Retoria.id – Di Bangkalan, tampaknya kita sedang belajar hal baru tentang bagaimana menjadikan kehormatan sebagai souvenir, dan darah leluhur sebagai piagam penghargaan. Betapa kreatifnya cara kita memodernkan warisan nenek moyang.
Beberapa waktu lalu, dua nama terhormat Bupati Lukman Hakim dan Wakil Bupati Moch. Fauzan Ja’far menerima gelar kebangsawanan yang berbunyi indah dan klasik: Kanjeng Raden Panji. Sebuah penganugerahan yang sekilas membuat kita bangga, seolah-olah Dinasti Cakraningrat telah bangkit kembali dari masa lalu untuk memberi restu.
Sayang, setelah euforia seremoni mereda, kita baru tahu yang memberi gelar diduga bukan keraton, bukan keturunan Cakraningrat, melainkan sebuah lembaga bernama Masyarakat Adat Nusantara (Matra) entitas yang, dalam catatan sejarah Bangkalan, tidak pernah hadir dalam naskah mana pun, kecuali mungkin di kop suratnya sendiri.
Baca Juga: Menimbang APBD Bangkalan 2026: Angka Besar, Arah Masih Kabur
Ketua Yayasan Kesultanan Bangkalan (YKB), Raden Panji Abd. Hamid Mustari (Kai), menegaskan bahwa YKB tidak pernah mengeluarkan atau memberi restu terhadap penganugerahan gelar tersebut.
“Itu pelecehan terhadap tatanan adat. Darah leluhur tidak bisa dibeli, dan gelar kebangsawanan hanya bisa disematkan kepada mereka yang benar-benar memiliki trah kerajaan,” ujar Kai dengan nada getir.
Lebih jauh, ia menyebut bahwa LSM Matra tidak memiliki garis genealogis maupun legitimasi adat dengan Kesultanan Bangkalan atau Dinasti Cakraningrat.
“Kami tidak pernah mengenal lembaga itu dalam silsilah, baik dalam catatan sejarah maupun struktur adat resmi,” tambahnya.
Tentu, kita patut mengapresiasi semangat lembaga ini. Tidak mudah, di era serba digital, masih ada orang yang percaya diri memproduksi gelar bangsawan seperti mencetak sertifikat pelatihan. Barangkali inilah bentuk baru ekonomi kreatif menjual simbol kehormatan dalam bungkus adat.
Baca Juga: Perda Kota Dzikir Diterapkan: Semua Instansi di Bangkalan Harus Mulai Kegiatan dengan Shalawat
Namun, di balik semua itu, ada keheningan yang lebih getir. Sebab yang dipertaruhkan bukan sekadar gelar, melainkan ingatan kolektif kita tentang kehormatan. Monarki Bangkalan memang telah dibubarkan Belanda sejak 1885.
Tapi rupanya semangat kebangsawanannya kini dibangkitkan kembali bukan oleh keturunan raja, melainkan oleh pejabat yang ingin terlihat seolah raja. Ironi yang indah, bukan?
Gelar kebangsawanan, sejatinya, adalah beban moral dan tanggung jawab sosial, bukan hiasan nama di baliho. Ia menuntut kerendahan hati, bukan parade kehormatan. Tapi barangkali saya yang terlalu romantis, sebab di negeri yang sibuk meniru simbol tanpa memahami maknanya, kehormatan memang lebih laku dijual daripada dijaga.
Kalau begitu, selamat kepada para penerima gelar. Semoga setelah ini Bangkalan juga punya dinasti baru, Dinasti Simbolik, tempat siapa pun bisa menjadi bangsawan cukup dengan niat baik dan tanda tangan panitia.
Dan ketika kelak anak cucu membaca sejarah ini, mereka akan tahu di masa ini, leluhur kita tidak hanya dimuliakan tapi juga dipasarkan dengan penuh kreativitas dan politis. (*)
*Rahman Mubarak, Aktivis Bangkalan Alumnus Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
Sumber: https://www.retoria.id/suara-retor/2571825943/ketika-simbol-leluhur-dijadikan-dagangan-murahan
