Retoria.id – Eks Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Mahfud MD memberi apresiasi atas langkah Presiden RI, Prabowo Subianto dalam merespons gelombang demonstrasi besar pada akhir Agustus 2025 lalu.
Dalam langkah cepatnya, Prabowo memutuskan untuk merombak Kabinet Merah Putih dengan mengganti sejumlah menteri.
Salah satu yang paling disorot adalah pencopotan Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan, yang kini digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa.
Perihal itu, kini Mahfud menilai keputusan tersebut sebagai bentuk respons cepat pemerintah terhadap keresahan publik.
“Mantap, dua jempol,” ujar Mahfud sambil mengacungkan jempolnya saat menjadi tamu di siniar YouTube Curhat Bang Denny Sumargo yang tayang Kamis, 11 September 2025.
Menurut Mahfud, kerusuhan yang terjadi sebelumnya merupakan akumulasi dari ketidakpuasan masyarakat karena aspirasi mereka yang dianggap tidak ditanggapi pemerintah.
“Itu saya anggap langkah awal. Begitu kerusuhan luar biasa terjadi di mana-mana, kita berteriak karena merasa tidak pernah didengar,” tegasnya.
Guru Besar Hukum Tata Negara itu menyebut, penyelesaian masalah setelah demonstrasi itu memang perlu dilakukan melalui dua tahap.
Mahfud menjelaskan, pertama, langkah cepat atau quick win untuk menormalkan situasi. Kedua, langkah jangka menengah hingga panjang yang bersifat lebih fundamental.
“Langkah pertama, apapun caranya harus bisa menormalkan keadaan. Itu langsung dilakukan Presiden Prabowo dengan memerintahkan Polri dan TNI turun tangan. Hasilnya, dalam waktu singkat situasi mereda,” jelasnya.
Setelah kondisi mulai stabil, lanjut Mahfud, langkah berikutnya adalah reshuffle kabinet.
“Kan kita semua memang mendorong reshuffle, karena ada pejabat yang dinilai tidak profesional, ada yang bermasalah secara politik, bahkan ada indikasi tindak pidana. Jadi, langkah reshuffle ini saya anggap bagus,” ujarnya.
Meski begitu, Mahfud menilai langkah tersebut belum final. Ia memprediksi Prabowo akan kembali merombak kabinet dalam waktu dekat.
“Mungkin Oktober (2025) nanti ada reshuffle lagi. Karena masih banyak pejabat yang belum memenuhi syarat kompetensi maupun integritas. Ini kan negara, bukan warung kopi,” ungkapnya.
Selain reshuffle, Mahfud juga menyinggung rencana jangka panjang pemerintah untuk mendorong reformasi politik. Beberapa aturan yang disebut akan diubah adalah UU Pemilu, UU DPR, serta aturan mengenai RUU Perampasan Aset.
“Menurut rencana semula, RUU Perampasan Aset itu nanti tahun 2026. Tapi saya baca (informasi) hari ini akan dituntaskan tahun ini (2025) kan bagus,” terangnya.
“Karena itu sebenarnya sudah lama, 2015 itu sudah masuk Prolegnas (Program Legislasi Nasional), 2018 draftnya selesai, lalu sesudah disampaikan ke DPR tidak pernah mau dibahas,” imbuh Mahfud.
Baca Juga: Prof. Mahfud MD Sebut PPATK ‘Jahat’, Ungkap Alasan Bisa Dipidana
Dalam perbincangan yang sama, Denny Sumargo menilai aspirasi masyarakat melalui demonstrasi justru membawa dampak positif.
“Dengan adanya aspirasi kemarin, ini membuahkan hal yang bagus,” ucap Denny.
Mahfud pun mengamini pernyataan tersebut, seraya menyoroti pentingnya hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi terhadap pemerintah.
“Itulah pentingnya masyarakat menyampaikan aspirasi. Ada protes, ada yang menanggapi, dan negara berjalan. Sekarang demonstrasi sudah mulai normal,” tukasnya.
