Retoria.id – Ketika gelombang dukungan internasional bagi pengakuan Negara Palestina semakin menguat—terbaru dari Prancis dan seruan Arab Saudi—Jepang justru memilih untuk menahan diri. Dari 193 anggota PBB, 157 negara telah mengakui Palestina, namun Tokyo belum bergabung dalam barisan tersebut.
Sikap Hati-Hati Negeri Sakura
Kementerian Luar Negeri Jepang menyatakan bahwa pemerintah “terus memantau perkembangan” dan menekankan pentingnya dialog langsung antara Israel dan Palestina.
Para analis menilai sikap ini sebagai cerminan kebijakan luar negeri Jepang yang dikenal berhati-hati: menjaga hubungan erat dengan Amerika Serikat, sekutu utamanya, sembari tetap berupaya menjaga citra sebagai negara pendukung perdamaian global.
“Jepang selalu mengedepankan diplomasi damai. Namun dalam isu ini, mereka khawatir langkah sepihak dapat mengurangi pengaruhnya sebagai mediator,” ujar Profesor Rina Matsumoto, pakar hubungan internasional Universitas Waseda.
Baca Juga: Indonesia Tegas Dukung Palestina, Prabowo Serukan Hentikan Perang di Gaza
Antara Kepentingan Ekonomi dan Politik
1. Ketergantungan pada AS
Aliansi keamanan dengan Washington menjadi faktor utama. Jepang cenderung menyesuaikan kebijakan Timur Tengah dengan mitra strategisnya itu.
2. Hubungan Dagang dengan Israel
Kerja sama teknologi dan pertahanan dengan Israel kian berkembang, sehingga Tokyo berhitung agar tidak menimbulkan ketegangan ekonomi.
3. Kebutuhan Energi dari Timur Tengah
Jepang juga memiliki kepentingan besar dengan negara-negara Arab pemasok minyak. Terlalu condong ke salah satu pihak berpotensi merusak keseimbangan diplomatik.
Pandangan Publik Berbeda
Meski pemerintah tampak menunggu, opini publik Jepang lebih berani. Survei beberapa lembaga menunjukkan sebagian besar warga mendukung solusi dua negara dan bantuan kemanusiaan bagi Palestina, terutama setelah meningkatnya korban sipil di Gaza.
Hanya Soal Waktu?
Pengamat memprediksi Jepang mungkin akan mengambil langkah pengakuan jika:
- Perundingan Damai Menguat – Ketika ada proses yang menjamin keamanan kedua pihak.
- Tekanan Internasional Bertambah – Jika semakin banyak negara G7 mengakui Palestina.
- Krisis Kemanusiaan Memburuk – Dorongan moral publik bisa memaksa pemerintah lebih cepat bertindak.
Pelajaran dari Kebijakan “Diam”
Diam bukan berarti acuh. Jepang tampak menggunakan strategi “menunggu momentum terbaik”, demi menjaga posisi sebagai mitra semua pihak sekaligus calon mediator yang netral. Pertanyaannya: sampai kapan Jepang bisa tetap di tengah, ketika dukungan dunia untuk Palestina terus membesar?
