Retoria.id – Perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto awal September 2025 bukan sekadar pergantian kursi—itu adalah titik belok dalam cara pandang terhadap kebijakan ekonomi Indonesia.
Purbaya Yudhi Sadewa resmi menggantikan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan, di tengah tuntutan rakyat lewat aksi “17+8” yang menuntut keadilan sosial dan perubahan nyata atas harga-harga kebutuhan.
Baca Juga: Membaca Madilog Tan Malaka: Perbandingan Logika Mistika dan Sapienza Poetica
Purbaya langsung menunjukkan sikap berbeda: menarik dana pemerintah yang mengendap di Bank Indonesia ke perbankan, menjanjikan target pertumbuhan hingga 8 persen, dan mempercepat belanja negara agar ekonomi tak “tercekik.”
Sementara Sri Mulyani selama ini dikenal mengutamakan stabilitas fiskal, kontrol defisit, dan citra kredibilitas di mata investor internasional.
Tulisan ini berusaha membaca pola pikir Purbaya lewat kebijakan-kebijakan barunya, membandingkannya dengan filosofi Sri Mulyani, dan melihat mana yang paling cocok merespons kondisi ekonomi Indonesia hari ini.
1. Uang yang Mengendap, Ekonomi yang Tersendat
Purbaya Yudhi Sadewa mengajukan kritik sederhana tapi tajam: ekonomi Indonesia sedang “dicekik” karena uang negara mengendap terlalu lama di Bank Indonesia. Pemerintah rajin menarik pajak, namun lambat membelanjakan. Bank juga lebih senang memarkir dana di BI daripada menyalurkan kredit ke sektor riil. Akibatnya, likuiditas dalam sistem keuangan mengering, sektor usaha kekurangan napas, dan rakyat menjadi korban.
Bagi Purbaya, ini bukan sekadar analisis teknis, melainkan refleksi dari pengalaman panjang. Ia pernah terjun langsung saat krisis 1997–1998, ketika kebijakan moneter super ketat justru mempercepat kehancuran ekonomi. Sebaliknya, saat krisis global 2008 dan pandemi 2020, injeksi likuiditas yang tepat waktu terbukti menyelamatkan perekonomian. Pelajarannya jelas: fiskal dan moneter harus bekerja seirama, bukan saling menahan.
2. Jalan Pemikiran Purbaya: Fiskal dan Moneter Harus Hidup Bersama
Ada tiga resep utama dari Purbaya. Pertama, dana pemerintah yang mengendap di BI harus segera ditarik kembali ke sistem perbankan agar bisa mengalir ke dunia usaha. Kedua, belanja negara harus dipercepat, tidak boleh hanya menumpuk di akhir tahun. Ketiga, sektor swasta perlu diberi ruang bernapas; pemerintah cukup menjadi fasilitator yang menciptakan iklim sehat, bukan pengendali yang berlebihan.
Logika dasarnya sederhana: uang yang beredar menciptakan permintaan, permintaan mendorong produksi, produksi membuka lapangan kerja, dan pada akhirnya memperkuat daya tahan ekonomi. Tanpa itu, pertumbuhan hanya akan berjalan di tempat.
3. Jalan Pemikiran Sri Mulyani: Stabilitas di Atas Segalanya
Berbeda dengan Purbaya, Sri Mulyani membangun reputasi sebagai “penjaga stabilitas.” Baginya, disiplin fiskal, defisit rendah, dan cadangan kas yang kuat lebih penting daripada stimulus jangka pendek. Dana yang disimpan di BI dianggap sebagai bantalan untuk menjaga kredibilitas fiskal dan kepercayaan investor global.
Pendekatan ini memang terbukti ampuh menjaga reputasi Indonesia di pasar keuangan internasional. Namun, di sisi lain, konsekuensinya adalah ekonomi domestik sering kehilangan daya dorong. Stabilitas tercapai, tapi rakyat merasakan pertumbuhan yang datar.
4. Dua Jalan, Dua Risiko
Perbedaan antara Purbaya dan Sri Mulyani sejatinya adalah perbedaan filosofi. Purbaya menekankan pentingnya likuiditas sebagai bahan bakar pertumbuhan. Sri Mulyani menekankan pentingnya pengendalian sebagai rem agar mobil ekonomi tidak tergelincir.
Risiko Purbaya adalah inflasi dan fiskal yang lebih longgar. Risiko Sri Mulyani adalah stagnasi dan jebakan pendapatan menengah. Keduanya tidak sepenuhnya salah, hanya berbeda titik tekan.
5. Mana yang Lebih Cocok Saat Ini?
Untuk konteks Indonesia 2025, pilihan paling relevan adalah jalan Purbaya. Ekonomi kita sedang stagnan, bukan berada dalam krisis fiskal. Tantangan utama justru kurangnya dorongan permintaan domestik dan akses modal kerja bagi dunia usaha. Dalam situasi seperti ini, sikap terlalu hati-hati justru bisa mengunci potensi pertumbuhan.
Resep Purbaya: membuka keran likuiditas, mempercepat belanja APBN, dan memberi ruang sektor swasta—lebih sesuai untuk menggerakkan roda ekonomi. Tanpa itu, Indonesia berisiko terjebak dalam lingkaran pertumbuhan rendah yang membuat cita-cita Indonesia Emas 2045 semakin jauh dari jangkauan.
Kesimpulannya, Jalan pemikiran Purbaya lebih berani, tapi juga lebih relevan untuk kondisi sekarang. Ia bukan hanya bicara teori, melainkan mengingatkan bahwa tanpa pertumbuhan yang cukup tinggi, stabilitas pun tidak akan bertahan lama. (*)
