Retoria.id – Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik Letjen (Purn) Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Rabu, 17 September 2025.
Djamari menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh Budi Gunawan, di mana ia menjadi salah satu menteri yang terkena reshuffle pada Senin, 8 September 2025 dan saat itu kekosongan jabatan diisi oleh Sjafrie Sjamsoeddin sebagai ad interim.
Resmi menjabat sebagai Menko Polkam, Djamari membeberkan bahwa dirinya mendapat arahan dari Presiden Prabowo.
“Arahan dari beliau (Prabowo), gunakan sisa umur untuk kepentingan bangsa dan negara. Sebentar lagi 77 tahun, gunakan umur itu untuk tetap mengabdi kepada bangsa dan negara. Nggak ada istilah istirahat,” kata Djamari kepada awak media usai acara pelantikan.
Baca Juga: Dari Militer hingga Menteri, Begini Jalan Karier Djamari Chaniago yang Resmi Menjabat Menko Polkam
Ia menambahkan bahwa Prabowo berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara menjadi arahan perdana yang didapatkannya usai resmi menjadi Menko Polkam.
Penanganan Pascakericuhan
Ditanya tentang langkah yang akan dilakukan terkait kejadian kericuhan yang terjadi di Indonesia selama beberapa waktu terakhir, Djamari mengatakan dirinya butuh waktu untuk memahami situasi berdasar laporan lapangan.
“Saya kan belum ke kantor, makanya saya belum ke kantor, kalau di kantor saya kan dapat laporan. Komunikasi dengan Pak Sjafrie sebagai kawan, banyak,” imbuhnya.
Mengenai penanganan peristiwa demo ricuh menjadi perhatian dalam penugasan yang diterima Prabowo, Djamari menyatakan dirinya harus menunggu data dari kantor Menko Polkam.
“Sementara beliau mengatakan seperti itu, nanti tinggal saya menjabarkannya setelah mendapat informasi yang lengkap dari kantor Menko Polkam,” terangnya.
Baca Juga: Haru dan Inspirasi di Tengah Isu PHK, Pegawai SPBU Shell Jualan Es Kopi Promo
Perbaikan Koordinasi TNI dan Polri
Menyinggung tentang perbaikan TNI dan Polri, politikus dari Partai Gerindra ini menegaskan bahwa hal tersebut sudah seharusnya terjadi, namun dalam kurun waktu jangka panjang.
“Kalau perbaikan terus menerus, masa hanya satu event, kami yang jelas memerlukan dukungan semua, terutama dari kalian (media) untuk kepentingan ke depan kita, kita harus bersatu, nggak ada cerita lain, mari bersatu,” paparnya.
Reformasi Kepolisian
Persoalan reformasi Polri, Djamari menegaskan bahwa dirinya belum tahu apakah ada rencana untuk pergantian Kapolri.
“Wah, belum tahu. Kok tanya saya, tanya Presiden kalau itu,” tambahnya.
Dalam kesempatan ini, Komjen (purn) Ahmad Dofiri dilantik sebagai Penasehat Khusus Presiden bidang Kamtibmas dan Reformasi Kepolisian.
Sementara itu, kabar tentang kepastian Prabowo membentuk tim reformasi kepolisian sempat diumumkan oleh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) pada 11 September 2025 lalu di Istana Negara, Jakarta Pusat.
Dalam pertemuan yang berlangsung kurang lebih 3 jam itu, salah satu topik pembahasannya mengenai pembentukan reformasi kepolisian.
Ketua Majelis Pertimbangan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Gomar Gultom yang turut hadir dalam pertemuan itu menyatakan bahwa Presiden Prabowo menyambut baik usulan tersebut.
“Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian,” ujar Gomar saat jumpa pers usai pertemuan dengan Prabowo.
“Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak,” imbuhnya kala itu. (*)
