Retoria.id – Eks Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Mahfud MD ikut menanggapi kontroversi yang melibatkan influencer Ferry Irwandi dengan Komandan Satuan Siber (Dansatsiber) TNI, Brigjen Juinta Omboh Sembiring.
Kasus ini bermula ketika Juinta menyebut pihaknya menemukan dugaan tindak pidana yang dilakukan Ferry usai demonstrasi besar menolak DPR RI pada akhir Agustus 2025 lalu.
Nama Ferry, yang juga dikenal sebagai CEO Malaka Project, langsung jadi sorotan publik usai ramainya kontroversi dengan Dansat Siber TNI itu.
Terkini, dalam siniar YouTube Curhat Bang Denny Sumargo yang tayang Kamis, 11 September 2025, Mahfud ditanya soal duduk perkara tersebut.
Baca Juga: DPR Ingatkan TNI Soal HAM dan Kebebasan Berpendapat dalam Kasus Ferry Irwandi
“Kemarin, salah satu jenderal TNI melaporkan ke polisi seorang influencer bernama Ferry Irwandi. Apa pandangan Bapak soal isu ini?” tanya Denny kepada Mahfud.
Menjawab itu, Mahfud menjelaskan duduk persoalan sang influencer yang dianggap memfitnah pihak TNI.
“Oke, Ferry ini, katanya dia bicara di sebuah forum yang disiarkan publik, bahwa ‘untung kita bisa menggagalkan rencana darurat militer’ kan begitu,” jawab Mahfud.
“Dari situ, dianggap dia memfitnah seolah-olah TNI mau melakukan hukum darurat,” imbuhnya.
Guru Besar Hukum Tata Negara itu menilai, laporan Dansat Siber TNI terhadap Ferry Irwandi tersebut sebenarnya belum resmi.
Baca Juga: Respons Irit Menhan Sjafrie soal Dansat Siber TNI Polisikan Ferry Irwandi, Ngaku Enggan Ikut Campur
“Itu disampaikan ke Polri, tapi lebih ke didiskusikan apakah bisa diproses hukum atau tidak. Jadi, belum ada laporan resmi,” jelasnya.
Menurut Mahfud, pihak TNI masih menimbang langkah hukum karena pernyataan Ferry bisa dilihat sebagai provokasi maupun fitnah.
“Mereka bertanya bagaimana cara menanganinya. Itu masih sebatas kajian, bukan laporan hukum formal,” tambahnya.
Meski begitu, Mahfud menyoroti pernyataan Ferry sebenarnya tak bisa dipandang sebagai sesuatu yang sepenuhnya salah.
“Apa yang disampaikan Ferry bagian saja dari aspirasi masyarakat. Karena isu darurat militer itu memang sudah tersebar luas di publik,” ujarnya.
Perihal itu, Mahfud lantas menyarankan pihak TNI agar kasus ini tidak dibawa ke meja hijau.
“Kalau menurut saya, lebih baik tidak diperpanjang. Sebab kalau berlanjut, nanti bisa muncul di pengadilan dengan membawa saksi dan pejabat yang hadir dalam pembicaraan. Itu justru bisa makin kacau,” tegasnya.
Di sisi lain, Mahfud tidak menutup ruang hukum jika ada bukti kuat dari pihak TNI apabila ingin memperkarakan Ferry Irwandi ke polisi.
“Kalau memang ada bukti, silakan saja. Saya tidak menghalangi. Tapi kalau hanya berdasar isu, lebih baik selesai di sini,” ungkapnya.
Baca Juga: Ferry Irwandi Beri Sorotan Khusus untuk Sri Mulyani Setelah Lengser dari Menkeu
Baginya, pernyataan Ferry lebih tepat dilihat sebagai bagian dari kebebasan berekspresi masyarakat setelah aksi demonstrasi besar terhadap DPR RI yang dinilai melukai hati warga RI.
“Masyarakat punya ruang untuk berpendapat, meski kadang caranya menimbulkan polemik,” imbuh Mahfud.
“Jadi ini bagian kebebasan publik berekspresi,” timpal Denny Sumargo menegaskan.
Dengan pandangan Mahfud tersebut, kontroversi Ferry Irwandi dengan Dansat Siber TNI kini menjadi sorotan lebih luas.
Terlebih, publik masih menunggu apakah langkah hukum akan benar-benar ditempuh pihak TNI atau justru selesai sebagai bagian dari dinamika demokrasi.
