Retoria.id – Beberapa kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjadi sorotan publik, salah satunya mengenai penyerapan anggaran di kementerian/lembaga (K/L).
Menkeu Purbaya menyatakan menunggu sampai akhir Oktober 2025 untuk melihat tentang penyerapan anggaran dan jika ada sisa, akan digunakan untuk keperluan lainnya.
“Kalau di akhir Oktober kita bisa hitung dan kita antisipasi penyerapan hanya akan sekian ya kita ambil juga kita sebar ke tempat lain atau untuk mengurangi defisit atau untuk mengurangi utang,” kata Menkeu Purbaya kepada awak media di kantor Kemenkeu pada Jumat, 19 September 2025.
“Jadi, pada dasarnya tidak ada uang nganggur di departemen ataupun di kementerian yang di-earmark sampai akhir tahun, kira-kira begitu,” imbuhnya.
Bakal Dialihkan untuk Bantuan Sosial
Saat rapat kerja bersama Kementerian Keuangan di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat pada Kamis, 18 September 2025, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, mengusulkan untuk menambah bantuan minyak goreng.
Said mengungkapkan awalnya DPR ingin mengusulkan minyak goreng 5 liter, namun dengan pertimbangan harga per liternya, diputuskan untuk meminta 2 liter kepada pemerintah.
Menanggapi usulan dari Said, Menkeu Purbaya menegaskan pemerintah sanggup untuk memberikan tambahan minyak goreng 2 liter dalam paket bansos pangan beras 10 kg.
Kesanggupan Purbaya tersebut berdasarkan pada anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L) yang masih bisa disesuaikan untuk memenuhi tambahan bansos.
Purbaya menyatakan bahwa pihaknya akan memonitor penyerapan dana di K/L dan jika tidak terserap dengan baik, akan diminta kembali ke negara.
Baca Juga: DPR Usul Bansos Pangan Tambah Minyak Goreng 2 Liter, Ini Respons Menkeu Purbaya
Purbaya Pastikan Mendapat Dukungan dari Presiden Prabowo
Penyerapan anggaran yang ketat dipantau oleh Purbaya salah satunya adalah milik Badan Gizi Nasional (BGN) dalam melaksanakan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menjadi bagian program prioritas, Purbaya menegaskan dirinya telah mendapat persetujuan dari Prabowo.
“Kalau uangnya nggak bisa diserap nggak setuju, dia (Prabowo) nggak setuju juga nggak bisa diserap, nggak merubah apa-apa, kan?” ucap Purbaya kepada awak media di kantor Kemenkeu pada Jumat, 19 September 2025.
“Dia (Prabowo) bilang, ‘Saya oke, boleh, bagus,’” tambahnya.
Istana: Memang Harus Dilakukan
Dalam kesempatan berbeda, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Istana memberi dukungan pada langkah Purbaya mengenai penarikan anggaran yang gagal terserap.
“Menurut kami itu sesuatu yang harus dilakukan karena belanja pemerintah itu harus optimal, sehingga kalau Menteri Keuangan mengevaluasi, tentu berdasar data,” tutur Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan pada Jumat, 19 September 2025.
“Kalau menurut data serapannya belum optimal, ya sudah jadi kewajiban untuk mendorong pelaksanaan program-program di kementerian tersebut, korelasinya dengan penyerapan anggaran,” terangnya.
Prasetyo juga menambahkan bahwa Presiden Prabowo fokus pada penyerapan anggaran dan setuju sebagai langkah untuk mendorong penyerapan.
“Apa yang menjadi kendala, kita cari jalan keluarnya,” tambahnya.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Wanti-wanti Gen Z: Jangan FOMO, Jangan Ngutang
Bakal Sisir K/L yang Penyerapan Anggaran Tidak Maksimal
Sebelumnya, dalam rapat perdananya bersama DPR RI setelah pelantikannya, Purbaya sudah mengatakan akan menyisir penyerapan anggaran dengan menerjunkan tim khusus.
“Kalau mereka nggak bisa nyusun kebijakan anggaran dalam nyusun program kerjanya atau pengajuan anggarannya, kami akan kirim orang ke sana supaya jalannya cepat dan kita akan monitor on reguler basis,” kata Purbaya di hadapan DPR pada 10 September 2025 lalu.
“Akan saya sisir (program yang lambat), bagian lambat akan kami percepat,” tegasnya saat itu.
