Retoria.id – Ketegangan politik antara Korea Utara dan Amerika Serikat kembali meningkat. Pejabat Pyongyang mengeluarkan pernyataan keras sebagai tanggapan atas sanksi terbaru yang diberlakukan oleh Washington. Hal ini diumumkan oleh Kantor Berita Pusat Korea (KCNA).
Dalam pernyataannya disebutkan bahwa kebijakan tekanan, ancaman, dan tipu daya yang dilakukan AS tidak memiliki pengaruh apa pun terhadap Republik Rakyat Demokratik Korea (RRDK).
“Sanksi AS tidak akan memengaruhi cara berpikir kami maupun posisi politik negara kami. Ini hanyalah bukti lain dari kegagalan kebijakan Washington terhadap RRDK,” ujar Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara, Kim In Chchol, dalam pernyataannya.
Pyongyang juga menyebut upaya memberikan tekanan melalui sanksi sebagai “tindakan bodoh”, serta menegaskan akan memberikan tanggapan setimpal terhadap “sikap bermusuhan” Amerika Serikat.
Menurut Korea Utara, kebijakan tekanan yang diterapkan Washington hanya akan memperburuk ketegangan dan tidak menghasilkan solusi diplomatik apa pun.
Baca Juga: Ledakan di SMAN72 Kelapa Gading saat Salat Jumat, Korban Diperkirakan Capai 54 Orang
Sebagai informasi, pada 4 November tahun ini, Departemen Keuangan AS memberlakukan sanksi terhadap delapan warga negara Korea Utara dan dua badan hukum, yang dituduh melakukan pencucian uang secara ilegal melalui kejahatan siber dan teknologi informasi.
Kegiatan semacam ini memang telah lama menjadi salah satu tuduhan utama terhadap Pyongyang. Menurut pejabat AS, sejak 2017, peretas Korea Utara telah berhasil mencuri lebih dari 3 miliar dolar AS dalam bentuk kripto melalui serangkaian serangan siber. Ditegaskan pula bahwa serangan-serangan ini dilakukan oleh kelompok khusus yang berafiliasi dengan intelijen Korea Utara.
Hubungan antara Korea Utara dan AS memburuk setelah tiga pertemuan antara Kim Jong Un dan Donald Trump pada 2018–2019. Meski keduanya sempat menyatakan akan melanjutkan diplomasi, Pyongyang kemudian menolak dialog.
Baca Juga: Mahkamah Swiss Teguhkan Vonis Empat Aktivis Spanduk ‘Bunuh Erdogan’
Tahun ini, selama kunjungan Trump ke Asia, ia menyatakan keinginannya untuk bertemu kembali dengan Kim Jong Un, namun rencana itu tidak terlaksana. Pada September lalu, pemimpin Korea Utara menyerukan agar AS tidak lagi menuntut Pyongyang menghentikan program nuklirnya.
Sementara itu, laporan mengenai kerja sama militer antara Korea Utara dan Rusia terus meningkat. Menurut analis internasional, Pyongyang diyakini memberikan bantuan militer kepada Moskow dalam perang di Ukraina. Badan Intelijen Nasional Korea Selatan melaporkan sekitar 10 ribu tentara Korea Utara telah ditempatkan di dekat perbatasan Rusia–Ukraina, dengan tambahan 5 ribu personel yang dikirim baru-baru ini.
Pemerintahan Kim Jong Un menegaskan bahwa tekanan sanksi Washington hanya menunjukkan upaya sia-sia AS untuk meraih keunggulan politik, dan kembali menegaskan kemandirian jalur politik Korea Utara di panggung internasional. (*)
