Retoria.id – Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, mengungkap temuan awal komisi usai menerima masukan publik.
Jimly menyebut masalah internal Polri sangat kompleks dan membutuhkan solusi fundamental untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.
Komisi Percepatan Reformasi Polri mulai memetakan berbagai persoalan di tubuh Polri setelah membuka ruang partisipasi publik sejak dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto.
Jimly Asshiddiqie mengatakan komisi saat ini berada pada tahap ‘belanja masalah’ untuk mengidentifikasi akar gangguan dalam tata kelola kepolisian.
“Jadi sekarang kita masih belanja masalah jadi kalau ditanya masalah banyak banget ya,” kata Jimly kepada awak media pada Kamis, 13 November 2025.
Menurutnya, masukan dari masyarakat menjadi kunci penting untuk membangun kembali institusi Polri yang lebih transparan dan profesional.
Salah satu masukan yang dianggap signifikan datang dari Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang digerakkan oleh Sinta Nuriah.
Jimly menekankan bahwa persoalan Polri tidak hanya datang dari internal, tetapi juga dari intervensi eksternal yang melemahkan objektivitas dan profesionalitas aparat.
Mantan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu menyebut pengaruh politik dan bisnis sebagai ancaman serius yang harus diantisipasi.
“Bagaimana mengamankan polisi dari intervensi politik dan bisnis dari luar,” kata Jimly.
“Jangan sampai dia dirasuki oleh pengaruh intervensi politik dan bisnis praktis itu,” lanjutnya.
Masalah Polisi Dianggap Kompleks dan Multidimensi
Di sisi lain, persoalan kepercayaan publik menjadi salah satu tantangan paling menonjol.
Meski Polri telah menangani berbagai tugas besar, dari penegakan hukum hingga pelayanan sosial, masih banyak masyarakat yang belum merasa percaya sepenuhnya.
Hal ini disampaikan langsung oleh anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Otto Hasibuan, yang menyoroti kesenjangan antara kinerja Polri dengan persepsi publik terhadap kepolisian.
“Saya melihat hampir tidak ada lagi yang tidak dijalankan oleh polisi, tetapi pertanyaannya adalah kenapa masih sampai sekarang rakyat atau masyarakat belum percaya sepenuhnya kepada polisi,” kata Otto.
“Inilah titik simpul ini yang mau kita cari,” lanjutnya.
Agenda Komite Percepatan Reformasi Polri
Lebih lanjut, Jimly menyampaikan agenda komite dalam tiga bulan ke depan yang akan dimulai dengan ‘belanja masalah’.
“Bulan pertama kita belanja masalah dulu, nanti bulan kedua nanti kami akan merumuskan pilihan-pilihan kebijakan,” ucap Jimly.
“Bulan ketiga baru kita merumuskan policy report untuk kemudian dilaporkan kepada bapak Presiden,” pungkasnya. (*)
