkan bagaimana ruang sidang kini tak terpisah dari ruang digital. Pernyataan hukum dengan cepat bermetamorfosis menjadi senjata wacana di media sosial.
Dari Sidang ke Lini Masa
Di media sosial, “di-Noel-kan” digunakan dalam berbagai konteks mulai dari sindiran serius hingga humor politik. Sebagian warganet memakainya untuk menyentil isu integritas pejabat publik, sementara yang lain menjadikannya bahan satire.
Namun, makna dasarnya tetap sama: istilah ini merujuk pada kemungkinan seseorang disebut atau terseret dalam perkara hukum berdasarkan pengakuan Noel.
Sebuah istilah yang lahir dari ruang sidang, lalu hidup dan tumbuh di tengah kegaduhan politik digital. (*)
